Beranda Suara Rakyat Opini MENGAWAL DEMOKRASI JAWA TIMUR: Dari Jawa Timur untuk Indonesia Bersih dan Sejahtera

MENGAWAL DEMOKRASI JAWA TIMUR: Dari Jawa Timur untuk Indonesia Bersih dan Sejahtera

82
0
BERBAGI

DSC_0066Pada Jum’at-Minggu (21-23 Agustus 2015) Jaringan Anti-Korupsi Jawa Timur melakukan konsolidasi untuk merespon berbagai isu yang berkembang di regional jawa timur dan Indonesia. Pada konsolidasi ini muncul beberapa temuan dalam berbagai isu yang penting untuk direspon dan dikawal oleh masyarakat. Berikut rincian temuan dan isu tersebut:

 

  1. Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Temuan:

  • Jaringan anti korupsi jawa timur menemukan ‘buta’-nya masyarakat atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hal ini terlihat dalam survey yang dilakukan oleh IRDeS terhadap masyarakat Kab. Situbondo. 45% Warga mengaku tidak mengetahui prosedur, calon, hingga prakiraan waktu dilaksanakannya pemilihan kepala daerah. Hal ini tentu berpotensi hilangnya hak asasi masyarakat untuk turut serta dalam proses pemilihan.
  • Praktik money politik nampaknya telah mulai disebar. Pada survey yang sama, ditemukan bahwa 10% responden telah menerima pemberian yang diduga merupakan money politik. 41% responden bahkan mengaku siap untuk menyambut ‘serangan fajar’. rilis pers jakor1jakor 2
  • Berkaca pada pemilu presiden yang lalu, Malang Corruption Watch menemukan beberapa pasien rumah sakit yang tidak terakmodir hak pilihnya. Hal ini disebabkan oleh tidak siapnya penyelenggaran untuk mendirikan TPS bagi para pasien.Rekomendasi:
    • Penyelenggara pemilu harus memulai proses sosialisasi kepada masyarakat perihal prosedur, waktu, tempat serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemilu.
    • Pengawas pemilu harus segera memetakan daerah serta waktu potensi terjadinya praktik politik uang. Sehingga, pengawas pemilu dapat mencegah bahkan menangkap para pelaku politik uang.
    • Penyelenggara pemilu harus segera melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang diduga penghuninya akan kesulitan untuk datang langsung ke TKP.

2. Dana Desa

Temuan:

  • Jaringan Anti-Korupsi Jawa Timur mencatat sepanjang tahun 2013-2014 setidaknya terdapat 19 Kepala Desa yang dibui akibat praktik korupsi. ke-19 Terdakwa tersebut telah merugikan Negara hingga  5,641,151,000,- Praktik korupsi di sektor ini di dominasi oleh permasalahan pada pengelolaan anggaran desa, program bantuan dan aset desa.
  • jakor 3Terdapat keraguan atas kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan pemerintahan desa secara umum atau anggaran desa secara khusus. Pada beberapa dialog, aparatur desa bahkan tidak memahami bagaimana menyusun RPJMD dan menjadikannya produk kebijakan.Rekomendasi:
    • Pemerintah perlu untuk melakukan pendampingan secara intens dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Peranan pendamping desa dalam hal ini amat penting, selain untuk menghasilkan kebijakan desa yang tepat, pendamping desa juga diharuskan mampu mensupervisi aparatur desa dalam mengelola anggaran desa.
    • Perlu dilakukan peningkatan kapasitas yang efektif bagi aparatur desa. Pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan harus diikutti dengan evaluasi hasil pelatihan serta pertemuan-pertemuan tambahan.
    • Aparatur desa harus ditekankan tentang peran penting dari masyarakat desa dalam penyusunan kebijakan. Transparan dan  Partisipatif merupakan salah satu asas penting dalam menjalankan pemerintahan desa.

 

3. Isu Penguatan KPK

Temuan:

  • Jaringan Anti-Korupsi Se-Indonesia telah merilis catatan-catatan negative dari para calon pimpinan KPK. Terdapat setidaknya 23 temuan dari hasil tracking yang dilakukan oleh jaringan se-Indonesia.

jakor 4

 

  • Catatan tersebut telah disampaikan kepada panitia seleksi pimpinan KPK

 

Rekomendasi:

  • Jaringan Anti-Korupsi Jawa Timur mendukung 10 rekomendasi yang disampaikan oleh akademisi universitas airlangga yang pada intinya meminta pansel untuk lebih terbuka terhadap proses seleksi.
  • Rekomendasi tersebut juga meminta kepada DPR RI untuk membuka proses Fit n Proper Test hingga terhadap proses voting yang dilakukan. DPR RI Komisi III harus menunjukan siapa anggota DPR RI yang memilih siapa.

 

 

4. Pengelolaan Kasus Korupsi di Kejaksaan dan Kepolisian

Temuan:

  • Terdapat institusi penegak hukum yang tidak produktif dalam penanganan kasus korupsi. hal ini terlihat utamanya pada kepolisian resort Kota Batu yang sepanjang tahun 2011-2015 hanya mengungkap 2 kasus korupsi dengan 6 terdakwa.
  • Terdapat disparitas dalam tuntutan-tuntutan Jaksa terhadap para pelaku korupsi. hal ini dicontohkan dengan perbandingan vonis antara pelaku korupsi pengadaan F-MIPA UM dan Pengadaan Tanah UIN Malang. Pada kasus pertama Kerugian mencapai 14 Miliar Rupiah dan dituntut 2 tahun penjara, sementara pada kasus kedua kerugian ‘hanya’ 3 Miliar Rupiah akan tetapi tuntutan yang diajukan hingga 8 Miliar rupiah.jakor 5

jakor 6

  • Terdapat kasus-kasus yang mangkrak dan hilang. Seperti kasus korupsi jembatan kedungkandang dan korupsi paku jalan. Kondisi semacam ini diyakini terjadi juga di berbagai kota di jawa timur. Oleh karenanya, Jaringan Anti-Korupsi Jawa Timur akan melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap kinerja penegak hukum.

 

Rekomendasi:

  • Aparat penegak hukum perlu mereview kinerjanya utamanya dalam persoalan pemberantasan korupsi.
  • Aparat penegak hukum perlu memfokuskan diri untuk menjerat pelaku utama dari sebuah kasus korupsi dan tidak terjebak pada pelaku ‘kacangan’
  • Kasus korupsi merupakan kejahatan extraordinary, oleh karenanya membutuhkan upaya yang juga extraordinary.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.