Beranda Suara Rakyat MENGHAPUS UJI PUBLIK KEPALA DAERAH: LAHIRNYA PEMIMPIN BODONG

MENGHAPUS UJI PUBLIK KEPALA DAERAH: LAHIRNYA PEMIMPIN BODONG

95
0
BERBAGI
sumber: www.io9.com
sumber: www.io9.com

Oleh: Akmal Adi Cahya (Kepala Div. Monitoring Hukum & Peradilan MCW)

Uji publik nampaknya kian menjadi pilihan untuk mewujudkan aparatur dan pejabat Negara yang berkualitas. Argumentasi penggunaan uji publik kian menguat bila mengingat menjamurnya budaya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam birokrasi pemerintahan negeri Indonesia. Sudah mafhum diketahui publik bila untuk menjadi bagian dari aparat Negara dibutuhkan “biaya tambahan” dan “orang dalam”. Bahkan untuk mendapatkan posisi penting tertentu di pemerintahan maka si pencari posisi harus memiliki patron yang cukup kuat untuk membawa namanya.

Praktik KKN dalam penentuan posisi dan jabatan ini sangat berdampak pada kualitas produk layanan yang diberikan kepada masyarakat. Karena pertimbangan pengisian jabatan yang mengesampingkan kemampuan kandidat dan justru berdasar pada nepotisme serta kompensasi finansial, tidak jarang kinerja yang ditampilkan sangat jauh dari kualifikasi dasar. Bukanlah hal yang aneh lagi bila kita temukan seorang pegawai negeri yang memiliki keahlian di bidang pendidikan secara tiba-tiba dipindah menjadi kepala dinas pasar.

Akibatnya, pegawai tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik dengan baik. Karena pegawai tidak memahami tugas pokok dan fungsi serta tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang yang Ia emban. Pada akhirnya kepuasan masyarakat atas layanan terus mengalami penurunan. Hal ini diperparah dengan biaya-biaya tambahan yang sering muncul dalam mengakses layanan serta sikap petugas yang tidak menyenangkan.

Dalam menghadapi permasalahan ini tentu dibutuhkan pemimpin berkualitas yang memilki kompetensi di bidangnya dan tidak dihasilkan dari proses rekrutmen yang sarat kolusi dan nepotisme. Oleh karenanya, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mensyaratkan adanya proses pengisian jabatan yang terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas di pemerintahan. Aturan ini kian dipertegas dengan diberlakukannya uji publik dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara no 13 tahun 2014. Dalam peraturan ini, uji publik merupakan salah satu instrumen dalam menilai rekam jejak dan integritas kandidat.

Metode serupa uji publik sejatinya telah diterapkan pada pengisian pimpinan di beberapa lembaga Negara. Sebut saja proses pengisian jabatan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Komisioner KPK serta beberapa lembaga Negara lainnya. Proses pengisian jabatan-jabatan tersebut dilakukan oleh panitia seleksi (pansel). Pansel ini bertugas memverifikasi kandidat dan mengatur proses seleksi, hingga menentukan kandidat yang lolos dan berhak untuk mengisi jabatan tersebut. Pada umumnya pansel ini berasal dari perpaduan antara akademisi, ahli, praktisi, tokoh masyarakat, dan penyelenggara Negara.

Proses seleksi ini nyatanya terbukti menghasilkan pejabat-pejabat publik yang memiliki kualitas kompetensi di bidangnya. Meski tidak dipungkiri terdapat pula kandidat-kandidat nakal yang masih lolos dari proses seleksi ini seperti terdakwa kasus korupsi yang juga mantan hakim MK, Akil Mochtar. Tentu banyak penjelasan yang akan didapatkan bila mengulas mengapa Akil Mochtar dapat lolos pada proses seleksi. Akan tetapi point penting yang perlu disepakati adalah bahwa peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi bersama dalam memperbaiki proses seleksi pejabat publik.

Uji Publik Kepala Daerah

Dalam peraturan presiden pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 yang telah disahkan menjadi undang-undang no 1 tahun 2015, uji publik dicantumkan sebagai salah satu proses yang harus dilalui kandidat calon kepala daerah. Seperti tercantum pada pasal 3 ayat (2) undang-undang no 1 tahun 2015 “Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon walikota yang dapat mengikuti proses pemilihan harus mengkuti proses Uji Publik”. Maka, bila seorang kandidat calon kepala daerah tidak mengikuti proses uji publik, dengan sendirinya Ia telah terdiskualifikasi dan tidak memenuhi persyaratan untuk turut serta dalam proses pemilihan kepala daerah.

Metode ini tentu memberikan harapan bagi masyarakat akan kehadiran seorang pemimpin daerah yang tidak hanya populer (popularitas) dan dipilih oleh sebagian besar masyarakat (elektabilitas). Dengan hadirnya uji publik dapat diharapkan munculnya pemimpin daerah yang memiliki kemampuan (kapasitas) dalam mengelola sumber daya daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, harapan ini pupus dengan dihapuskannya tahapan uji publik dari undang-undang pemilihan kepala daerah. Pada tanggal 17 Februari 2014, DPR RI bersepakat untuk menghapus tahapan uji publik dalam proses pemilihan kepala daerah. DPR RI beranggapan bahwa uji publik merupakan hak dari internal partai politik.

Dikembalikannya uji publik kepada parpol (partai politik) oleh DPR RI menjadi sebuah langkah yang sangat mundur dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Tentu sangat sulit untuk mempercayai proses penyeleksian bakal calon kepala daerah apabila sepenuhnya dilakukan partai politik. Sementara selama ini partai politik dikenal dengan ketertutupan, kebobrokan sistem, serta dekadensi moral para anggotanya. Berdasarkan hasil uji keterbukaan informasi yang dilakukan MCW terhadap Pengurus Parpol pada tingkatan provinsi Jawa Timur, hanya 1 dari 9 partai politik yang dinilai cukup transparan. Kita juga ingat dari +524 kepala daerah di Indonesia, lebih dari 318 diantaranya terjerat korupsi. Para kepala daerah korup tersebut sebagian besar dapat dipastikan berasal dari partai politik.

Bersepakatnya DPR RI untuk menghapus tahapan uji publik menjadi indikasi bahwa partai politik tidak cukup percaya diri dengan calon yang diajukan. Parpol sangat takut bila calon yang mereka ajukan tidak memenuhi standar kompetensi dan integritas yang ditetapkan. Terlebih, bila diwajibkan adanya pemeriksaan atas berbagai aspek seperti rekam jejak, harta kekayaan, sejarah keluarga, dan hal-hal sensitif lainnya dari seorang calon dalam uji publik. Bila uji publik dapat menghasilkan laporan berisi informasi-informas tersebut dan dapat diakses oleh publik, tentu partai tidak akan lagi mengajukan calon-calon secara serampangan. Parpol akan berhitung berulang kali untuk mendukung seorang calon bila pengajuan calon tersebut didasari transaksi-transaksi politik dan finansial semata tanpa memperhatikan kapasitas dan integritas sang calon.

Sejatinya, banyak manfaat yang didapatkan melalui tahapan uji publik. Laporan resmi uji publik dapat menjadi jalan keluar untuk menyampaikan catatan-catatan merah atas seorang calon tanpa harus terancam dengan pidana pencemaran nama baik. Bahkan, bila uji publik ini dikelola dengan baik, maka laporan yang dihasilkan juga dapat menjadi alat verifikasi atas kampanye-kampanye hitam yang sering terjadi. Tahapan uji publik yang melibatkan publik di dalamnya, tentu menjadi salah satu bentuk disediakannya ruang partisipasi yang lebih substantif bagi masyarakat dalam sistem pemilihan kepala daerah.

Mengembalikan Oksigen Demokrasi

Dalam pengantar buku “Freedom of Information : A comparative legal survey”, Toby Mendel mengutip pernyataan tentang pentingnya sebuah informasi bagi organisasi non pemerintah. Informasi adalah oksigen bagi demokrasi. Hal ini memang sangat masuk akal, mengingat demokrasi adalah konsep yang mempersilahkan semua warga negara untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan. Dalam suasana demokratis, maka informasi adalah hal yang mutlak harus dimiliki. Uji publik menjadi salah satu media untuk mensuply informasi kepada masyarakat seputar calon-calon kepala daerah yang akan memimpinnya.

Penghapusan uji publik menjadi bentuk bahwa partai politik kian tertutup dan tak mendukung proses demokrasi. Parpol lebih senang untuk terus menggunakan cara-cara transaksional finansial yang penuh dengan kepentingan golongan untuk sebuah pemenangan. Padahal kemenangan atas sebuh perebutan kekuasaan sejatinya hanyalah tujuan antara untuk menggapai tujuan akhir bernama kesejahteraan masyarakat. Namun yang kini terlihat dengan gamblang adalah kuasa menjadi tujuan utama, sementara kesejahteraan masyarakat hanya menjadi efek samping yang cuman jadi harapan (tidak direncanakan).

Publik terus dibodohi dengan beberapa lembar biru atau merah atau dengan materi lain yang diberikan untuk memenangkan salah satu calon. Politik uang terus dijadikan saranan pemenangan yang makin hari makin biasa bahkan wajib dilakukan bila ingin memenangkan pemilihan. Pada akhirnya, ketika negeri ini rusak, publiklah yang disalahkan karena mau dibeli suaranya. Padahal, sejak awal memang parpollah yang menawar suara publik dengan sejumlah materi. Publik diajarkan untuk memperdagangkan suaranya dengan uang yang diberikan, bukan untuk mempercayakan suaranya kepada calon yang memiliki kapasitas dan integritas.

Bila untuk menempatkan seorang kepala dinas saja dibutuhkan mekanisme uji kelayakan yang sangat selektif. Maka sangat lucu bila memilih seorang calon kepala daerah yang akan memimpin para kepala dinas tidak didasari atas uji kelayakan. Mungkin sang kepala daerah punya legitimasi politik berupa dukungan rakyat –yang sangat mungkin dikotori dengan praktik politik uang- akan tetapi dia tidak punya cukup legitimasi “kelayakan” seperti kepala dinas-kepala dinas yang Ia pimpin. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan bila banyak kepala daerah yang “ditakuti” dan bukannya “dihormati” oleh para bawahannya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.