Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Mengurai Masalah Menara Ilegal di Kota Malang

Mengurai Masalah Menara Ilegal di Kota Malang

248
0
BERBAGI

Malang, 05/09/2016. Ditemukannya beberapa menara/tower telekomunikasi ilegal di Kota Malang telah menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan selama ini oleh pemerintah Kota Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak berjalan  maksimal. Selain itu fungsi pengawasan dari DPRD pun patut dipertanyakan. Salah satunya menara/tower (Combat) yang perlu mendapat perhatian adalah yang berada di Jalan Binor Kelurahan Bunulrejo Blimbing Kota Malang. Beberapa masalah yang terjadi diantaranya:

Pertama, Pendirian menara/tower (combat) tidak sesuai dengan titik koordinat. Berdasarkan surat persetujuan penempatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kominfo Kota Malang penderian tersebut seharusnya berada di membaramo dan bukan di jalan binor;

Kedua, Pendirian menara/tower (combat) tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO). Hal ini dikarenakan terdapat satu keluarga yang bersebelahan dengan lokasi pendirian tidak memberikan rekomendasi izin terhadap pendirian menara/tower (combat);

Ketiga, Dinas Kominfo mengatakan bahwa menara/tower (combat) tidak memerlukan izin (IMB dan HO) mengingat bahwa combat merupakan menara portable yang sewaktu-waktu dapat berpindah. Jika mengacu pada Perda No 3 tahun 2013 tentang pengendalian menara telekomunikasi, bahwa setiap menara telekomunikasi harus memiliki IMB dan Izin HO termasuk juga dengan menara/tower (combat) lihat pasal 4 ayat 4. Sehingga apa yang disampaikan oleh Dinas Kominfo tidak dapat dibenarkan.

Keempat, Pendirian menara/tower (combat) di jalan binor menimbulkan permasalahan baru dilingkungan sekitar menara, terdapat gesekan antar warga yang menolak dan warga yang menerima pembangunan. sehingga hal tersebut tidak memberikan rasa nyaman bagi masyarakat. Selain itu terdapat intimidasi yang dilakukan oleh oknum Penegak Hukum dan Oknum Pemerintahan terhadap warga yang menolak.

Permasalahan pendirian menara/tower yang berada dijalan binor menunjukan bahwa pengendalian menara telekomunikasi di Kota Malang tidak berjalan dengan maksimal. Poin lain yang juga menjadi sorotan adalah terkait dengan minimnya pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi, tercatat pada tahun 2015 hanya sebesar Rp. 800 juta. Dengan jumlah ratusan menara telekomunikasi di Kota Malang seharusnya pendapatan dari retribusi tersebut dapat lebih maksimal.

Melihat beberapa kondisi diatas, Malang Corruption Watch bersama dengan warga Kota Malang menuntut beberapa  hal:

  1. Dinas Kominfo Kota Malang menghentikan pengoprasian menara/tower (combat) di jalan binor, sekaligus memindahkannya.
  2. Dinas Kominfo bersama dengan Satpol PP Kota Malang menindak tegas Menara/tower illegal di Kota Malang.
  3. Wali Kota Malang lebih serius untuk menyelesaiakan persoalan menara/tower di Kota Malang.
  4. DPRD Kota Malang melalui pansusnya segera menyelesaikan menara/tower Ilegal dan masalah lain yang berkaitan dengan menara.

CP: Fahrudin (Malang Corruption Watch)/ 081554633373

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.