Beranda Suara Rakyat Menjadi Sahabat Peradilan Melalui “Amicus Curiae”

Menjadi Sahabat Peradilan Melalui “Amicus Curiae”

148
0
BERBAGI

Oleh: M. Fahrudin Andriyansyah[1]

Pembangunan yang berujung pada rusaknya ekosistem dan perampasan hak bekerja karena industrialisasi merupakan bagian kecil dari sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Tercatat pada tahun 2015 terdapat 8.249 aduan yang telah dilaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM-RI) terkait dengan pelanggaran HAM, mulai dari hak untuk mendapatkan keadilan, hak atas kesejahteraan dan hak atas rasa aman.

Kasus pembangunan Hotel The Rayja di atas sumber mata air gemulo Kota Batu telah menjadi preseden buruk. Hak asasi manusia (HAM) atas pemanfaatan air oleh masyarakat telah diganggu dan dirampas oleh adanya pembangunan hotel. Naasnya, Perjuangan masyarakat untuk menolak pembangunan justru berujung pada gugatan perdata pihak pengembang Hotel terhadap salah satu masyarakat yang menjadi penggerak. Tidak berhenti disitu saja, masyarakat lain juga dilaporkan oleh pengembang kepada kepolisian. Hingga saat ini proses hukum masih berjalan baik gugatan perdata maupun laporan pidana.

Kasus lain yang masih hangat ialah kriminalisasi 2 (dua) aktivis buruh PT Indonesian Tobacco Kota Malang yang dilaporkan perusahaan terkait dengan dugaan penggelapan dana sosial serikat. 2 aktivis buruh tersebut merupakan penggerak buruh yang tidak diberikan haknya oleh perusahaan. Majelis Hakim pengadilan Negeri Kota Malang telah memutus masing-masing terdakwa dengan pidana 3 (tiga) bulan dari 1 (satu) tahun tuntutan Jaksa Penuntur Umum (JPU) dan pasca pembacaan putusan JPU menyampaikan banding. Hingga saat ini 2 (dua) terdakwa masih tetap ditahan meskipun sebenarnya pada tanggal 9 mei 2016 masa tahanan sesuai dengan putusan hakim telah selesai dijalani oleh keduanya.

Dua kasus tersebut telah memberikan gambaran bagaimana hukum di negeri ini telah menjadi alat untuk membungkam para aktivis dan masyarakat yang telah memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diambil atau yang tidak diberikan oleh otoritas kekuasaan.

Minimnya Peran Akademisi Sebagai Pembela

Rasanya pesan Pramoedya Ananta Toer bahwa “seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan” masih belum mampu dijalankan oleh sebagian besar orang terpelajar di Negeri ini. Yang terjadi justru sebaliknya, dengan kepintaran atau keahlian yang telah dimilikinya malahan berada pada barisan mereka yang memiliki kekuasaan. Dalam kasus pembangunan Hotel The Rayja, salah satu ahli dari perguruan tinggi ternama di Kota Malang justru menjadi saksi ahli yang menguatkan bahwa pembangunan hotel di atas mata air tidak akan mengurangi debit air. Meskipun harus diakui terdapat ahli lain dari kampus diluar Kota Malang yang membela dan bersaksi bahwa pembangunan hotel tersebut akan berdampak terhadap pengurangan debit air.

Fenomena akademisi (kaum terpelajar) yang menjadi ahli untuk melegitimasi ketidakbenaran harus dialihkan kepada pembelaan terhadap adanya persolan ketidakbenaran. Kaum terpelajar tidak hanya berkutat pada persoalan penelitian saja, melainkan harus mampu menjadi pembela bagi mereka yang sedang terdholimi akibat dari kebijakan Negara yang tidak berpihak kepada rakyat kecil yang tertindas, dan tentunya menjadi pembela bagi aktivis dan masyarakat yang sedang memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini penting mengingat tanpa peran (kaum terpelajar) posisi masyarakat kecil akan terus di bawah dan ditindas oleh para penguasa lalim.

Amicus Curiae sebagai alat pembela

Amicus Curiae” dapat diartikan sebagai sahabat peradilan. Seseorang, sekumpulan orang atau organisasi memberikan pendapat hukum kepada pengadilan yang sedang memeriksa, mengadili dan memutus terhadap perkara/kasus publik yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. “Amicus Curiae” dibuat untuk membantu hakim agar adil dan bijaksana dalam memberikan putusan terhadap sebuah perkara. Jika mengacu pada Undang-Undang kekuasaan kehakiman, seorang hakim mempunya kewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka “Amicus Curiae” bukanlah suatu hal yang dilarang/tidak diakui dalam sistem hukum Indonesia.

Agar keadilan dalam putusan hakim dapat tercapai, maka “Amicus Curiae” dapat menjadi salah satu jawabannya. Sehingga disini peran akademisi (kaum terpelajar) menjadi penting untuk mengambil peran dalam pembuatan “Amicus Curiae” untuk menjadi pembela dalam persidangan yang melibatkan kasus publik. Terdapat beberapa pertimbangan pentingnya akademisi untuk mengambil peran ini.

Pertama, untuk berpartisipasi dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan maksimal jika hanya mengandalkan peran penegak hukum saja, akan tetapi harus ada peran aktif masyarakat untuk terlibat dalam melakukan pengawasan dan terus mendorong penegak hukum agar mampu bekerja secara baik;

Kedua, menjaga proses penegakan hukum dan mendorong hakim untuk terus memperbaharui pengetahuannya. Harus diakui bahwa sebagai negara hukum, Indonesia memiliki banyak sekali pekerjaan rumah salah satunya terkait dengan mafia peradilan dan penegakan hukum yang  tumpul ke atas dan tajam ke bawah;

Ketiga, menjaga kebebasan akademik yang dimilikinya, dengan mengeksplorasi pengetahuan dan pendapatnya seluas-luasnya dengan mengambil porsi untuk kepentingan masyarakat banyak.

Keempat, membantu dan bertanggung jawab menyelesaikan persolan publik sesuai dengan keahliannya.

Lagi-lagi semua tergantung pada “kaum terpelajar” apakah mau mengambil peran untuk berdampingan dengan masyarakat dan menjadi pembela bagi masyarakat, ataukah mengasingkan diri dari masyarakat. Semoga Penegakan hukum di negeri ini mampu memberikan keadilan bagi rakyatnya. Hukum harus mampu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Mahasiswa Hukum Unisma Malang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.