Beranda Suara Rakyat Menolak Revisi UU KPK

Menolak Revisi UU KPK

55
0
BERBAGI

facepalm

Oleh Akmal Adi Cahya (Kepala Divisi Advokasi MCW)

Sejarah mencatat upaya pelemahan KPK sejak lama telah dilakukan oleh berbagai pihak dengan berbaga cara. Sebut saja kriminalisasi terhadap pimpinan KPK terjadi pada dua periode terakhir, bahkan seluruh pimpinan KPK mendapat status sebagai tersangka dan terlapor pada periode paling belakang. Beberapa upaya penarikan personil KPK oleh berbagai institusi Negara nyatanya terus berulang, bahkan pada tahun 2015 lalu legitimasinya sempat digugat dan dipertanyakan.

Secara khusus, upaya untuk melakukan revisi atas undang-undang KPK pun beberapa kali sempat diajukan, baik oleh DPR maupun atas inisiasi pemerintah. Poin-poin revisi pun sejatinya berkutat pada substansi yang serupa, seperti pembatasan penyadapan, status penyelidik dan penyidik, yang pada intinya berupaya menghilangkan kekhususan dari institusi ini. Meski tidak dipungkiri, beberapa kali wacana revisi juga dihiasi dengan janji manis untuk penguatan pemberantasan korupsi. Namun, mentalitas serta kepentingan para legislator kita nampak bertolak belakang dengan janji penguatan tersebut.

Sepanjang berdirinya, KPK mencatat telah menindak 101 anggota legislatif baik pada tingkatan daerah maupun nasional. Terdapat 66 kepala daerah setingkat bupati dan gubernur yang juga mendapatkan status koruptor dari institusi ini. Bahkan 23 pimpinan lembaga setingkat kemeterian tak lepas dari kegarangan institusi anti-rasuah ini. Perlu diingat, ketiga jenis koruptor tersebut dapat dipastikan sebagian besar berasal dari tempat yang sama dengan para legislator kita saat ini yaitu partai politik.

Bila mengacu pada rekap change.org- sebuah lembaga yang memfasilitasi adanya petisi online- dapat terlihat bahwa DPR berada pada urutan ketiga sebagai lembaga yang paling sering dipetisi masyarakat. Pemerintahan Jokowi dan Jusuf kala menempati posisi kedua sebagai lembaga yang paling sering dipetisi oleh masyarakat. Pada posisi teratas kepolisian mendapatkan sorotan terbanyak dengan jumlah 415,989 penandatangan petisi. Petisi-petisi tersebut merupakan bentuk nyata penolakan serta ketidak percayaan warga atas kinerja ketiga institusi tersebut. Nyatanya ketiga institusi inilah yang memiliki peran dan kepentingan besar dalam proses pelemahan KPK selama ini.

Untitled

Memperhatikan kondisi-kondisi tersebut sudah barang tentu kecurigaan publik atas penguatan KPK yang djanjikan melaui revisi ini tidaklah mengherankan. Merupakan hal yang sulit bagi publik untuk mempercayakan proses revisi undang-undang KPK dengan kondisi DPR RI dan Pemerintahan yang seperti sekarang. Integritas para legislator dan pejabat publik merupakan hal yang jauh lebih penting untuk direvisi daripada merevisi undang-undang KPK.

Polisi dan Dewan Pengawas

Bila memperhatikan draft revisi undang-undang KPK yang paling terbaru, terdapat dua hal utama yang akan sangat memperlemah kinerja KPK. Pertama perihal keberadaan dewan pengawas yang memiliki kewenangan yang sangat luar biasa. Salah satunya ialah berhak menyetujui dan tidak menyetujui penyadapan dan penyitaan yang dilakukan oleh KPK. Kedua, keterlibatan polisi dalam kinerja KPK yang sangat kuat didorong dalam revisi undang-undang ini. Pendidikan penyelidik dan penyidik KPK diharuskan dilakukan oleh kepolisian bekerjasama dengan KPK. Bahkan, bila poin-poin dalam revisi ini disetuju seluruhnya maka penyelidik dan penyidik KPK akan berada dalam koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian.

Secara khusus dewan pengurus disebut dan diatur dalam tiga jenis pasal, pasal 12A-12E yang mengatur soal kewenangan dewan pengawas dalam proses penyadapan; pasal 37A-37D tentang fungs serta wewenang dar deawan pengawas; dan pasal 47 yang mengatur keharusan izin dewan pengawas bila KPK akan melakukan penyitaan. Pada pasal ini dijelaskan bahwa untuk melakukan penyadapan pimpinan KPK harus mendapat persetujuan dari dewan pengawas. Penyadapan juga diatur hanya dapat dilakukan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama. Pada kondisi mendesak penyadapan dapat dilakukan tanpa izin dari dewan pengawas. Akan tetapi, dalam jangka waktu 1×24 jam pimpinan KPK harus mengajukan izin penyadapan tersebut kepada dewan pengawas.

Prosedur panjang dan berbelit ini tidak akan ditemukan dalam undang-undang 30 tahun 2002 yang seakan memberikan keleluasaan serta diskresi penyadapan kepada KPK. Maka tidak mengherankan bila beberapa pihak khawatir akan terjadi pelanggaran HAM dalam proses penyadaan. Akan tetapi terdapat hal penting yang perlu diingat bahwa KPK dihadirkan untuk melawan kejahatan yang sangat luar biasa dan membutuhkan sistem penegakan hukum yang juga luar biasa dan juga dipimpin oleh orang-orang yang luar biasa. Bila pemberantasan korupsi masih menggunakan upaya-upaya penegakan hukum konvensional, resiko lolosnya para koruptor melalui modus operandi yang terus berkembang akan jauh lebih besar.

Kehadiran dewan pengawas dalam prosdur perizinan penyadaan tentu saja akan menghadirkan resiko-resiko lainnya. Terlalu panjangnya proses perizinan tentu saja akan memperlambat kinerja KPK. Keanggotaan dewan pengawas yang berada di luar struktur KPK dan dipilih oleh eksekutif pun akan menambah resiko kebocoran informasi penyadapan. Artinya, kehadiran dewan pengawas tidak diragukan akan mereduksi sifat extra ordinary yang dimiliki oleh KPK.

Kewenangan dewan pengawas yang juga turut serta dalam proses penindakan juga sejatinya sangat aneh dan berbeda dari komisi pengawas penegak hukum sejenisnya. Sebagai contoh, komisi kejaksaan dan komisi kepolisian nasional yang hanya berhak memberikan rekomendasi-rekomendasi tanpa harus dilibatkan dalam teknis penegakan hukum. Keduanya tidak turut serta menentukan boleh tidaknya suatu proses hukum dilakukan.

Intervensi polisi dalam kinerja KPK sangat kentara dalam tiga jenis pasal, pasal 43-43B tentang penyelidik KPK; pasal 45-45B tentang penyidik KPK; dan pasal 38 tentang status penyidik KPK sebagai PPNS (penyidik pegawai negeri sipil). Pasal yang terakhir disebutkan merupakan bentuk aling nyata dari pelemahan KPK serta intervensi kepolisian terhadap KPK. Karena pasal inilah yang akan menghapus pasal 38 ayat (2) undang-undang 30 tahun 2002 yang menjadi landasan independensi penyidik KPK.

“Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.” (Pasal 38 Revisi Undang-Undang KPK)

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.” (38 ayat (2) undang-undang 30 tahun 2002)

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a” (Pasal 7 ayat (2) KUHAP)

“Penyidik adalah:
a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang.” (Pasal 6 ayat (1) KUHAP)

Dari rentetan asal tersebut dapat dipahami bahwa meski tetap terikat dengan KUHAP, namun posisi penyidik KPK bukanlah sebagai penyidik yang berada dalam koordinasi dan pengawasan kepolisian. KPK bukanlah seperti penyidik pegawai negeri sipil yang menjadi subordinat dan membantu proses penyidikan yang menjadi wewenang kepolisian. Penyidik KPK tidak seperti penyidik pegawai negeri sipil lainnya yang dalam pelaksanaan beberapa tugasnya wajib berkoordinasi dengan kepolisian. Sebaliknya, dalam undang-undanga yang saat ini berlaku KPK dapat melakukan supervisi kepada para penyidik POLRI.

Selain merubah posisi penyidik KPK menjadi subordinat POLRI, revisi ini juga sangat kentara ingin mempertegas kontrol polisi di dalamnya. Pola rekrutmen penyidik yang mengharuskan penyelenggaraannya dlakukan oleh polisi bekerjasama dengan KPK seperti mengulang konflik mahamah agung dan komisi yudisial dalam proses rekrutmen hakim. Terlebih, sebagai lembaga yang independen, sudah sewajarnya bila KPK memiliki sistem rekrutmen yang bebas dari intervensi lembaga lain utamanya yang seringkali terancam oleh kinerja KPK.

Besarnya keterlibatan kepolisian dalam menentukan kinerja KPK pada pasal –pasal draft revsi tentunya menimbulkan kecurigaan. Mengingat beberapa kali perwira polisi juga menjadi target operasi KPK yang disusul dengan sikap resisten atas pemeriksaan, maka sangat tidak masuk akal bila para penyidiknya justru berasal dari kepolisian. Bila draft ini disetujui dan disahkan maka saat itu juga KPK akan berubah menjadi semacam polsek di daerah kuningan Jakarta.

Mencegah Pembunuhan

Hal yang perlu diingat bahwa penegakan hukum adalah sebuah sistem yang tidak hanya akan bergantung pada substansi hukum, namun juga harus memperhatikan kultur hukum serta struktur hukum. KPK sejak awal memang didesign sebaga sebuah lembaga pemberantas korupsi (extra ordinary crime)  dengan sistem penegakan hukum yang extra ordinary, oleh karenanya Ia harus dipimpin oleh individu-individu yang juga extra ordinary. Revisi yang akan dilakukan terbukti secara substansi berpotensi mereduksi sifat extra ordinary dari KPK.

Pelemahan terhadap KPK sejatinya merupakan pembunuhan atas semangat rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan. Meniru istilah dalam film superman, “KPK is the symbol of hope” yang memberikan harapan bagi rakyat untuk menindak mereka yang menzalimi hak rakyat. Perlu diingat, KPK lahir dari semangat pemberantasan korupsi yang tak mampu dilakukan oleh enegak hukum lainnya. Bahkan, dalam berbagai perkara para penegak hukum terbukti menjadi bagian dari praktik korupsi. Pelemahan terhadap lembaga ini tidak diragukan harus dicegah. Bila seluruh institusi Negara mengepung dan bersikukuh melemahkan KPK, maka hanya rakyat sendiri yang harus turun jalan menyuarakan aspirasi.

“Ternyata Kita Harus Turun Ke Jalan Robohkan Setan Yang Berdiri Mengangkang”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.