Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Menunggang di COVID-19; Kemenkumham bebaskan Napi Koruptor !

Menunggang di COVID-19; Kemenkumham bebaskan Napi Koruptor !

242
0
BERBAGI
Sumber : Kompas.com

Serangan balik ternyata tidak hanya berlaku di sepakbola saja. Para koruptor di Indonesia dengan segala upaya untuk melakukan serangan balik terhadap gerakan pemberatasan tindak pidana korupsi, mulai dari menyiapkan dan menggunakan berbagai macam cara untuk terbebas dari tuduhan korupsi, bahkan mereka bersatu padu untuk menghancurkan pemberantasan korupsi itu sendiri. Ibarat korupsi adalah virus dan pemberantasan korupsi adalah anti-virus, maka virus tersebut menyiapkan diri untuk lebih kebal melawan anti-virus pemberantasan korupsi.

Upaya revisi Undang-Undang KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2019 yang berhasil dilakukan, yang kemudian mempersulit dan merumitkan proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi, dan pada saat yang sama terpilihnya komisioner KPK yang cenderung kompromis merupakan titik akhir dijalur formal dalam upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tanggal 1 Maret 2020, Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM melakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Dalam rapat kerja tersebut membahas pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Menteri Hukum dan HAM telah menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) terkait pembebasan narapidana dengan persyarakat tertentu untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Kepmen ini tertuang dalam M.HH-19.PK.01.04,04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 dengan melepaskan kurang lebih 5.556 narapidana.

Selain itu, dalam rapat bersama dengan Komisi III DPR RI tersebut, Kemenkumham akan membebaskan narapidana kasus korupsi. Koruptor dapat bebas dengan syarat diatas 60 tahun dan sudah menjalani dua per tiga masa tahanan. Sehingga Malang Corruption Watch menilai bahwa wacana merupakan akal-akalan pemerintah untuk membebaskan narapidana kasus korupsi.

  • Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sama dengan memperlemah upaya pemberantasan korupsi.

Pemerintah tengah memanfaatkan situasi COVID-19 untuk memperlancar agenda lama. Bahwa rencana pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan revisi PP Nomor 99 tahun 2012 telah muncul sejak tahun 2016 lalu. Dasar argumentasi pemerintah pada saat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012  tersebut bertentangan dengan UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

MCW menilai, bahwa PP Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Negara Binaan Pemasyarakatan tersebut salah satu produk perundangan yang sedikit progresif dan mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembatasan pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana. satu poin mendasar dari PP Nomor 99 tahun 2012 adalah aturan remisi bagi napi tindak pidana korupsi dibatasi, remisi diberikan seandainya mereka mau bekerja sama dengan penegak hukum (Justice collabolator) membongkar suatu kasus dan membayar lunas denda serta uang pengganti.

  • MCW menilai kelebihan kapasitas tidak berlaku bagi Napi Tipikor

Bahwa rencana pemerintah untuk membebaskan napi tindak pidana korupsi dengan alasan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sebenarnya tidak berlaku bagi napi kasus korupsi. Sel napi koruptor berbeda dengan sel napi lain. Bahkan sel napi tindak pidana korupsi relatif ekslusif, hal ini bisa dilihat dari napi koruptor di Lapas sukamiskin itu dapat satu kamar, berbeda dengan napi tindak pidana kejahatan lain memang tidak sesuai dengan kapasitas lapas.

Selain itu, pembebasan napi korupsi tidak relevan dengan tujuan besar menghambat penyebaran COVID-19 di lapas/rutan karena angkanya sangat kecil disbanding kasus tindak pidana lain. Merujuk di data Kemenkumham tahun 2018, dari 248.690 narapidana, yang tersangkut di kasus tindak pidana korupsi hanya 4.552 atau hanya 1,8 persen.

  • Kontradiktif Jubir vs Wakil Ketua KPK.

Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi seharusnya menolak dengan tegas akan wacana pembebasan 300 Napi tindak pidana korupsi. Ali-alih, Komunikasi Publik KPK buruk. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menganggapi positif ide pemerintah/Kemenkumham untuk membebaskan napi koruptor sebagai upaya mencegah dan menanggulangi pandemic Covid-19 ini. Yang kemudian, pernyataan wakil Ketua KPK ini disanggah oleh Jubirnya Ali Fikri, yang menyatakan bahwa KPK Berharap agar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak memberikan kemudahan dalam membebaskan narapidana kasus korupsi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Pernyataan yang kontradiktif memperlihatkan tidak tidak adanya mekanisme koordinasi internal yang baik diantara Pimpinan dan Jubir. Hal ini tentu berdampak buruk pada kepercayaan publik terhadap Institusi KPK.

Oleh karena itu, melalui siaran pers ini Malang Corruption Watch mendesak kepada :

  1. Mendesak Presiden Republik Indonesia dan Menkopolhukam untuk tidak memberikan persetujuan atas usul Kementerian Hukum dan Ham/Kemenhukam terkait wacana pembebasan Napi korupsi sebagai langkah mencegah dan menanggulangi pandemi virus corona.
  2. Mendesak Komisi Pemberantasan korupsi tegas menolak rencana pembebasan napi kasus korupsi melalui revisi PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Negara Binaan Pemasyarakatan.

Narahubung : Raymond, 085373166504, Divisi Advokasi, Relawan Malang Corruption Watch.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.