Menuntut Hak Rakyat Di Depan Gedung Rakyat

BERBAGI
Foto: Konferensi Pers MCW di depan Gedung DPRD Kota Malang (10/03/2022)

Anggaran publik adalah salah satu cara negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Untuk mengelola negara, tentu diperlukan anggaran untuk membiayainya. Anggaran ini dikumpulkan dari tangan rakyat melalui kebijakan pajak dan retribusi. Oleh karena itu, pada dasarnya sifat dari anggaran publik mestilah terbuka, sebab sedari awal itu semua adalah kepunyaan rakyat yang dikelola negara.

Apalagi, kebijakan pajak dan retribusi bersifat memaksa. Rakyat sebagai tuan, dipaksa membayar sejumlah uang untuk membiayai negara. Si tuan membayarkan uang tentu bukan untuk kepentingan pengelola, melainkan untuk dikembalikan kepada sebaik-baiknya keuntungan bersama. Apabila pengelolaannya tertutup, bagaimana bisa si tuan tau bahwa uang mereka digunakan dengan benar?

Kamis, 10 Maret 2022. Tepat pada pukul 10.00 WIB di pelataran kantor DPRD Kota Malang, sebuah bangunan yang merepresentasikan kuasa rakyat, tempat dimana perwakilan rakyat Kota Malang berkumpul dan mempertarungkan kepentingan rakyat melawan kepentingan lain yang setiap harinya selalu mengancam kedaulatan yang dimiliki rakyat, kami Malang Corruption Watch sebagai sebuah lembaga kerakyatan, menyatakan sikapnya.

Tepat di pelataran kantor DPRD Kota Malang, tempat dimana pada tahun 2018 silam kepentingan rakyat dikhianati oleh perwakilannya sendiri, gedung yang sudah sepatutnya fungsi representatifnya dipertanyakan kembali, gedung yang menyaksikan secara langsung bagaimana uang si tuan dipermainkan oleh pelayannya demi proyek-proyek pribadi si pelayan, kami/ kembali menuntut hak si tuan dihadapan sombong tembok berdiri yang memisahkan hidup si tuan yang menderita dan pelayannya yang asik tertidur di kursi mewah.

Dalam kenyataannya, anggaran publik seringkali diselewengkan, ditutup-tutupi dan disembunyikan agar dapat dicuil-cuil sebagian darinya. Masih segar diingatan pada tahun 2018 lalu, perwakilan rakyat Kota Malang yang seharusnya dapat memperjuangkan hak rakyat yang diwakili, justru bermain di balik meja bersama Walikota. Hampir seluruh anggota DPRD diangkut karena perbuatan korupnya. Dan, tentu saja, objek yang dikorupsi adalah anggaran publik.

Atas dasar itulah kami setiap tahunnya selalu melakukan analisis terhadap pengelolaan anggaran publik oleh Pemerintah Kota Malang, untuk mencegah hal yang sama untuk terulang, untuk menjaga mandat kerakyatan yang kami emban.

Di tahun ini, kami kembali menemukan beberapa persoalan terkait anggaran publik, yang, bagi kami, ini semua mestilah diketahui secara luas oleh “si tuan” serta “pelayan” agar dapat memperbaiki pengelolaannya.

Untuk itu, pada hari Kamis, 10 Maret 2022, kami mengundang kawan-kawan jurnalis, sebagai satu poros yang kami masih yakini berdiri bersama di sisi rakyat, untuk bersama-sama mengabarkan hasil perbuatan “pelayan” selama ini.

Tujuannya, tentu saja untuk mengajak seluruh elemen rakyat di Kota Malang agar selalu memantau setiap gerak-gerik perwakilan kita, agar, janji negara yang tertuang di preambule UUD 1945 dapat terwujud dengan baik.

Bersama Rakyat Berantas Korupsi!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.