Beranda Informasi Menyingkap Korupsi Politik di Lingkungan Birokrasi Kota Batu

Menyingkap Korupsi Politik di Lingkungan Birokrasi Kota Batu

440
0
BERBAGI
Sumber Gambar : MCW

Komisi  pemberatasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeladahan di Kota Batu. Penggeledahan tersebut disinyalir berkaitan dengan dugaan gratifikasi oleh mantan Walikota Batu, (ER) sepanjang 2011-2017. Sebelum mengobok-obok gedung Block office, sehari sebelumnya (minggu, 5 januari) KPK dikabarkan telah memeriksa dua orang saksi yang diduga mengetahui, juga turut terlibat dalam pertalian korupsi pada masa itu. Selanjutnya, penggeledahan itu menyasar pada sejumlah ruangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk ruang kerja walikota, Dewanti Rumpoko. Diluar dari  itu, KPK juga dikabarkan menggeledah rumah dinas walikota dan Toko Nusantara.

Dari penggeledahan itu, KPK Menemukan sejumlah dokumen penting yang akan dipelajari lebih lanjut. Dokumen tersebut diduga berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan dan perizinan. Lantas sanggupkah KPK membongkar relasi politik korup di lingkungan pemerintahan Kota Batu? terlebih dinamika politik hari ini yang cenderung pada pertahanan dan pelipatgandaan kekayaan.

Birokrasi Masih Korup

Korupsi birokrasi ditandai dengan sejumlah tindakan para birokrat dalam melayani rakyat secara tidak profesional, tidak transparan dan akuntabel. Sementara tata kelola birokrasi berlangsung tidak memadai sehingga memungkinkan kejahatan korupsi dilingkungan birokrasi begitu terstruktur, (Patittingi dan Jurdi, 2016). Demikian halnya di Kota Batu, praktik korupsi birokrasi selalu beririsan dengan kekuasaan politik kepala daerah dalam mengintervensi berbagai program, terutama pada sektor pengadaan barang. Akibatnya, terjadi monopoli pengadaan, temuan berulang, dan kekurangan volume pada sejumlah proyek yang dikerjakan menjadi praktik lazim di Kota Batu.

Kasus korupsi yang menyeret mantan Walikota Batu (ER) dan seorang pengusaha (Filipus Djap) pada 2017 lalu adalah satu diantaranya. Dimana pada tahun 2016 dan tahun 2017, Filipus Djap melalui PT DAILBANA PRIMA INDONESIA dan CV AMARTA WISESA memenangkan tujuh lelang pengadaan barang pada Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan merupakan salah satu dari beberapa kepala dinas yang diduga sering terlibat dalam pembicaraan fee bersama ER dengan para rekanan. Sehingga sejumlah paket pengerjaan di atas diduga sebagai kompensasi atas pemberian Mobil New Toyota Alphard.

Buruknya tata kelola birokrasi lazimnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Eko Prasojo, dalam nasional.kompas pada 2012 lalu mengungkapkan bahwa, korupsi di lingkungan birokrasi seringkali dipengaruhi oleh problem internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan perekrutan birokrat yang menyimpang, tidak transparan dan tidak objektif. Kondisi ini tidak berdiri sendiri, namun berkaitan dengan sub sistem lainnya seperti promosi jabatan secara tertutup, sistem remunerasi tak terkait kinerja, dan praktik bisnis dalam pelayanan dengan maksud mengambil uang negara dalam jabatan dan wewenang. Sementara faktor eksternal, dipengaruhi oleh kuatnya relasi kooptasi dan intervensi. Dalam banyak kasus korupsi di daerah, tekanan politik menjadi salah satu penyebab. Kedua faktor ini sama-sama menyokong terjadinya korupsi dilingkungan birokrasi.

Bentuk kooptasi dari ER terhadap penyelenggaraan proyek pengadaan juga dapat dibaca melalui adanya potensi kerugian sebesar 4,5 M atas 31 paket pengerjaan. Salah satu PT yang turut menyumbang potensi kerugian tersebut adalah PT GAJ sebesar 471 JT. Selain itu perusaahan tersebut juga sering bermasalah dalam setiap pengerjaannya. Fenomena menarik lain dari kokohnya kuasa ER dalam mengendalikan sistem birokrasi di Kota Batu adalah menggagalkan pemenang lelang pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR, meskipun rekanan tersebut telah mengumpulkan sejumlah fee untuk dirinya, namun tetap digagalkan karena diduga proses pengkondisian tersebut bertentangan dengan kepentingan transaksional yang disepakati.

Menyingkap Korupsi Politik

Secara umum, korupsi politik dipahami sebagai penyimpangan kinerja orang-orang yang ada didalam sistem politik, dan tujuan dari perilaku korup mereka adalah untuk mempertahankan cengkraman kekuasaan yang mereka pegang. Oleh karena itu, korupsi politik adalah untuk memupuk harta kekayaan, baik bagi pribadi atau kelompok dengan tujuan agar kekuasaan semakin mapan. Bentuk korupsi politik selalu melibatkan dua entitas yang saling membutuhkan, politisi dan pengusaha, (patittingi dan jurdi, 2016: 63).

Di Kota Batu, korupsi politik terjadi begitu masif. Hal itu dapat dilihat dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama PN Surabaya, bahwa ER pernah meminta ES untuk datang ke rumah Y untuk mengambil uang sebesar 5 Milyar. Uang tersebut akan digunakan untuk mendanai kampanye istrinya pada pilkada Kota Batu tahun 2017. Y merupakan seorang pengusaha yang mengerjakan beberapa paket proyek di pemerintahan Kota Batu. Dugaan aliran dana kampanye tersebut diperoleh melalui rapat pada bulan april atau mei tahun 2017. Rapat tersebut dipimpin oleh Walikota Batu yang dihadiri oleh swasta, rekanan inisial Y, Fhilipus Djap, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dengan agenda membahas pembagian fee dengan perhitungan 7-10% (tergantung bobot pekerjaan) untuk walikota, 2,5% untuk SKPD. Lebih lanjut, kesaksian ES dalam rapat tersebut juga menerangkan bahwa para kepala dinas yang diketahui pernah dijelaskan tentang pola pembagian fee tersebut antara lain, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum”.[1]

Pertemuan itu bukan tanpa maksud, sebaliknya merupakan rangkaian penting untuk memutuskan kepentingan transaksional diantara mereka, termasuk mengkondisikan sejumlah proyek yang akan dikerjakan oleh para rekanan. Dalam banyak kasus, praktik semacam ini selalu terjadi menjelang, hingga pasca pilkada. Misalnya, PT CKMT dan CV MB, dua perusahaan milik Y, memenangkan sejumlah paket pengerjaan di Kota Batu seperti Pembangunan Pasar Besar Kota Batu Tahap Pertama, Renovasi Rumah Dinas Walikota, Pembangunan Hanggar/Garasi Pemadam Kebakaran, Pembangunan Food Court Kaki Lima Depan Ganesha, Pengadaan Mesin Pemilah dan Pengolah Sampah dikerjakan PT CKMT, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Jaringan oleh CV MB. Sejumlah proyek ini ditengarai sebagai kompensasi atas sejumlah dana yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Hal ini memperlihatkan kondisi seperti apa yang dikatakan oleh Patittingi dan Jurdi, (2016), bahwa korupsi kadang didasari oleh kerakusan yang berlebihan terhadap sumberdaya materil, namun tak dapat disangkal, ia juga terjadi karena kebutuhan pembiayaan kekuasaan yang begitu besar dalam sistem demokrasi. Semakin tinggi jenjang kekuasaan yang hendak diperoleh, biaya untuk mendapatkannya jauh lebih besar dan untuk itu sang oligark harus menggunakan otoritas kekuasaannya untuk mengembalikan harta yang telah dibuang untuk membayar kekuasaan yang diperoleh, (Patittingi dan Jurdi, 2016: 64). Artinya, pembiayaan politik yang begitu besar dalam sistem demokrasi menjadi faktor dominan yang turut menyokong masifnya korupsi politik di Kota Batu.

Penulis : Atha Nursasi (Pegiat Antikorupsi MCW)

Daftar Bacaan.

Hasil analisis MCW terhadap Putusan Nomor 27/Pid.Sus/TPK/ 2018/ PN.Sby halaman 130, tentang dugaan aliran dana kampanye pada beberapa kesaksian.

Putusan Nomor 27/Pid.Sus/TPK/ 2018/ PN.Sby halaman 130

Rilis MCW, Dugaan Korupsi pada Dinas PU dan Dinas Pendidikan Kota batu, 2021Patittingi dan Jurdi, 2016. “Korupsi Kekuasaan; Dilema Penegakan hukum di Atas Hegemoni Oligarki”. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: Hal 63-79.


[1] Putusan Nomor 27/Pid.Sus/TPK/ 2018/ PN.Sby halaman 130

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.