Beranda Suara Rakyat Menyoal Kenaikan Bantuan Pendanaan Partai Politik

Menyoal Kenaikan Bantuan Pendanaan Partai Politik

68
0
BERBAGI

Kesamaan pandang antara legislatif dan eksekutif mengenai kenaikan dana bantuan politik bagi Partai Politik yang mencapai lima puluh kali lipat harus dibaca sebagai pemufakatan yang naïf. Meski jumlah pastinya masih dipertimbangkan, namun kenaikan bantuan politik ini hampir pasti akan disetujui. Apalagi jika melihat komposisi eksekutif yang dihuni oleh banyak elit partai politik. Pemufakatanpun menjadi mudah dicapai dengan penuh suka cita.

Di luar legislatif dan eksekutif, ada juga banyak kalangan baik dari akademisi maupun aktivis yang mendukung rencana ini. Setidaknya ada dua pertimbangan yang mereka jadikan dasar. Pertama, kenaikan bantuan partai politik sangat penting untuk menjadikan partai politik lebih demokratis. Argumentasi ini merujuk pada kondisi partai politik masih menggantungkan diri kepada pengusaha, pemodal, serta elit partai yang menjadi pejabat negara sebagai penyokong dana. Ketergantungan pendanaan ini ditengarai memengaruhi serta menyandera kinerja partai politik yang berjalan sesuai arahan segelintir penyandang dana tersebut.

Keduakenaikan bantuan pendanaan partai politik ini dimaknai oleh mereka sebagai upaya untuk meminimalisir pencurian dan perampokan sumberdaya negara melalui praktik korupsi. Mereka seolah menganggap bahwasanya praktik koruptif ini dijalankan sebagai sebuah konsekuensi akibat minimnya dana bantuan dan subsidi dari Negara untuk parpol. Karenanya, mereka percaya, meski tidak seratus persen bisa menggaransi, tambahan bantuan dana bagi parpol dapat meminimalisir sekaligus mencegah pendanaan partai politik yang bersumber dari dana haram.

Kedua pandangan tadi kemudian dibungkus dengan syarat dimana partai politik harus transparan dan akuntabel. Sebagai penerima dana yang bersumber dari APBN/APBD, parpol wajib menjadi objek audit BPK. Selain  itu, mereka yang berada dalam garis kedua pandangan tadi juga mewajibkan parpol untuk secara berkala membuka laporan keuangannya kepada publik. Dengan demikian, selama parpol mampu mengelola keungannya secara akuntabel dan transparan maka mereka layak memperoleh tambahan dana dari Negara.

Menggugat Kenaikan Bantuan Pendanaan Partai Politik

Penilaian atas layak tidaknya parpol memperoleh tambahan pendanaan dari Negara tidak bisa hanya disandarkan pada pandangan yang sifatnya sangat formalistik dan prosedural.  Sehingga, sikap apologetik melalui prinsip-prinsip transparansi serta akuntabel tidak serta merta membuat parpol layak untuk diberikan tambahan dana bantuan. Dengan adanya maupun tidak adanya tambahan dana bantuan, parpol sudah seharusnya dijalankan dengan cara-cara yang transparan dan akuntabel. Sehingga logikanya tidak terbolak-balik. Menalar dan menakar kondisi parpol kita hari ini, siapa yang berani menjamin parpol akan menjadi semakin transparan dan akuntabel dengan diberi suntikan pendanaan?

Dengan demikian, ada beberapa argumentasi lain yang sejatinya patut dipertimbangkan untuk menolak penambahan dana parpol. Pertamapenambahan dana bantuan bagi parpol berarti mempertegas apa yang dinamakan sebagai partai kartel. Parpol lebih memilih cara-cara instan dengan mengakses sumber pendanaan dari Negara , tinimbag melalui skema kemandirian. Konsekuensinya, relasi dengan basis massa tidak dianggap penting. Partai kartel disatukan dalam koalisi yang sifatnya saling berbagi dan menguntungkan. Partai berbondong-bondong merapat ke Negara yang memiliki sumberdaya demi beroleh keuntungan bagi partainya. Massa rakyat tidak masuk dalam pertimbangan partai politik untuk merapat tidaknya dengan pemerintah.

Kedua, garis ideologis parpol yang cenderung abu-abu. Partai politik hari ini belum dapat diidentifikasi garis perjuangan ideologisnya. Mereka larut dalam pragmatisme yang mengikuti logika pasar sekaligus tenggelam dalam cara berfikir elektoralisme. Keuntungan pribadi dan golongan serta kemenangan dalam pemilu menjadi tujuan yang dikejar. Pertentangan garis perjuangan partai politik bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Kalaupun ada perdebatan dan pertentangan, tidak lain disebabkan karena tidak meratanya pembagian “kue” kekuasaan. Kesepakatan akan segera mudah dicapai dengan saling mengakomodir kepentingan. Dengan begitu, ada tidaknya partai oposisi menjadi tidak penting.

Kejelasan Ideologi yang dulu mengalir dalam tubuh parpol di awal kemerdekaan yang saling berebut posisi di hati rakyat tidak muncul hari ini. Padahal, garis ideologislah yang sebenarnya dapat membedakan keberadaan satu partai dengan partai lainnya. Dimana program dan laku yang dijalankan oleh parpol merupakan turunan dari garis ideologis yang dianutnya. Dengan tidak adanya ideologi yang jelas dari parpol berkibat pada terputusnya relasi parpol dengan basis massa yang ia perjuangkan. Apa dengan penambahan dana bantuan persoalan mendasar parpol kita yang nir ideologi seperti ini dapat teratasi?

Ketiga, kemunculan partai-partai politik, sejak awal didesain untuk mengamankan sekaligus melayani kepentingan para oligark. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Vedi R Hadiz (2000) bahwa partai-partai politik tidak disatukan oleh agenda-agenda sosial, ekonomi, dan politik yang bersifat spesifik dan konkret, melainkan sekedar merupakan ekspresi dari pergeseran koalisi-koalisi kekuasaan. Partai-partai politik baru yang muncul hanyalah kelanjutan dari wajah-wajah lama nan predatoris yang saling berebut akses sumberdaya bagi kelanggengan akumulasi kapital yang mereka jalankan. Politisi bersama pengusaha dan pemodal, berlomba-lomba membuat partai politik. Sehingga, parpol bukan muncul dari rahim gerakan rakyat yang butuh alat politik dalam menuntaskan perjuangannya.  Tidak adil kemudian, memberi subsidi kepada parpol yang sejak awal kelahirannya telah keblinger orientasinya. Apakah masih dapat dimaklumi memberikan tambahan pendanaan bagi parpol yang sejak awal didirikan oleh para pengusaha/pemodal cum politisi?

Keempat, buruknya kinerja partai politik. Hal ini dapat kita rujuk melalui jajak pendapat kompas (Senin/ 17/10/2016) yang menggambarkan betapa banyaknya masyarakat yang masih menilai buruk kinerja partai politik selama ini. Secara berurutan, ada 59,1 % responden yang tidak puas dengan kinerja parpol dalam menyalurkan aspirasi, 60,3% responden tidak puas dengan kualitas DPR yang ditempatkan oleh parpol, 51,3% tidak puas dengan kinerja parpol yang mengontrol pemerintah, dan terakhir 56,2% tidak puas dengan fungsi pendidikan politik yang dijalankan oleh parpol.

Kelima, dengan adanya bantuan dana bagi parpol yang beroleh suara pada pemilu sebelumnya, akan semakin menyulitkan lahirnya partai-partai baru yang secara ideologis lahir dari gerakan rakyat yang memang secara sumberdaya belum bisa mengimbangi parpol yang telah mapan. Padahal, munculnya partai politik yang berbasis massa rakyat menjadi sebuah keniscayaan ditengah kondisi parpol yang semakin menjauh memunggungi rakyat. Rakyat hanya ada dalam agenda pemenangan dalam setiap momen elektoral. Namun, tidak ada dalam perjuangan politik parpol yang dikerjakan hari demi hari.

Beberapa alasan penolakan kenaikan pendanaan bagi parpol di atas, menunjukkan bahwa, dalam kondisi saat ini mereformasi parpol dari segi pendanaannya saja, hanya akan menguntungkan kepentingan predatoris. Sehingga, aturan main mengenai pidana serta pembubaran parpol harus juga diatur secara jelas. Agar keberadaan parpol yang merugikan rakyat bisa dibekukan atau bahkan dibubarkan. Selain itu, parpol juga harus memperbaiki kualitas kerjanya. Yaitu dengan menghadirkan rakyat sebagai basis massa riil mereka dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan yang tengah partai perjuangankan.

Hayyik Ali M.M

Badan Pekerja Malang Corruption Watch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.