Beranda Suara Rakyat Merayakan (Kepalsuan) Pilkada Serentak

Merayakan (Kepalsuan) Pilkada Serentak

78
0
BERBAGI

oleh: Hayyik Ali M.M (Wakil Koordinator Malang Corruption Watch)

Hampir bisa dipastikan, Pilkada serentak tahap kedua bakal dihelat pada Februari 2017 tahun depan. Ada 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten di seluruh Indonesia yang akan melakoni pilkada serentak ini. Artinya, akan ada 7 Gubernur, 18 Walikota, serta 76 Bupati yang bakal terpilih dan memimpin daerahnya selama lima tahun kedepan pasca pelantikan. Merekalah yang nantinya akan memandu arah pembangunan di daerahnya.

Alokasi anggaran yang sangat besar digunakan untuk membiayai proyek elektoral ini. Pada pilkada serentak 2015, Kemendagri menyebut anggaran pilkada mencapai 6,89 triliun. Jika proses elektoral ini gagal melahirkan pemimpin yang melayani rakyat, maka keadilan dan kesejahteraan makin jauh dari rumah-rumah rakyat.Anggaran, energi, dan sumberdaya yang begitu besar untuk menyelenggarakan pilkada bisa saja menjadi sia-sia.Pembangunan bergerak tidak untuk si miskin, tapi malah membenci si miskin.Kalau hal ini terjadi, maka rangkaian pilkada sebelumnya dan pilkada kedepan hanya memindahkan rakyat dari mulut singa ke mulut srigala.

Parade pilkada serentak, keriuhan kampanye serta kebisingan pertarungan antar calon di berbagai daerah, meminjam bahasanya Saiful Arif dalam Ilusi Demokrasi, membuat kita semakin tidak menyadari bahwa yang hadir di tengah-tengah kita tak lebih sebagai sebuah kepalsuan. Pilkada demi pilkada tak ubahnya narasi kepalsuan akan demokrasi, penanda kosong akan hadirnya kesejahteraan, simbol kemakmuran ekonomi yang palsu, serta label keadilan sosial yang kabur. Ekspektasi rakyat yang demikian besar terhadap keadilan dan kesejahteraan yang hadir paska proses elektoral tak kunjung menemukan jawabannya. Celakanya, rakyat kemudian malah dihempaskan dalam ceruk kekecewaan yang dalam. Ceruk yang mengubur proses politik yang mengemansipasi rakyat.

Menelanjangi Kepalsuan Pilkada

Tidaklah berlebihan untuk menilai pilkada selama in sebagai sebuah bagian dari demokrasi yang sarat akan kepalsuan. Ada beberapa pandangan dan data yang bisa kita rujuk dan jadikan dasar penilaian.Pertama, alih-alih menjadi sebuah upaya untuk membangun kesejahteraan dan keadilan yang merata di tingakt rakyat, pilkada atau elektoralisme secara umum malah menjelma sebagai sebuah sirkuit penindasan dan penghisapan sumber-sumber kehidupan rakyat yang “legal.” Muhammad Ridha dalam tulisannya Terjebak Elektoralisme : Catatan Tentang Demokrasi Indonesia Dua Dekade Terakhir, menegaskan bahwa elektoralisme, dalam hal ini termasuk pilkada, hanya menghasilkan sistem sosial-ekonomi yang hancur oleh fragmentasi atau diferensiasi kepemilikan sumber-sumber penghidupan yang makin kentara. Ia melihat elektoralisme selama ini sebenarnya tak lebih hanya sebuah upaya mengamankan sekaligus mengeruk kekayaan yang hanya terkonsentrasi pada segelintir elit atau kelompok.

Kedua,Pilkada dikontrol serta dikendalikan oleh mereka para oligark. Ricard Robinson dalam tulisannya Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia,  mendefinisikan oligarki ini sebagai sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan terkonsentrasinya kekayaan dan otoritas serta perlindungan kolektif terhadap keduanya. Sedang Jeffrey A. Winter menyebut oligarki sebagai aktor yang berkuasa dan diberdayakan oleh sumberdaya kekayaan. Singkatnya, ia menyebut oligarki sebagai politik pertahanan dan akumulasi kekayaan.

Para oligark inilah yang pada dasarnya mengendalikan merah-hijaunya elektoralisme.Dalam tulisannya berjudul “Oligarki dan Demokrasi di Indonesia” di Jurnal Prisma volume 33, Winters mendedahkan bahwasannya trayektori demokrasi di Indonesia berada dibawah kendali oligarki, termasuk dalam hal ini salah satu pengejawantahanrezim elektoralisme yang bernama pilkada. Ia mengatakan, “ketika demokrasi Indonesia terkonsolidasi, para oligark mengukuhkan posisi sebagai pelaku utama dalam kehidupan politik Indonesia.” Kaitannya dengan elektoralisme, rakyat hanya boleh memilih calon, tapi tidak punya kesempatan dalam mengusung dan mengangkat calon.Diantara Oligarki lah nama-nama calon dan agenda calon diputuskan.

Dengan demikian, pilkada tak ubahnya pilihan ganda.Suara rakyat yang memilih hanyalah mobilisasi nir kesadaran politik untuk mengafirmasi dan melegitimasi pilihan para oligark. Politik atas nama berhasil memanipulasi, mengaburkan, serta memelintir agenda oligarki sebagai pilihan mayoritas rakyat. Padahal, jika ditelisik lebih jauh mereka-mereka yang terpilih tidak sedang memperjuangkan klas rakyat yang mereka pilih.Mereka tak lebih hanya mewakili kelasnya, kelas kaum kaya dan berpunya.Tujuannya adalah demi mempertahankan kekayaan dan mengeruk lebih banyak lagi sumber kekayaan.Sedang mayoritas rakyat hanya disisakan remah-remah dan tetesan-tetesan sumber-sumber kekayaan yang mengalir keatas.Tidakkah duka lara penggusuran demi penggusuran yang menimpa pemukiman serta lapak-lapak saudara kita belum cukup memberi bukti. Tidakkah perjuangan ibu-ibu rembang, para petani urutsewu dan tumpang pitu, serta pejuang mata air gemulo masih kurang menggambarkan adanya kebijakan yang menabrak hajat hidup rakyat? Bukankah ini yang sebenarnya tengah kita sebut sebagai kepalsuan?

Ketiga, Pilkada sejauh ini begerak semakin liberal.Para penganjur demokrasi liberal hanya melihat pilkada sejauh prosedur dan metode penyelenggaraannya.Ketimpangan struktur sosial, ekonomi dan politik tidak ditimbang dan cenderung diabaikan begitu saja.Penguasaan faktor-faktor produksi, kesenjangan dan ketimpangan ekonomi, serta tergerusnya ruang hidup bagi matra akumulasi kapital, tidak digunakan sebagai timbangan untuk mengukur dan menakar demokratis tidaknya penyelenggaraan pilkada.

Padahal, dengan mudah kesenjangan dan ketimpangan itu dapat kita temukan dalam deretan data mengenai Hutan Tanaman Industri  (HTI) seluas 9,39 juta ha yang hanya dikuasai oleh 262 perusahaan, Hak Pengelolaan Hutan (HPH) seluas 21,49 juta ha yang hanya dikuasai 303 perusahaan, Perkebunan sawit seluas 9,4 juta ha yang hanya dikuasai oleh 600 perusahaan. Selain itu, kurang lebih 56 % aset nasional dikuasai hanya oleh 0,2persen dari penduduk Indonesia (konsentrasi  ini  62-87 persen dalam bentuk tanah. (BPN-RI, 2010)), serta data World Bank  (2015) yang menunjukkan bahwa 1 % penduduk Indonesia menguasai 50,3 % dari seluruh kekeyaan negeri ini. Lebih miris lagi, asing memiliki porsi yang cukup besar dalam ketimpangan ini, yaitu sekitar 85% kekayaan migas, 75% batubara, 50% lebih kekayaan perkebunan dan hutan dikuasai oleh modal asing.

Kaitannya dengan penyelenggaraan pilkada yang hanya berdimensi prosedural, mekanistik, dan formalistik, Gunawan Wiradi dalam bukunya yang berjudul Menilik Demokrasi, menilai bahwa demokrasi (dalam hal ini termasuk pilkada) hanya berkutat pada demokrasi politik saja. Namun, mengabaikan sisi demokrasi satunya, yaitu demokrasi ekonomi. Ia merujuk pada amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 dan 2 yang telah mewajibkan Negara selain menyelenggarakan demokrasi politik juga menyelenggarakan demokrasi ekonomi.Hanya saja, diskursus demokrasi ekonomi selama ini cnderung dieliminir dalam perdebatan-perdebatan yang berkaitan dengan elektoralisme. Padahal, Menurut Revrisond Baswir, demokrasi ekonomi pada dasarnya adalah sebuah faham yang menganjurkan disosialisasikannya kepemilikan alat-alat produksi kepada seluuh anggota masyarakat. Hal ini penting dilakukan demi pemerataan ekonomi, bukan pertumbuhan ekonomi saja yang terkonsentrasi pada segelintir orang.

Keempat, Pilkada gagal memilih pemimpin dan malah menempatkan pejabat-pejabat publik yang korup.Pada 2015 tahun lalu, Kementerian Dalam Negeri merilis bahwa ada sekitar 343 dari 524 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Artinya, lebih dari 70% kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia telah menciderai amanat yang diberikan kepada mereka.Selain itu, pada 2016, KPK melalui laman acch.kpk.go.id merilis bahwa sejak 2004-2016 telah ada 65 kepala daerah yang ditangani oleh KPK.Data ini mengafirmasi bahwasannya pilkada telah menjadi sirkuit bagi pencurian, perampokan, serta perampasan uang rakyat.

Baru-baru ini kita disuguhi dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap beberapa kepala daerah. Sebut saja, Bupati Subang, Ojang Sohandi dalam kasus korupsi anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten Subang, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam sebagai tersangka dugaan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra selama 2009 hingga 2014, serta Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Yan Anton Ferdian (anak buapti sebelumnya) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap. Mereka bertiga seolah tinta hitam yang melengkapi potret korupsi kepala daerah yang muram.

Korupsi para kepala daerah ini harus kita baca secara utuh.Tidak bisa sepotong hanya pada praktik korupsi yang kebetulan terendus oleh penegak hukum.Peristiwa korupsi kepala daerah merupakan peristiwa historis yang merupakan ekses dari perjumpaan agenda demokrasi dengan agenda kapitalisme neo-liberal. Titik temunya menurut John Girling dalam bukunya Corruption, Capitalism, and Democracy, demokrasi membutuhkan sokongan dana untuk memperoleh posisi  strategis (misal ; kepala daerah), sedangkan penetrasi pasar atau arus modal membutuhkan legitimasi kekuasaan serta kekuatan politik.

Pada pilkada Kota Malang 2013, Malang Corruption Watch (MCW) merilis hasil kajian mengenai biaya minimum yang dibutuhkan oleh pasangan calon dalam pilkada adalah mencapai sebesar 6,4 Miliar. Biaya sebesar ini meliputi serangkaian biaya seperti ongkos untuk baliho, pembuatan kaos, operasional mobil kampanye, stiker, pembuatan poster, biaya pertemuan dengan warga, rapat-rapat umum, membayar konsultan, biaya tim sukses, dan biaya untuk membayar saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Biaya ini belum termasuk biaya untuk cara-cara kotor seperti jual beli suara, suap, serta politik uang.

Berkaitan dengan hal ini, pada 2016 KPK menyampaikan hasil kajian tentang Potensi Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada yang bisa kita baca melalui Majalah Integrito vol 52/VII/Jul-Agustus 2016. Kajian tersebut menggambarkan konsekuensi sumbangan yang akan dibayarkan setelah calon terpilih, yaitu berupa kemudahan perizinan (65,7%), kemudahan akses menjabat di pemerintahah (60,1%), kemudahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (64,7%), keamanan dalam menjalankan bisnis (61,5%), mendapatkan akses dalam menentukan kebijakan/peraturan daerah (49,3%), dan mendapatkan bantuan sosial/hibah (51,7%). Jika sudah demikian, bukankah ruang hidup di daerah yang kaya akan sumberdaya-sumberdaya strategis berada dalam ancaman. Tanah, air, tambang, telah dikomoditaskan sebagi konsesi dari kekuasaan yang korup sejak dalam pikiran.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa percaya sepenuhnya terhadap rezim elektoral (termasuk pilkada) merupakan pilihan yang kurang tepat.Apalagi percaya begitu saja bahwa pilkada secara otomatis dapat menggaransi ketercapaian keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.Namun, mengabaikan sepenuhnya terhadap elektoralisme juga tidak bisa dibenarkan. Bagaimanapun ia merupakan salah satu fase yang perlu dilalui untuk mencapai kedalaman berdemokrasi. Tidak menjebakkan diri pada ritus dan kubangan elektoralisme penuh kepalsuan dengan tetap mengupayakan proses demokrasi yang emansipatif bisa jadi salah satu pilihan yang lebih cocok.Termasuk juga mengupayakan pemimpin-pemimpin daerah yang benar-benar muncul dari rahim rakyat.

Lantas, dengan cara apa kita mengupayakannya?

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.