Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Minim Perspektif, Paslon Gagap Bicara Kesejahteraan.

Minim Perspektif, Paslon Gagap Bicara Kesejahteraan.

118
0
BERBAGI

Debat terbuka antar kandidat mungkin terbukti paling signifikan karena khalayak mampu menilai kualitas calon pimpinan lokal, sekaligus ajang para kandidat untuk menarik simpatisan atau mencari dukungan publik. Aktivitas debat politik dapat membawa implikasi terhadap pengetahuan, sikap, perilaku, serta isu-isu yang berkembang di dalam masyarakat. Debat politik ditujukan untuk memberikan bekal pengetahuan tentang visi-misi dan program kerja kandidat kepada pemilih. Dengan pengetahuan tersebut, masyarakat dapat memilih calon pemimpin secara tepat dan beralasan, sehingga masyarakat bisa menentukan sikap politik secara berimbang dan objektif.

Di kabupaten Malang, KPU menyelenggarakan debat kandidat secara terbuka yang disiarkan langsung melalu streaming youtube, RRI dan TVRI dan TV lokal pada hari jumat, 30 oktober 2020. Topik yang diperdebatkan adalah perihal strategi paslon untuk menghadirkan kesejahteraan di Kabupaten Malang selama 5 tahun kedepan. Debat publik ini berlangsung dengan tiga segmen. Segmen pertama adalah penyampaian visi-misi dari setiap paslon, segmen kedua diskusi visi-misi oleh masing-masing paslon, segmen ketiga adalah pernyataan penutup.

Berdasarkan pemantauan dan penilaian Malang Corruption Watch melalui siaran streaming Youtube yang tersedia di kanal resmi KPU ditemukan beberapa catatan sebagai berikut :

Pertama, MCW menilai bahwa pemaparan visi-misi pasangan calon tidak tersampaikan dengan jelas di masyarakat Kabupaten Malang. Padahal substansi dari debat publik ini adalah paslon dapat menyampaikan visi-misi 5 tahun kedepan apabila pasangan calon menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang. Ini menjadi pekerjaan rumah penyelenggara pilkada mencari formulasi agar dalam debat publik selanjutnya, visi-misi pasangan calon dapat menyampaikan dengan jelas ke masyarakat Kabupaten Malang.

Ke-dua, Selama proses debat publik sesi pertama, 3 pasangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan tidak mengelaborasikan “konsep open data” sebagai salah satu cara mewujudkan kesejahteraan. Padahal transparansi, akuntabel dan partisipatif ini merupakan kunci utama untuk mewujudkan kesejahtraan. Tentu ini bukan lagi menjadi kendala paslon, di era teknologi informasi seperti ini menyediakan berbagai kemudahan penerapan transparansi. Ringkasnya, transparansi dapat diwujudkan melalui instrumen e-Government. Adanya transparansi dapat meningkatkan kejujuran aparat pemerintah sekaligus menumbuhkan efektifitas dan efisiensi kinerja yang mendorong akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi. Dengan demikian pendapatan asli daerah Kabupaten Malang dapat meningkat sehingga memberikan kesejahteraan untuk masyarakat.

Ke-tiga, dalam debat pilkada Kabupaten Malang sesi pertama, tidak ada satupun pasangan calon yang membahas tentang revitalisasi BUMD di Kabupaten Malang. Perlu diketahui bahwa MCW sejak tahun 2018 mendorong perbaikan BUMD Kabupaten Malang yang dikelola tidak maksimal sehingga tidak memberikan pendapatan optimal ke pemerintah daerah.

Ke-empat, paslon kurang memahami konsep reforma agraria, bahkan pernyatan para paslon sama sekali tidak menjawab pertanyaan konflik agraria yang diajukan. Konflik yang dimaksud bukan konflik warisan tanah antar keluarga, akan tetapi yang dimaksud oleh panelis adalah konflik agraria antara warga/masyarakat/petani Kabupaten Malang dengan Negara. Misalkan konflik petani Malang Selatan dengan TNI, PTPN, dan Perhutani. Paslon juga diduga tidak memiliki informasi yang memadai tentang peta konflik agraria yang melibatkan beberapa lembaga atau perusahaan seperti BPN, Perhutani, dan PTPN dan TNI. Paslon juga tidak memiliki skema perlindungan terhadap warga yang mengalami konflik dengan PTPN, TNI, Perhutani. Kasus PTSL pun memerlukan peran Kepala Daerah, yakni dalam hal pengaturan biaya pengurusan PTSL.

Ke-lima, menilai bahwa debat publik tadi malam, tiga pasangan calon tidak ada yang secara tegas menyatakan bahwa pemerintahan kedepan tidak akan disandera oleh kepentingan cukong/pemodal (Oligarki). Hal ini penting, karena berdasarkan pengalaman pemerintahan Kabupaten Malang, korupsi politik di Kabupaten Malang memberikan gambaran jelas bahwa ketika telah disandera oleh kepentingan cukong/pemodal, kesejahteraan tidak akan tercapai.  Mana Mungkin mewujudkan visi-misi, jika sejak awal sudah tersandera oleh pemodal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.