BERBAGI
Wakil Rakyat yang Mematikan Aspirasi Rakyat- kompasiana.com

Senin 03 September 2018, Mencuatnya kasus suap perubahan APBD Kota malang tahun 2015, KPK melakuakn pengembangan perkara terhadap kasus tersebut yang berakhir dengan penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka baru. Akibat dari penetapan tersangka tesebut berpotensi terhadap lumpuhnya birokrasi Kota Malang termasuk beberapa agenda strategis Kota Malang terancam gagal dibahas.

Perkara ini berawal dari proses penetapan APBD-P Kota Malang tahun 2015, ketika pembahasannya memasuki tahap paripurna di DPRD Kota Malang. bermula Pada tanggal 25 Juni 2015, DPRD mengadakan rapat paripurna bersama Pemerintah Kota Malang dengan agenda sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan bersama, antara Pemkot  Malang dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD TA  2015

Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat lanjutan antara DPRD dan Pemkot Malang  dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) dan pendapat Fraksi DPRD Kota Malang terhadap konsep kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang MA, Wakil Wali Kota Malang S, JES dan CW dengan Ketua DPRD Kota Malang MAW serta Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang S di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang.

Pada pertemuan tersebut, MAW meminta MA untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota Dewan, agar pembahasan Perubahan  APBD TA 2015 berjalan lancar dan tidak ada instrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD TA 2015. Permintaan Ketua DPRD itu pun disanggupi Wali Malang MA dengan mengatakan, “nanti uang pokir akan disisipkan oleh CW dan JES.

Fakta Persidangan dengan terdakwa JES, dengan agenda pemeriksaan saksi dari beberapa anggota dan pimpinan DPRD Kota Malang. yang dalam kesaksiannya dimuka persidangan, ketua DPRD Kota Malang nonaktif (MAW)  mengatakan bahwa memang benar adanya uang Rp. 700.000.000,- yang diberikan kepadanya dari pihak pemerintah Kota Malang melalui TSS, atas perintah CW dan JES sebagai bentuk realisasi atas janji yang telah disepakati oleh pemerintah Kota Malang (MA, CW) dengan DPRD Kota Malang (MAW dan ketua fraksi PDIP) di ruang kerja ketua DPRD Kota Malang  pada tanggal 6 juli 2015. Dalam pertemuan tersebut MA menyanggupi permintaan MAW untuk uang THR/POKIR/JASMAS agar proses paripurna APBD-P 2015 di Banmus berjalan dengan mulus.

Lebih lanjut MAW mengatakan bahwa uang tersebut tidak ia nikmati sediri, tetapi dibagikan kepada seluruh wakil ketua DPRD, ketua komisi, Ketua fraksi dan seluruh anggota DPRD kota malang dengan nominal masing-masing : Rp. 100.000.000,- untuk ketua DPRD, Rp. 15.000.000,- untuk wakil ketua DRPD, ketua komisi dan ketua fraksi di DPRD, dan Rp. 12.500.000,- untuk seluruh anggota DPRD kota malang ini yang sangat ditegaskan oleh MAW dalam kesaksiannya. Dan beliau tidak pernya mengetahui adanya MoU sampah dengan nominal Rp.200.000.000,- antara pihak pemkot dan DRPD kota malang.

Diakhir kesaksiannya hakim menanyakan apakah semua anggota DPRD yang hadir ini mendapat kan uang tersebut? MAW mengatakan dengan nada yang sangat tegas kepada majelis hakim, bahwa beliau meyakinkan semua saksi yang hadir di persidangan tersebut meneriama uang dari uang suap tersebut dan mengatakan seluruh anggota DPRD kota malang menerimanya, namun beliau tidak mengetahui pasti, sebab yang membagikan uang tersebut adalah pak S.

Pada persidangan berikutnya dengan agenda pemeriksaan terdakwa, JES mengatakan sebenarnya uang yang dikumpulkan oleh TSS dari rekanan/mitra dinas PUPB sebesar Rp. 900.000.000,- dengan rincian Rp. 700.000.000,- diberikan kepada DPRD Kota Malang dan Rp. 200.000.000,- diberikan kepada SEKDA Kota Malang CW. Dan beliau juga membenarkan bahwa beliau ikut terlibat hanya dalam menelpon pak MAW untuk menanyakan kemana uang yang telah dikumpulkan oleh TSS dari rekanan untuk diserahkan. Dan meminta TSS untuk menyerahkan kerumah dinas MAW.

Dari fakta-fakta persidangan dan hasil investigasi tersebut diatas, MCW memeberikan rekomendasi:

  1. MCW mendorong KPK segera menuntaskan proses hukum terhadap para tersangka yang baru ditetapkan
  2. MCW mendorong KPK untuk melakukan pengembangan kasus dari perkara ini, sebab MCW menduga masih terdapat bebarapa aktor (aktor intelektual) yang belum dimintai pertanggung jawaban secara Hukum.
  3. MCW mendorong agar KPK mulai melakukan penyelidikan terhadap bebrapa dugaan kasus korupsi di Kota Malang
  4. Selain itu agar pemerintah daerah tidak mengalami stagnasi dan merugikan masyarakat. Maka penting agar Partai Politik segera melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) atau Pejabat Pemerintahan Terkait Melakukan Diskresi.

 

Narahubung : Bintang-082236766796 (Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.