BERBAGI
Gedung-gedung di Kota Batu Belum Aman- batutimes.com

Batu, 18 september 2018. Anggaran merupakan sumber pokok pemerintah daerah dalam mengoperasionalkan penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karenanya, dalam pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. permendagri nomor 36 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada bagian ketiga azas umum pengelolaan keuangan daerah pasal 4 ayat 1 dan 2, bahwa (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, penjelasan mengenai mekanisme perubahan anggaran dalam peraturan ini dapat dilihat dalam pasal 155 bahwa, (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan; (5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan; dan  (6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Dalam pelaksanaannya, pemerintha Kota Batu hingga hari ini belum ada komitmen yang jelas dalam proses perubahan APBD tahun anggaran 2018. Dalam keterangan pers ketua DPRD Kota Batu yang dikutip melalui laman malangpostonline.com (13/9/2018) bahwa “Pemkot Batu yang belum mengajukan P-APBD sebagai langkah terlambat. Seharusnya P-APBD ini diajukan sejak Juli dan deadline pengajuan telah diatur dalam peraturan pemerintah”. Dengan demikian maka, dapat dipastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah kota batu masih jauh dari azas dan prinsip peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga, kondisi keterlambatan tersebut sudah pasti berdampak buruk pada setiap tahapan dan proses pembahasan anggaran, serta kualitas APBD-nya.

Pertama. Secara prinsip, keterlambatan pembahsan P-APBD Kota batu pada tahun anggaran 2018 merupakan bentuk pelanggaran karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sekaligus menjadi preseden buruk dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan patuh terhadap perundang-undangan. Dilain sisi, kondisi ini mengindikasikan bawha, pemerintah Kota Batu tidak layak memperoleh penyematan baik dalam konteks sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang mensyaratkan penerapan prinsip keterbukaan, kepatuhan, kesesuaian dan akuntabilitas.

Kedua. Bahwa, keterlamabatan pembahasan P-APBD sudah pasti berpengaruh terhadap setiap tahapan yang berlaku. Perencanaan menjadi tahapan yang rawan dimanfaatkan untuk kepentingan masing-masing OPD, juga menjadi bancakan formalitas sebagi syarat pemenuhan tanggungjawab semata, tanpa adanya estimasi yang matang dari setiap kebutuhan anggaran yang diajukan. Akibatnya, banyak kebutuhan dasar warga yang tidak terakomodir. Lebih lanjut,  pada tahap pembahasan, upaya negosiasi dan konsolidasi kepentingan menjadi pilihan yang tepat untuk mempercepat pembahasan anggran bersama DPRD. Dampak selanjutnya adalah implementasi dan evaluasi anggaran. Setidak-tidaknya indikasi kecurangan yang berpotensi terjadi adalah, serapan anggaran berjalan tidak maksimal, pengerjaan proyek yang tidak optimal baik mangkrak atau kontraknya diperpanjang, (adendum), implementasi program layanan dasar masyarakat sebatas formalitas. dilain sisi mekanisme pertanggungjawaban mensyaratkan adanya kesesuaian antara perencaan dan implementasi program secara terukur dan terbuka serta patuh terhadap peraturan yang berlaku, maka potensi kecurangan seperti praktik manipulatif, program yang tidak direncanakan tiba-tiba muncul dalam laporan keuangan atau sebaliknya, dan berbagai praktik kecurangan lainnya menjadi pilihan yang tidak bisa dinafikkan lagi utuk ditempuh, jika pemerintah Kota Batu masih bersekukuh untuk memperoleh penyematan WTP dari BPK dan perolehan nilai A dalam SAKIP.

Ketiga, munculnya berbagai dugaan kasus korupsi yang berkaitan dengan pembahasan APBD adalah bukti bahwa, pengelolaan anggaran derah yang tidak transparan, akuntabel dan konsisten terhadap peraturan yang berlaku, turut berpengaruh terhadap maraknya praktik penyelewengan. Contoh kasus Korupsi pengadaan Meubelair yang menjerat mantan wali kota Batu, dugaan korupsi proyek pembangunan TPU Tlekung, Keterlambatan pengerjaan Proyek pembangunan pasar sayur, Dugaan korupsi pembangunan Goest Houst dan masih banyak lagi kejanggalan dalam proyek pengadaan barang dan jasa seperti pembangunan gor gadjamada yang berujung pada praktik pungli adalah bukti bahwa, perencanaan, pembahasan dan implementasi anggaran yang tidak matang (terburu-buru) adalah titik awal terjadinya praktik koruptif.

Berangkat dari persoalan diatas maka, Malang Corruption Watch (MCW) merekomendasikan kepada pemerintah Kota Batu dan DPRD untuk segera:

  1. Bahwa, pemerintah Kota Batu harus segera memperjelas komitmennya dalam agenda Perubahan APBD tahun 2018 dan segera melakukan pembahsan bersama DPRD
  2. Bahwa tidak ada alasan lain kecualai menindaklanjuti agenda P-APBD sebagi bentuk akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah demi memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Batu.
  3. Bahwa, Pemerintah Kota Batu harus cermat dalam perencanaan anggaran yang didasarkan pada prinsip, efektif, efesien, transparan, akuntabel, ekonomis serta pemanfaatannya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar warga.
  4. DPRD selaku institusi yang memiliki otoritas (legislasi, kontroling, dan Budgeting ) terhadap pengelolaan anggaran daerah segera mendesak kepada pemerintah untuk melakukan pembahasan P-APBD tahun 2018 sebagai pertanggungjawaban moral terhadap masyarakat (konstituen)
  5. Bahwa DPRD harus bersikap tegas dalam menyikapi segala macam intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses pembahasan P-APBD tahun 2018, termasuk negosiasi dan kompromi terhadap perencanaan program yang dinilai tidak tepat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.