Beranda Suara Rakyat Rilis Pers MINUS INTEGRITAS, KE-TIGA CALON SEKDA KOTA BATU JAUH DARI HARAPAN PUBLIK

MINUS INTEGRITAS, KE-TIGA CALON SEKDA KOTA BATU JAUH DARI HARAPAN PUBLIK

61
0
BERBAGI

Malang, 30 juli 2018. Pemerintah kota Batu mengadakan lelang jabatan sekretaris daerah. Lelang jabatan di mulai setelah Pemkot Batu mengeluarkan Pengumuman Nomor: 800/01/422.202/2018 tentang seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan kota Batu. Sementara itu pemkot Batu sudah melantik Edy Murtono sebagai pejabat sementara sekretaris daerah kota Batu. Mengingat posisi sekda sebagai orang nomor satu di lingkup ASN serta sebagai pimpinan dalam sekretariat daerah tentu bukanlah perkara mudah untuk menjalankan amanah tersebut. Untuk itu, di perlukan orang yang paham betul birokrasi, mampu berperan multi tugas, professional, berintegritas dan adil.

Tugas sekretaris daerah di atur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yaitu bahwa sekda memiliki tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Selanjutnya, diperjelas melalui Perwali Kota Batu nomor 28 tahun 2013 tentang penjabaran tugas dan fungsi sekretariat daerah kota Batu pasal 2 ayat 1 dan 2. Bahwa, (1). Sekretaris Daerah mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi program dan kegiatan Sekretariat Daerah, serta membantu Walikota dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat Daerah; b. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah; c. pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat Daerah; d. perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; e. pengkoordinasian tugas dan fungsi Perangkat Daerah; f. pembinaan urusan pemerintahan, pembangunan, administrasi umum, dan kesejahteraan rakyat; g. pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah; h. pembinaan aparatur Pemerintah Daerah; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Malang Corruption Watch (MCW), menilai bawa, dalam konteks lelang jabatan kali ini diharapkan dapat memperoleh figur-figur yang berkompeten dan memiliki nilai integritas yang tinggi, dan adil dalam setiap kebijakannya. Hal itu dikarenakan, dalam beberapa tahun belakangan, pemerintah kota Batu dinodai dengan massifitas praktek korupsi dan pembangunan yang merugikan masyarakat kebanyakan.

Dimulai dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap mantan Walikota Batu ER dalam suap proyek pengadaan meubelair tahun 2017 lalu, akhirnya membuka tabir kebusukan yang selama ini dibaluti dengan kemegahan dan senyuman santunnya. Selanjutnya, masih terdapat berbagai indikasi kasus korupsi dan kebijakan pembangunan yang timpang serta berbagai persoalan sosial lainnya menjadi indikator yang tak terbantahkan dalam menilai integritas dan keadilan pemerintah Kota Batu termasuk pada jabatan sekda. Seperti ; Kasus piutang pajak; pembangunan PFP yang diduga mall administrasi, pembangunan Guest house yang sampai hari ini belum ada kejelasannya. Dalam konteks yang lain seperti kebijakan pembangunan dan anggaran, pun turut menambah daftar persoalan penyelenggaraan pemerintahan Kota Batu, khususnya karena keberadaan sekda tidak mampu dalam memainkan peran sentralnya yakni, koordinasi dan integrasi berbagai perencanaan program pembangunan secara maksimal. Justru yang terjadi adalah, cenderung jauh dari kebutuhan publik dan syarat kepentingan. Hal demikian bertentangan dengan prinsip Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur melalui PP No. 84 tahun 2000 Bahwa untuk setiap kebijakan yang akan di buat harus pro masyarakat.

Tiga nama yang telah di tetapkan pansel yang kemudian diserahkan ke Wali kota Batu, ketiga calon tersebut sementara menjabat sebegai kepala dinas di lingkungan birokrasi Kota Batu. misalnya, Zadim Efesiensi menjabat sebagai Kepala Dinas BKD, M. Chori menjabat sebagai Kepala Dinas Bappeda dan Eko Suhartono menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Zadim Efesiensi (Kepala Dinas BKD) salah satu dari tiga calon sekda kota Batu, sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi dalam dugaan suap proyek meubelair Pemkot Batu APBD 2017 dan Zadim, juga bersikap tidak tegas dan tebang pilih terhadap penagihan tunggakan pajak. Misalnya, pihak BKD yang bersikap acuh dan sengaja membiarkan JTP group yang menunggak pajak senilai miliaran rupiah. Selain itu M. Chori (Kepala Dinas Bappeda) selama menjabat pada dinas Bappeda pernah terlibat dalam masalah dugaan pengadaan cetak buku fiktif tahun anggaran 2016 dilingkungan Bappeda (baca: Brata Pos-Bappeda Kota Batu terlibat masalah dugaan pengadaan cetak buku fiktif). Eko Suhartono (Kepala Dinas Perpustakaan) yang sebelumnya menjabat kepala dinsosnaker. Selama menjabat, Eko belum belum mampu menciptakan pemerataan sosial, hingga tahun 2015 kota Batu masih memiliki penduduk miskin sebanyak 6.277 orang. Berdasarkan track record masing-masing maka dapat dikatakan ketiga calon sekda belum mampu memenuhi syarat moralitas dan integritas, yang tentu wajib dimiliki oleh pemimpin sekretariat daerah.

Mengingat, posisi sekda memiliki peran penting dalam menentukan arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka siapapun yang terpilih dari ketiga calon diatas menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Batu untuk memonitoring kinerja dan berbagai tindakannya secara massif. Di lain sisi, calon yang terpilih juga diharapkan dapat bersikap tegas atas tugas dan tanggungjawabnya. Setidaknya, bersikap tegas dan tidak boleh diinterfensi oleh siapapun termasuk walikota dalam konteks perencanaan dan implementasi program kebijakan pembangunan. Sekda harus mampu melakukan caouter kekuasaan yang dimainkan dengan tujuan tertentu. Untuk bertahan dalam dinamika kekuasaan, dibutuhkan konsistensi dan integritas seseorang sehingga tidak mudah digoyahkan dengan berbagai pengaruh dan bisikan kekuasaan yang syarat kepentingan. Dengan demikian, diharapkan dalam pengisian posisi sekda Kota Batu kali ini dapat memberi perubahan yang signifikan dan bersih dari praktek korupsi.

Berangkat dari hal tersebut maka, Malang Corruption Watch (MCW) sebagai organisasi Masyarakat Sipil Malang Raya merekomendasikan beberapa hal;

  1. bahwa, posisi SEKDA adalah sentral dalam mengatur arah kebijakan pemerintahan Maka, dalam hal pemilihan calon kepala SEKDA harus lebih selektif dan cermat dengan mempertimbangkan nilai integritas dan bersih dari praktek Korupsi.
  2. Bahwa walikota Batu dalam hal Ini selaku kepala daerah tidak boleh bersikap tebang pilih dalam seleksi calon SEKDA dan harus lebih tegas dengan mempertimbangkan rekam jejak dan kompetensi yang dimiliki masing-masing kandidat.
  3. Bahwa,Walikota batu tidak boleh melakukan intervensi apapun terhadap calon sekda terpilih untuk kepentingannya dalam penyusunan dan perencanaan program pembangunan.
  4. Bahwa, calon sekda terpilih, diharapkan dapat bersiakap tegas dalam menjalankan tupoksinya dan menolak keras terhadap segala tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat Kota Batu.

Malang Corruption Watch dan publik Kota Batu menilai ketiga calon yang terpilih dalam seleksi, tidak memiliki kompeten yang memadai dan minus integritas.

CP; 081233527443 (umi)/ 082335405068 (atha) Badan Pekerja MCW

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.