Beranda Suara Rakyat NEGARA PENUH FRUSTASI

NEGARA PENUH FRUSTASI

78
0
BERBAGI

Negara menurut John Locke dan J.J. Rouseau adalah sebuah hasil kesepatakan (social contract) para manusia untuk mewujudkan kepentingan bersama dengan mengorbankan beberapa kebutuhan individual. Kepentingan bersama dalam konteks Indonesia adalah pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan ketertiban dunia seperti yang  tertuang dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI 1945. Tujuan negara Indonesia tidak lain adalah untuk membahagiakan warga negaranya.

Bila melihat tujuan mulia berdirinya negara Indonesia, maka sangatlah wajar jika tergambar kondisi sebuah negara yang mengayomi rakyatnya, yang rakyatnya tersenyum bahagia tanpa garis muka kekhawatiran akan sebab apapun juga. Tidak mengherankan juga apabila bangsa Indonesia diproyeksikan sebagai bangsa yang kaya, baik secara komunal maupun individual. Dengan berlimpahnya kekayaan bahari, hutan, kondisi iklim yang bersahabat, tanah yang subur, bahkan kandungan mineral yang sangat luar biasa, tidak heran jika bangsa ini akan menjadi bangsa terkaya di dunia. Eden of the earth kata orang-orang.

Akan tetapi dalam dinamika kehidupan yang memang berumpun dalam ilmu sosial ini, tidak ada rumusan tetap layaknya ilmu pasti. Meski dianugerahi sumber daya yang sangat melimpah, tapi tetap saja negara ini hanya terus berkembang walau entah ke arah mana. Tambang emas yang melimpah di papua tidak secara otomatis menyejahterakan penduduk pribumi. Emasnya memang di Indonesia, tapi tidak jelas manfaatnya bagi negara ini. Layaknya kawasan kumuh bowling green di belakang wall street yang megah di Amerika Serikat sekitar tahun 1905, saat ini papua menjadi kawasan miskin di sekitar Freeport yang sangat kaya.

Begitu juga dengan masyarakat di Jawa Timur yang tidak secara otomatis menjadi sangat sejahtera meski ada puluhan sumber minyak bumi dan gas, tambang pasir besi, dan tambang emas. Tidak perlu diukur dengan tingkat income perkapita atau indeks kesejahteraan lainnya. Kita masih ingat pada saat pemilu tahun ini, ada salah satu daerah di Kabupaten Bondowoso yang hanya bisa diakses menggunakan kuda untuk mengantarkan logistik kebutuhan pemilu. Artinya, tidak ada infrastruktur jalan yang cukup memadai bagi kendaraan pada umumnya untuk mencapai daerah tersebut. Bila demikian adanya, mari kita pikirkan bagaimana caranya warga negara Indonesia di daerah itu mengakses kebutuhan-kebutuhan mereka, sementara untuk keluar saja tidak tersedia infrastruktur jalan yang baik. Padahal jalan adalah urat nadi kehidupan rakyat.

Frustasi tak berkesudahan

Erich Fromm pernah mengungkapkan bahwa dampak frustasi akan mengarahkan kepada bentuk-bentuk kekerasan atau penyimpangan (frustration aggression). Pelaku aksi kekerasan atau perilaku yang dianggap menyimpang, dapat diindikasikan tengah mengalami frustasi. Sebut saja aksi pembakaran diri Sondang Hutagalung pad a tahun 2011 yang dipicu oleh rasa frustasi atas buruknya penegakan hukum korupsi di Indonesia. Setidaknya kata Erich Fromm, rasa frustasi memiliki andil dalam penyimpangan perilaku, kekerasan, dan tindakan anarkisme.

Ada dua pemahaman tentang rasa frustasi, pertama adalah interupsi atas usaha pencapaian tujuan (interruption of an ongoing, goal directed activity) dan yang kedua adalah penolakan atas sebuah harapan (negation of desire or wish). Pada pemahaman yang pertama dicontohkan dengan perasaan seorang anak yang dihentikan oleh sang ibu ketika sedang memasukkan tangannya ke dalam toples untuk mengambil biskuit. Pada pemahaman kedua dicontohkan dengan perasaan seorang anak ketika keinginannya untuk makan kue ditolak oleh sang Ibu. Secara sederhana, frustasi adalah rasa yang didapatkan ketika tujuan atau harapan kita tidaklah tercapai.

Dengan melihat kondisi negara Indonesia saat ini, bukanlah tidak mungkin banyak orang yang merasa frustasi. Berapa banyak orang tua yang merasa frustasi karena tidak bisa menyekolahkan anaknya akibat mahalnya biaya pendidikan. Berapa banyak warga yang frustasi karena harus ditinggal orang tercinta akibat susahnya mengakses layanan kesehatan. Tidak perlu angka yang rigid berdasarkan hasil survey untuk legitimasi, cukup perhatikan saja tetangga sekitar kita. Ada data-data kualitatif yang tidak selamanya dapat digambarkan oleh angka kuantitatif.

Apalagi di masa transisi pemerintahan ini, rakyat disuguhi puluhan masalah yang tampaknya tiada pernah berhenti. Rencana kenaikan harga BBM, LPG, Listrik, hingga konflik pemilu presiden sangat berkontribusi dalam membangun rasa frustasi masyarakat. Terungkapnya kasus-kasus mafia migas beberapa waktu lalu juga menimbulkan reaksi-reaksi yang menunjukkan rasa frustasi masyarakat. Tidak perlu harus ditunjukkan dengan tindakan anarkis seperti pengerusakan. Status serta kicauan melalui media sosial bernada kecewa kerap kali dilontarkan oleh masyarakat untuk menanggapi ratusan masalah di republik Indonesia.

Secara tidak langsung, pemerintahan negara ini telah menjadi penyumbang terbesar atas bertumbuhnya rasa frustasi masyarakat. Bila mendasarkan pada Erich Fromm dengan teory frustration aggression-nya, maka pemerintahan negara ini sendirilah yang menyebabkan banyaknya praktik-praktik kekerasan dan menyimpang oleh warga negara. Negara tidak lagi mewujudkan kesejahteraan umum melainkan kecemasan dan kekhawatiran umum bagi rakyatnya.

Negara Harus Hadir

Memang tidak ada jawaban lain yang bisa diberikan untuk mencegah dan mengatasi rasa frustasi massal-nasional selain negara haruslah hadir untuk mengatasi setiap problem masyarakat. Harus selalu diingat, bahwa berdirinya negara memang diperuntukkan mewujudkan kemaslahatan bersama. Negara tidak berdiri untuk mempersulit dan memperumit permasalahan masyarakat. Ia didirikan hanya untuk mewujudkan kepentingan bersama yaitu kesejahteraan umum.

Setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh negara untuk menunjukkan kehadirannya dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Pertama, sebagai negara hukum Ia harus menyusun dan membuat peraturan-peraturan yang memberikan proteksi terhadap hak-hak dasar masyarakat. Dalam skala nasional kita memiliki undang-undang pelayanan publik, undang-undang tentang jaminan kesehatan nasional, dan undang-undang keterbukaan informasi publik. Hal yang perlu dipertanyakan, sudahkah peraturan-peraturan dalam tataran daerah memberikan proteksi terhadap hak-hak warganya. Atau justru peraturan daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah Kota dan Kabupaten, Peraturan Bupati dan Walikota hanya mengatur soal-soal retribusi dan tidak ada timbal balik positif apapun untuk warga.

Hal kedua yang harus dilakukan adalah dengan menyajikan para penyelenggara negara yang baik, cerdas, pekerja keras, berintegritas dan memiliki perspektif pengabdi. Para penyelenggara negara sebagai pelaksana dari berbagai aturan yang telah dibuat harus benar-benar memposisikan diri selayaknya pengayom masyarakat dan bukan sebagai pihak yang harus dilayani oleh masyarakat. Para penyelenggara ini juga harus memberikan contoh ketaatan terhadap hukum kepada warga. Sehingga, tidak lagi muncul istilah hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Ketika kedua hal tersebut telah terpenuhi, maka tinggal bagaimana usaha negara dalam memperbaiki budaya hukum yang sedang berlangsung menuju budaya hukum yang ideal. Salah satu cara meningkatkan kualitas budaya hukum adalah melalui forum-forum pertemuan antar pemilih atau warga (constituent) dan wakilnya. Para wakil rakyat yang selalu mengaku mewakili kepentingan warga harus menjalin komunikasi dengan warga yang Ia wakili. Komunikasi yang dibangun tentu bukanlah komunikasi transaksional hanya demi kepentingan pemenangan semata. Tapi berupa pendidikan politik atas hak-hak yang dimiliki oleh warga negara serta cara mengakses hak-hak tersebut. Para wakil rakyat ini tidak boleh sekedar mengatakan bahwa masyarakat “tidak semuanya cerdas” dan menggunakannya sebagai legitimasi untuk memindahkan hak-hak rakyat ke dalam kuasanya.

Para penyelenggara negara baik dari Eksekutif, Legislatif, hingga lembaga Yudisial tidak boleh segan untuk memberikan informasi serta pemahaman yang sebenar-benarnya kepada masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat selama ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh para elite penyelenggara negara yang sangat tertutup dan irit dalam memberikan informasi. Hanya dengan mengetahui informasi yang benar masyarakat dapat turut serta memikirkan negeri ini dan tidak terpuruk dalam frustasi tiada henti. Karena bagimanapun juga, informasi ibarat oksigen bagi proses demokrasi.

Oleh Akmal Adi Cahya (Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.