Beranda Suara Rakyat Optimisme dan Bayang-bayang Involusi Gerakan Anti Korupsi

Optimisme dan Bayang-bayang Involusi Gerakan Anti Korupsi

88
0
BERBAGI

 

Oleh Hayyik Ali M.M (Badan Pekerja Malang Corruption Watch)

“Kekuatan yang kita miliki mungkinlah tidak sebanding dengan ketidakadilan yang ada, tapi satu hal yang pasti: Tuhan tahu bahwa kita telah berusaha melawannya.”
_ Pramoedya Ananta Toer, Anak Semua Bangsa.

“Membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri pada ritus-ritus, hanya akan berarti membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang semakin melaju.” _ Gus Dur.

Apa yang disampaikan oleh Pramoedya dalam novel kedua dari tetralogi Pulau Buru ini dapat kita jadikan pengantar dalam refleksi gerakan sosial yang telah dilakukan oleh Malang Corruption Watch selama hampir tujuh belas belas tahun ini. Benar bahwa MCW telah ada dan bergerak selama tujuh belas tahun sebagai representasi kelompok masyarakat sipil yang telah memulai bergerak pada 1999 dan dideklarasikan pada 31 Mei 2000.

Namun, usia yang cukup panjang ini tidaklah sebanding dengan makin banalnya perilaku birokrat, elit politik, dan pengusaha dalam merampok kekayaan negara. Tujuh belas tahun tidaklah sebanding dengan makin banyaknya Mall yang lahir sebagai anak haram hasil perselingkuhan negara dan pemodal. Pun, tujuh belas tahun tidaklah sebanding dengan makin leluasanya para hakim mengetuk palu kebebasan bagi tersangka kasus korupsi. Betul, Tuhan pasti tahu bahwa kita telah berusaha melawan semua itu. Sekuat-kuatnya. Sehormat-hormatnya.

Tapi, apakah cukup sampai disitu? Tentunya tidak.

Hidup itu perjalanan. Perjalanan yang bertolak dari satu peristiwa menuju peristiwa yang lain. Bergerak dari satu menit ke menit berikutnya. Seringkali perjalanan hidup ditempuh dalam rutinitas yang ketat. Rutinitas yang tanpa ampun seringkali membuat kita luput menangkap momen kehidupan dengan totalitas penghayatan. Melupakan penghayatan berarti mengubur makna realitas yang berubah. Padahal manusia bekerja untuk memberi arti keberadaannya.

Demikian halnya dengan keberadaan lembaga yang sudah cukup lama. Sebagai representasi gerakan masyarakat sipil di tingkat lokal, MCW mengandaikan serangkaian proses yang tidak statis. Ia mengandaikan narasi panjang yang dinamis. Kadang naik, kadang turun. Seringkali berhasil, seringkali juga kurang berhasil. Atau bahkan pernah juga layu dan hampir mati. Serangkaian narasi panjang inilah yang perlu kita refleksikan bersama agar gerakan yang sudah digagas oleh para pendiri ini tidak mengalami involusi dan miskin imajinasi.

Dedi Haryadi, Deputi Sekjen Transparansi Internasional Indonesia, pada tahun 2014 pernah menulis mengenai involusi gerakan anti korupsi di kolom opini harian Kompas. Sebagai orang yang bergerak di wilayah gerakan anti korupsi, ia melakukan otokritik yang bisa jadi membuat panas telinga beberapa aktivis anti korupsi. Ia memulai tulisan dengan membandingkan keberadaan lembaga anti korupsi dengan masih bejibunnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kemudian, dari serangkaian argumentasi ia menarik kesimpulan bahwa gerakan anti korupsi telah mengalami involusi atau jalan ditempat. Involusi gerakan anti korupsi ini ia lihat sebagai akibat dari dua hal.

Pertama,  gerakan anti korupsi lebih sering disibukkan oleh program kerjasama dengan lembaga-lembaga donor. Kedua, kegagalan gerakan anti korupsi dalam konteks dialektika teori atau pengetahuan versus praksis. Dimana kegagalan ini pada akhirnya mengandaikan 3 hal ;

a.) Kejumudan Pemikiran (tidak ada terobosan baru yang muncul baik dalam metode dan manajemen gerakan, alat analisis, mobilisasi sumber daya, pengembangan kapasitas, maupun lobi dan negosiasi yang terkait tata kelola gerakan anti korupsi).

b.)  Tidak terjadi akumulasi pengetahuan apalagi menyumbang pada pembentukan badan pengetahuan (body of knowledge) tentang gerakan anti korupsi.

c.) Involusi gerakan.  Konsekuensi dari dua hal tersebut, kita akan mendapati gerakan anti korupsi yang involutif. Ada gerakan dan aktivitas, tetapi hanya jalan di tempat.

Masih berbicara seputar problem yang tengah dihadapi oleh kelompok masyarakat sipil, utamanya LSM atau Ornop, Binny Buchory dalam tulisannya di harian Kompas, Oktober 2002, mengatakan bahwa kelompok masyarakat sipil telah kehilangan visi-misi, terfragmentasi, tidak lagi mewakili akar rumput, dan sama kerjanya dengan aparatus negara. Beberapa persoalan ini kemudian ia tegaskan dengan mencoba menggugat melalui pertanyaan perihal apakah publik pada umumnya mempunyai persepsi bahwa kerja LSM itu bermanfaat.

Seperti halnya Binny Buchory, P. Bambang Wisudo dalam tulisannya di Kompas, 22 Oktober 2003  juga turut menyumbangkan kritik dan gugatan mengenai eksistensi LSM di Indonesia.

Ia menggugat dengan serangkaian pertanyaan seperti, benarkah klaim LSM mewakili rakyat? Masihkah layak disebut LSM ketika program yang ditawarkan kepada rakyat dilakukan dengan mobilisasi, mendikte, dan dengan pendekatan atas-bawah? Bahkan dengan sinis ia menyidir, apakah LSM bisa tetap menjadi pembela kaum papa dan prorakyat, ketika sebagian besar para aktivisnya bergaya hidup profesional kelas menengah, bahkan sebagian berpenampilan seperti selebritis atau borjuis?

Kritik yang cukup pedas juga dilontarkan oleh James Petras, seorang Sosiolog di Universitas Binghampton, New York, Amerika Serikat yang melihat LSM telah menyingkirkan, menghancurkan atau mengkooptasi gerakan kiri yang revolusioner.

Melalui tulisannya, Imperialism and NGOs in Latin America, ia menuduh bahwa LSM telah mencuri terminologi-terminologi gerakan kiri seperti pemberdayaan, “people power”, persamaan hak, dan arus bawah. Bagi Petras, meski meminjam terminologi-terminologi  kiri LSM tidak memiliki program-program yang mengarah pada orientasi aksi dan masuk dalam konteks gerakan massa. LSM hanya memobilisasi orang-orang pada tingkatan yang paling rendah tanpa menyentuh basis produksi dan kekayaan. Lebih tragis lagi, LSM disebut oleh Petras sebagai bagian dari instrumen rejim neo-liberal untuk melandaikan jalan dan mengontrol kebijakan-kebijakan neo-liberal.

Mengenai tuduhan James Petras ini, Ji Giles Ungpakorn dalam artikelnya “NGOs : Enemies or Allies?” menilai ungkapan Petras amat berlebihan. Ia membenarkan argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh Petras, sekaligus juga menolak penyeragaman penilaian terhadap seluruh NGO (LSM). Menurutnya, banyak dari NGO yang benar-benar serius berjuang untuk dunia yang lebih baik. Sangat tidak tepat ketika menuduh mereka menjadi bagian dari agen neo-liberal maupun neo-imperialis. Dimana hal itu akan menjadi semakin kontraproduktif untuk membangun  aliansi bersama antara elemen gerakan yang mengatasnamakan kiri dan revolusioner dengan NGO dalam melawan  neo-liberalisme dan neo-imperialisme.

Bagi Ji Giles, bukan saatnya membuktikan diri kita paling revolusioner dan menghabiskan waktu dengan mencela NGO. Bagaimanapun ini merupakan kerja bersama untuk dunia yang lebih baik tanpa harus mengisolasi diri untuk berfikir menjadi yang paling revolusioner.

Sekilas panorama gugatan dan kritik atas eksistensi LSM, telah cukup membuat kita untuk merefleksikan diri. Jangan sampai kemudian keberadaan LSM hanya menjadi penanda kosong dalam perjalanan demokrasi yang tidak memberikan efek luas terhadap pendalaman demokrasi. Atau bahkan eksistensi LSM terjebak pada rutinitas keseharian yang nir ideologi dan cita-cita sosial. Padahal, menurut Moeslim Abdurrahman melalui tulisannya “Berpegang pada Khittah Emansipatoris” dalam Kompas, Otober 2002, keberadaan LSM tidak bisa dipisahkan dengan pengalaman demokrasi untuk menghapus eksploitasi ekonomi dan dominasi sosial.

Menjawab Tantangan

Khittah LSM yang mencoba memperjuangkan demokrasi emansipatoris demi terwujudnya masyarakat madani haruslah dipegang teguh. Agar eksistensi LSM tidak terjebak pada rutinitas-rutinitas kosong yang tidak berpijak. Memperjuangkan demokrasi emansipatoris seyogyanya ditempatkan sebagai acuan beberapa program yang inovatif. Dimana program itulah yang kemudian dikerjakan tahap demi tahap, hari demi hari.

Sejalan dengan khittah LSM seperti diatas, hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan serta nilai tawar LSM itu sendiri. Ideologi dan cita-cita sosial yang sudah terumuskan, akan percuma tanpa dibarengi dengan kesiapan dan kemampuan LSM untuk bekerja dan bertarung pada wilayah yang sudah terdominasi. Jangan sampai kemudian LSM menjadi seperti apa yang disindirkan oleh Profesor Olle Tornquist sebagai demokrat yang mengambang. Bekerja pada level teknokratis tidak maksimal dan bekerja pada level pembasisan juga tidak memuaskan. Atau mirip sindiran Hilmar Farid yang mengatakan bahwa elemen gerakan terlalu lama membayangkan masa depan yang ideal namun gagap dan gagal dalam mewujudkannya dalam wilayah praksis.

Jika sudah begini, pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab dan dibuktikan adalah, landasan ideologi serta teori seperti apa yang seharusnya melumuri kerja-kerja LSM? Seberapa luaskah massa, rakyat, atau publik menjadi bagian dalam gerakan? Dunia lebih baik yang seperti apakah yang dibayangkan oleh LSM? Cukupkah dengan menari-nari di wilayah good-governance atau masuk pada wilayah perubahan-perubahan struktural yang menyentuh penguasaan basis produksi dan sumber-sumber kekayaan di tangan rakyat banyak? Model gerakan seperti apakah yang dipilih untuk mencapai apa yang dicita-citakan?

Terakhir, menjelang  usianya yang ke-tujuh belas, sebagai LSM anti korupsi, MCW harus berhasil membuktikan dan menepis segala tuduhan miring atas kerja LSM melalui konsistensi dan komitmen gerakan yang ditopang oleh basis teoritik dan ideologi yang kuat. Dengan begitu, involusi gerakan anti korupsi yang ditakutkan Dedi Hariadi tidak akan menjadi kenyataan. Mari berefleksi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.