Beranda Suara Rakyat Rilis Pers PAD Kota Batu 2021 Turun: Telaah Kebocoran Pendapatan Daerah

PAD Kota Batu 2021 Turun: Telaah Kebocoran Pendapatan Daerah

72
0
BERBAGI

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu dalam APBD 2021 turun, dari semula diproyeksikan Rp143 Miliar menjadi Rp99,8 Miliar. Penurunan yang cukup drastis ini lantaran imbas pandemi yang membuat perekonomian lesu. Akan tetapi harus diwaspadai faktor kebocoran PAD (korupsi pendapatan) baik dari sektor pajak dan retribusi, aset, maupun piutang. Berdasarkan penelusuran Malang Corruption Watch (MCW) pada dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Jatim tahun 2020, ada beberapa temuan kebocoran PAD Kota Batu –hingga bulan Oktober 2021 belum diselesaikan, diantaranya:

Pengelolaan Pajak dan Retribusi

  1. Pengelolaan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah Belum Sepenuhnya Memadai. Potensi kekurangan penerimaan atas pendapatan pajak reklame minimal sebesar Rp131.727.200;
  2. 76 Objek Bangunan belum dilengkapi ijin mendirikan bangunan dan belum dipungut retribusi serta dikenakan sanksi. Permasalahan tersebut mengakibatkan tertundanya penerimaan pendapatan dan retribusi dari bangunan tanpa IMB sebesar minimal Rp99.682.000;
  3. Bagian laba yang diperoleh PT BWR tahun 2019-2020 dan SiLPA Dana Bantuan Hibah Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) ATV Kota Batu Tahun 2020 sebesar Rp239.445.543 belum disetor sebagai Pendapatan Asli Daerah. PT BWR telah menyetor ke kas daerah sebesar Rp44.535.211 (kurang Rp54.376.223).
  4. Pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah belum sepenuhnya optimal yang mengakibatkan potensi penerimaan Pemanfaatan kekayaan daerah belum diterima minimal sebesar Rp128.821.759.

Pengelolaan Aset

  1. Pelaksanaan verifikasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tidak optimal dengan piutang PBB P2 per 31 Desember 2020 sebesar Rp39.557.026.203;
  2. Pengelolaan Piutang Pajak Air Tanah dan Pajak Hotel pda Badan Keuangan Daerah tidak tertib yang mengakibatkan nilai piutang pajak air tanah dan piutang pajak hotel yang disajikan di Negara sebesar Rp234.599.113. tidak valid dan akurat;

Pengelolaan Piutang

Dalam Neraca Kota Batu tahun 2020, tercatat Kota Batu memiliki Piutang Pajak sebesar Rp63.923.915.477, dan Piutang Retribusi Rp619.167.803. Totalnya mencapai Rp64.543.083.280. Munurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Jadi Piutang Kota Batu tersebut merupakan potensi PAD riil Kota Batu yang seharusnya/wajib dapat ditagih oleh Pemkot Batu.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan dalam Pasal 198 ayat (1) “Setiap pejabat diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

Piutang Kota Batu dari tahun ke tahun cukup tinggi, seperti pada tahun 2019 mecapai Rp68.708.557.873. Menunjukkan kinerja Pemkot Batu dalam pengelolaan anggaran publik khususnya sektor pendapatan bisa dikatakan buruk. Karena Pemda dalam hal ini memiliki kewenanganan untuk memastikan pembayaran pajak dan retribusi serta menagih piutang yang ada (sifatnya memaksa). Patut dipertanyakan ketika piutang Kota Batu tetap tinggi; mengapa piutang Pemkot Batu  tinggi tapi tidak ditagih? Pihak mana saja yang berpiutang? Pemkot Batu perlu menjawab ini agar publik tahu.

Disamping itu, perlu dicatat bahwa bertambahnya PAD harus beriringan dengan perencanaan dan pelaksanaan belanja yang efisien, efektif, dan tepat sasaran. Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  (SiLPA)  Kota Batu pada 2020 sebesar Rp268.964.900.157 dan 2019 senilai Rp310.687.383.087 menunjukkan anggaran yang tersedia seringkali belum dipergunakan dengan baik. Bagaimana bisa SiLPA tinggi sementara anggaran untuk penanganan pandemi dan perlindungan sosial belum memadai. Demikian halnya anggaran untuk pelayanan publik dasar (pendidikan dan kesehatan) juga belum memenuhi ketentuan UU Pendidikan dan UU Kesehatan, yakni anggaran bidang pendidikan minimal 20 persen dan kesehatan 10 persen di luar gaji.

Atas persoalan di atas MCW mendesak agar:   

  1. Pemkot Batu melalui BKAD harus menagih Piutang Pajak dan Retribusi Kota Batu hingga tahun 2021. Agar dapat dipergunakan untuk belanja mendesak seperti penanganan pandemi, belanja perlindungan sosial, dan memenuhi belanja pelayanan publik dasar sesuai ketentuan.
  2. Pemkot Batu harus menindaklanjuti seluruh temuan dalam LHP BPK tahun 2020 sesuai rekomendasi BPK. Sekaligus sebagai memastikan tidak berulang terjadi pada tahun berikutnya sebagaimana banyak terjadi temuan berulang pada tahun ini.

Kejaksaan dan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum wajib memonitoring dan mendalami temuan BPK tahun 2020. Modus-modus korupsi dalam temuan tersebut harus diungkap sebagai upaya mendorong pengelolaan anggaran publik yang bebas dari korupsi. Anggaran publik harus sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Janwan Tarigan (Kepala Divisi Risdoksi MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.