Beranda Suara Rakyat Opini Pajak Dari Kita, Untuk Pribadi Mereka

Pajak Dari Kita, Untuk Pribadi Mereka

197
0
BERBAGI
Ilustrasi : Gosumut.com

Ini surat cinta saya kepada Negara, Wujud tanggung gugat kepada Negara yang saya amanahi mengelola Pajak”

Kalau tidak salah, sejak adanya Surat Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1971, seluruh pegawai Kementerian Keuangan, termasuk Dirjen-Dirjen Keuangan,Anggaran, Pajak dan Bea Cukai, mendapatkan kenaikan gaji yang berbeda dengan lembaga lain. Mereka diberi tunjangan khusus, yakni 9 kali gaji pokok. Kenaikan ini mulai dari gaji, remunerasi atau tunjangan. Tentu ini semua ditujukan agar Kemenkeu dapat melakukan kerja-kerja yang efektif dan efisien serta dapat menaikkan pendapatan Negara dengan optimal, karena dengan meningkatnya gaji pegawai Kemenkeu maka Negara percaya bahwa celah korupsi perpajakan dapat dicegah.

Menteri Keuangan pada periode itu, Prof Dr Ali Wardhana memberikan tunjangan khusus bagi pegawai perpajakan, cukai, pabean dan pejabat di bidang kantor bendahara negara. Tunjangan khusus tersebut diberikan kepada mereka karena penerimaan negara penting untuk kelangsungan pembangunan bangsa. Dengan penghasilan tersebut, mereka diharapkan tidak melakukan penyelewengan (Kompas, 23 Januari 1971).

Kenyataannya, meski gaji pegawai Kementerian Keuangan (dulu disebut Departemen Keuangan) meningkat sampai 9 kali lipat, tetapi perilaku sebagian pegawai tak berubah. Masih di tahun 1971, tepatnya setidaknya ada 7 pejabat bea dan cukai yang dinonaktifkan karena terlibat masalah penyelundupan tekstil (Kompas, 18 Mei 1971).

Sepertinya, dampak kenaikan penghasilan pada perilaku korupsi tidak berjalan dengan maksimal. Sebagai sesama PNS tetapi memiliki penghasilan lebih tinggi daripada PNS pada umumnya, masih banyak pegawai Pajak tetap melakukan penyelewengan dengan melakukan tindak pidana korupsi.

Ironisnya, kondisi itu tetap berlangsung sampai saat ini. Kebijakan menaikkan penghasilan pegawai Pajak terus dilakukan, dengan alasan yang sama. Dengan penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidup, pegawai Pajak tidak akan mencuri keuangan negara. Kenyataannya, berita tentang pegawai Pajak yang korupsi tetap menghiasi social media sampai tahun 2021 ini. Negara seakan-akan tidak mau belajar atau memang sengaja menutup mata pada kenyataan bahwa kenaikan penghasilan pegawai Pajak tak menjamin perilaku yang bersih, bebas dari korupsi. Contoh, beberapa hari yang lalu Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Angin Prayitno,Dadan Ramdani telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap dengan dugaan menerima suap atas imbalan atas rekayasa Surat Ketetapan Pajak atau SKP.

Adapun Angin Prayitno dan Deden diduga menerima suap dari tiga Wajib pajak, yakni PT. Jhonlin Baratama, PT. Bank Pan Indonesia dan PT. Gunung Madu Plantations, dengan modus sederhana dan nilai supa yang besar. KPK juga menjerat empat konsultan pajak sebagai pemberi suap. Mereka dalam konsultan PT. Jhonlin Baratama yang juga pemilik Susetyo Suharto Advisory, Agus Susetyo, Kuasa Pajak Panin Bank, Veronika Lindawati serta dua konsultan Pajak PT. Gunung Madu Plantations dari Foresight Konsultan, Aulia Imron Maghribi dan Ryan Ahmad Ronas. Total dugaan suap yang terkumpul sejumlah 50 milyar (Majalah Tempo, 6 Maret 2021).

Hal ini diawali dengan adanya temuan yang janggal KPK terhadap seorang pegawai sub direktorat 1 Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak berinisial YM. Ia diduga menginvestasikan Rp. 40 miliar ke sebuah koperasi yang bergerak dipertambangan emas di Bolaang Mongodow Sulawesi Utara pada tahun 2019. Nilai investasi tersebut diduga tidak sesuai dengan gaji YM di Kementerian Keuangan (Majalah Tempo, 6 Maret 2021). hal tersebut Penelusuran KPK ini kemudian membuka tabir dugaan korupsi dengan praktik suap di Direktorat pada tahun 2016 – 2019. YM adalah salah satu pemeriksa pajak.

Modus yang digunakan adalah dengan menyisir dan memeriksa surat ketetapan pajak perusahaan,, perusahaan yang pajaknya tinggi mereka diidentifikasi di berbagai wilayah. Ada 165 Wajib Pajak yang telah dibidik. Saat bertemu dengan wajib pajak, pemeriksa pajak melakukan negosiasi besaran komisi. Semakin besar pajak di SKP, semakin tinggi setoran suapnya. Pemeriksa pajak bersama dengan perusahaan melakukan penurunan nilai pajak perusahaan dengan cara menghapus komponen yang menimbulkan pajak dalam laporan keuangan, misalkan pemeriksa pajak mengotak-atik dengan mengubah kontrak diubah menjadi biaya operasional sehingga nilai pajaknya hilang dan pajak totalnya menyusut. Setelah SKP disepakati, barulah pungutan pajak dibayarkan. (Rilis Resmi KPK, 2021).

Ambil contoh PT. Jhonlin, Perusahaan tambang di Kalimantan milik Andi Syamsuddin Arsyad. Pada tahun 2016 seharusnya memiliki tagihan 91 Miliar dalam SKP, dicatat memiliki kurang bayar 70 miliar. Pada tahun 2017, PT. Jhonlin diduga diuntungkan akibat diotak-atik SKP yang akhirnya Perusahaan tersebut menerima lebih bayar Rp 59 miliar. Padahal mereka seharusnya mendapat kelebihan pembayaran Rp 27 miliar.

Selain perusahaan tambang Haji Isyam, Panin Bank juga diduga melakukan persekongkolan jahat. Melalui kuasa pajaknya, Veronika Lindawati, Panin Bank diduga meminta pemeriksa pajak untuk menetapkan nilai pajak dalam surat ketetapan pajak sebesar Rp 300 miliar. Sebagai ganjarannya, Bank Panin melalui kuasa pajaknya menjanjikan Rp 25 miliar untuk tim pemeriksa (Kontan.co.id, 2021).

Selain Panin Bank, PT. Gunung Madu Plantations, perusahaan yang bergerak dalam bidang tebu dan pabrik gula di Lampung. Perusahaan ini diduga meminta perhitungan SKP 2017 kepada Pemeriksa Pajak sebesar Rp 15 Miliar  sampai dengan 20 miliar.

Bukti Reformasi Birokrasi Palsu

Reformasi berasal dari kata membentuk kembali. Artinya ada suatu zaman yang dimana kondisinya tidak sesuai dengan ideal. Oleh karena itu dengan melakukan feromasi maka akan kembali dalam kondisi ideal, mengembalikan pada cita-cita awal suatu tatanan kehidupan.

Sedangkan secara teoritis, reformasi merupakan perubahan dimana perubahannya terbatas, sedangkan perubahannya melibatkan seluruh masyarakat. Sebagai perubahan yang terbatas, tetapi seluruh masyarakat terlibat,reformasi masih juga mengandung pengertian penataan kembali bangunan masyarakat, termasuk cita-cita, lembaga-lembaga dan saluran yang ditempuh dalam mencapai cita-cita. Reformasi memberi harapan pelayanan public yang lebih adil dan merata. Harapannya menguatkan kontrol masyarakat dan besarnya kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks keIndonesiaan. Reformasi birokrasi tentu ada latar belakang. Dimana aparatur Negara pada saat itu mengalami degradasi pelayanan, korupsi subur akibat mereka. Oleh karena itu diperlukan reformasi birokrasi. Artinya mengembalikan birokrasi yang menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional, birokrasi yang sepenuhnya mengabdi pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk pelayanan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Praktik korupsi yang dilakukan oleh petugas pajak kementerian keuangan yang terus berulang ini memberikan indikasi bahwa reformasi birokrasi di Kementerian keuangan gagal. Pada tahun 2011. Gayus sebagai petugas pajak Kementerian Keuangan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sektor pajak, yang kemudian divonis 7 tahun penjara. Pada tahun 2012, Dhana Widyatmika, Pegawai Pajak memiliki kekayaan yang tidak wajar jika disandingkan dengan gajinya sebagai pegawai pajak. Yakni Rp. 60 Miliar. Pada akhirnya Penyidik Kejaksaan memblokir rekening simpanannya.

Pada tahun 2013, dua penyidik dan pemeriksa pajak Dirjen DKI Jakarta, Muhammad Dian Irwan, Eko Darmayanto ditangkap oleh KPK dengan diduga menerima suap sebesar 2,3 Miliar, hal ini akibat pegawai pajak tersebut melakukan kompromi jahat dengan pihak the master steel yang memiliki masalah terkait tunggakan pajak sebesar 125. Miliar.

Tidak jalannya reformasi birokrasi tetap lanjut, hal ini dapat dilihat  pada tahun 2016, pegawai pajak Handang Soekarno, di dalam putusan Pengadilan terbukti suap dari PT.EK Prima Raj Rajamohan Nair, yang berkaitan dengan penghapusan surat tagihan pajak sebesar 78 miliar (Putusan Pengadilan Tipikor, 2016).

Terjebak Pada Manisnya Tagline

Seorang Kakek tua, Beliau seorang petani di Kampung, sembari istirahat siang untuk sholat dan makan, menyempatkan datang ke kantor Pajak Pratama terdekat dengan rumahnya, dengan mengayuh onthel onta tuanya, sampai digerbang kantor Pajak Pratama melihat tagline yang sangat indah di papan reklame dengan susunan diksi kata “Orang Bijak Bayar Pajak”. Semakin yakin bapak ini untuk ke CS Kantor Pajak. Sembari menunggu antrian, ada running teks yang isinya “Pajak Kita, Untuk Kita”. Tentu kakek ini semakin percaya bahwa ia membayar pajak akan kembali pada kakek nantinya.

Dengan kejadian dugaan korupsi sektor pajak yang menjerat petugas pajak Kementerian Keuangan membuat kepercayaan kakek ini kemudian sirna. Negara tidak menjalankan tugasnya untuk mengelola pajak dan kemudian didistribusikan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan. Akan tetapi Korupsi pajak ini membuka  mata bahwa petugas tidak sepenuhnya menjalankan tugasnya demi kesejahteraan rakyat. Akan tetapi mereka bersengkongkol dengan oligarki. Akibatnya oligarki tetap mempertahankan kekayaannya dan petugas pajak mendapatkan kekayaan untuk pribadi. Petugas pajak (Aparat Negara) yang membantu perusahaan untuk memanipulasi pembayaran pajak tersebut merupakan wujud Negara terlibat dalam melindungi perusahaan agar kekayaan perusahaan tersebut tetap bertahan. Hal ini sesuai dengan sifat oligarki yang mengalihkan sumberdaya material mereka kepada kalangan professional yang terspesialisasi (pengacara, akuntan penghindar pajak, pelobi).

Sebagai penutup. Kepercayaan tidak akan hilang, jika tidak diingkari akan kepercayaan yang sudah ada. Membangun kepercayaan pada orang lain merupakan hal yang tidak mudah. Itu tergantung pada perilaku dan kemampuan orang lain. faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap yang lain ada tiga yaitu kemampuan (Ability), kebaikan hati (Benevolence), dan integritas (Integrity) (Mayer, dkk, 1995). Jangan salahkan rakyat jika tidak patuh membayar pajak, jika Negara (Petugas Pajak) terus menerus mengingkari dengan melakukan tindak pidana korupsi.

Penulis : Cak Ji, Warga Pakisaji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.