Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Jaringan Anti Korupsi Jatim, Minta Pansel Tidak Meloloskan Calon yang Punya Rekening...

Jaringan Anti Korupsi Jatim, Minta Pansel Tidak Meloloskan Calon yang Punya Rekening Gendut dan Transaksi Mencurigakan

59
0
BERBAGI

 

18/08/2015: Proses seleksi telah berjalan dengan berbagai tahapan, kemarin panitia seleksi calon pimpinan KPK telah mengumumkan 19 nama calon yang dinyatakan lolos seleksi tahap ketiga. Proses seleksi tahap ketiga, merupakan tahapan seleksi yang mulai mengerucutkan nama-nama calon menjadi tambah sedikit. Artinya, dengan pengerucutan nama-nama calon yang nantinya akan diserahkan ke Presiden, menjadi sangat krusial dan menentukan bagi KPK. Sehingga dibutuhkan satu langkah pengawalan dan masukan publik untuk menghindari salah memilih dari daftar nama yang mulai mengerucut

Penelusuran rekam jejak para calon telah berlangsung, dalam rangka mengetahui secara mendalam track record calon-calon yang sudah mulai mengerucut. Meskipun Pansel capim KPK tidak maksimal menggunakan hasil tracking tersebut, untuk mencoret nama-nama yang diduga bermasalah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil tracking yang dilakukan oleh PPATK, dimana PPATK menemukan nama-nama calon yang diduga memiliki rekening dan transaksi mencurigakan masih lolos di tahap ketiga. Hal ini tentu menjadi masalah yang perlu direspon dan disikapi untuk memberikan perspektif dan dukungan kepada Pansel capim KPK, bahwa perlu kiranya memilih calon yang tidak mempunyai masalah dan beban masa lalu yang nanti hanya akan menyandera KPK

 

Melihat kondisi tersebut, kami Malang Corruption Watch, Human Rights Legal Studies (HRLS FH Unair), Serikat Pengajar HAM Indonesia (SEPAHAM) Kontras Surabaya, LBH Surabaya, Indonesia Corruption Watch, Transparency International Indonesia,  Prof. Frans Limahelu (Akademisi FH Unair) I Wayan Titip Sulasmana (Akademisi FH Unair), Parliement Watch, memiliki beberapa catatan dan rekomendasi bagi Pansel Capim KPK, PPATK , yang dihasilkan dari forum terbatas yang diselenggarakan di FH UNAIR. Adapun catatan dan rekomendasi sebagai berikut:

  1. Melibatkan pegiat anti korupsi dalam proses seleksi.
  2. Membuka 4 Nama Capim KPK yang memiliki transaksi uang tidak wajar
  3. Pansel melakukan uji public untuk menghindari Capim yang tidak kompeten
  4. Pansel wajib menyampaikan alasan-alasan diloloskannya seorang calon pimpinan KPK
  5. Membuka segala proses, termasuk membuka rekam jejak calon kepada publik.
  6. Rekam jejak yang dibuka dan dinilai tidak terbatas pada keberhasilan kerja, akan tetapi juga kegagalan.
  7. Pansel wajib melakukan penilaian kinerja terhadap para calon pimpinan KPK, utamanya dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dan sumber daya alam.
  8. Memilih pimpinan KPK yang visioner untuk mendorong gerakan anti korupsi yang progressive  
  9. Pansel wajib melihat keterlibatan para calon dalam pengusahaan sumber daya alam. (Jejaring Elit Predator)
  10. Membuka laporan transaksi keuangan calon pimpinan KPK kepada publik sebagai bentuk keterbukaan dalam proses seleksi.

Anggota DPR -RI:

  1. Komisi III DPR RI wajib membuka proses fit and proper test calon pimpinan KPK
  2. Proses voting harus dilakukan secara terbuka kepada publik, siapa memilih siapa.

 

“KPK merupakan lembaga yang didirikan disebabkan oleh ketidakmampuan Institusi Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi. Oleh karenanya tidak tepat bila mengharuskan unsur komisioner KPK diisi oleh Kepolisian dan Kejaksaan”

CP:

Dr. Herlambang P. Wiratraman|082140837025 (Human Rights Laws Studies UNAIR)

ZAINUDDIN|0852575827| Koordinator Malang Corruption Watch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.