Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Partai Politik Harus Bertanggung Jawab Atas Menjamurnya Korupsi Di Kota Malang!

Partai Politik Harus Bertanggung Jawab Atas Menjamurnya Korupsi Di Kota Malang!

59
0
BERBAGI

Malang – 10 April 2018.  Tahun 2018 menjadi tahun kelam bagi Kota Malang, 19 anggota DPRD dan dua pejabat pemerintah Kota Malang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dengan dugaan kasus Suap Perubahan APBD Kota Malang Tahun 2015 dan pengganggaran kembali Jembatan Kedungkandang. Kondisi tersebut juga mempertegas bahwa wakil rakyat telah menghianati amanat yang diberikan oleh rakyat, hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongannya.

Persoalan korupsi di Kota Malang tidak bisa dilepaskan dari peranan partai politik. Partai politik yang seharusnya melakukan pengawasan dan mengarahkan kadernya ternyata belum mampu menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal. Berikut catatan Malang Corruption Watch atas persoalan tersebut.

Pertama, partai politik tidak menjalankan kewajiban untuk melakukan pendidikan politik warga, hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga yang belum sepenuhnya memahami tentang haknya sebagai warga negara, misalnya terkait dengan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan hak atas kesejahteraan. Yang terjadi justru sebaliknya, partai politik hanya mengaktifkan mesin partainya saat momentum pilkada, pileg dan pilpres saja, ansich hanya untuk kepentingan perebutan kekuasaan.  Partai politik juga ikut bertanggung jawab atas maraknya money politic yang terjadi saat penyelenggaraan pilkada, pileg dan pilpres.

Kedua, partai politik buruk dalam melakukan pengelolaan keuangan partainya. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya transparansi dari partai politik terhadap sumber pendanaan dan peloporan penggunaan anggaran kepada publik atau masyarakat. pada tahun 2014 Malang Corruption Watch melakukan monitoring atas pengelolaan anggaran partai politik di Jawa Timur dan ditemukan fakta bahwa seluruh partai politik tertutup dalam pengelolaan keuangan partai.

Gambar 1. Grafik Hibah APBD kepada Partai Politik di Kota Malang (Sumber: Kajian MCW)

Partai poltik di Kota Malang dari tahun ketahun selalu mendapatkan bantuan Hibah dari APBD, sayangnya partai politik tidak pernah melaporkan kepada publik atas penggunaan anggaran tersebut.

Ketiga, Proses Kaderisasi Partai politik tidak berjalan. Tidak berjalannya pola kaderisasi terhadap kader partai berakibat buruk terhadap calon yang akan diajukan oleh partai politik untuk menjadi wakil atau pimpinan kepala daerah. Banyak calon justru tidak berasal dari kader partai sendiri, tapi diambil dari orang di luar partai. Hal tersbut berimplikasi terhadap adanya transaksi pencalonan (mahar politik) yang harus dikeluarkan bagi mereka yang ingin menjadi/merubut jabatan politik. Hal tersbut tidak mengherankan mengingat hari ini partai politik berjalan bukan berdasar dari ideologi partai politik, melainkan oleh kepentingan pragmatis sesaat

Keempat, tidak ada ketegasan dari partai politik terhadap kadernya yang bermasalah hukum, termasuk yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di Kota Malang. Seharusnya partai politik bersuara lantang dan mengambil kebijakan untuk mengganti kadernya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW). Jika PAW tiddak dilakukan maka akan beimplikasi terhadap berhentinya roda pemerintahan terutama terkait dengan tanggung jawab pemerintah kota Malang dan DPRD kota Malang untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Malang. Partai politik cenderung melindungi oknum kadernya yang bermasalah hukum. Padahal seharusnya partai politik menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi khususnya di Kota Malang.

Berangkat dari catatan di atas, Malang Corruption Watch bersama masyarakat Kota Malang Mendesak:

  1. Partai Politik segera melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap kader/anggotanya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di Kota Malang.
  2. Partai Politik harus mengambil sikap atau mengeluarkan pernyataan secara tertulis kepada publik terkait komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi di Kota Malang.
  3. Partai Politik Wajib transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan partai, dan disampaikan kepada publik.
  4. Partai politik wajib dan harus memecat anggotanya/kadernya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
  5. Jika partai politik tidak menjalankan tuntutann ini maka masyarakat kota malang akan menyatakan “MOSI TIDAK PERCAYA KEPADA PARTAI POLITIK”

 

CP: Ardan, 081216834368 (Badan Pekerja Malang Corruption Watch/ Divisi Advokasi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.