Pembangunan Kajoetangan: Cermin Ketidakadilan Pemkot Malang

BERBAGI

Kawasan Kajoetangan di jalan Basuki Rahmat Kota Malang mengalami perubahan beberapa bulan belakangan. Lantaran Pemkot Malang hendak menghidupkan perekonomian masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJMD pada salah satu poin dari 6 konsep pembangunan Malang masa mendatang yakni “Malang City Heritage”. Mengingat tujuan ini masyarakat tentu mendukung dan berharap akan membawa dampak baik bagi perekonomian dan tata kota.

Berdasarkan penelusuran MCW dari berbagai sumber, pembangunan Kajoetangan heritage dilaksanakan 3 tahap. Pertama, tahap yang anggarannya bersumber dari Kementerian PUPR sebesar 23 miliar yang digunakan untuk mengganti aspal jalan jadi paving. Kemudian tahap kedua anggarannya bersumber dari APBD 2021 sebesar 3,6 miliar untuk pengadaan lampu hias, sementara tahap tiga direncanakan dalam APBD 2022 sebesar 6 miliar untuk perbaikan trotoar. Jika ditotal pembangunan kawasan Kajoetangan menelan anggaran yang cukup besar yakni 32,6 miliar.

Pertanyaannya, apakah dengan anggaran besar tersebut beriringan dengan manfaat yang dirasakan oleh publik? Agaknya melihat respon masyarakat Kota Malang pembangunan ini tidak sesuai ekpektasi publik. Kebijakannya terkesan dipaksakan, boros anggaran dan bernuansa tidak adil. Berikut alasannya:

Pertama, Salah Guna Program KOTAKU. Anggaran sebesar 23 miliar dari Kementerian PUPR merupakan alokasi belanja untuk program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Target program ini jelas untuk permukiman kumuh. Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No.177/KPTS/M/2021 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat, ada lima kecamatan di Kota Malang yang mendapat bantuan dari program KOTAKU. Rinciannya, Kecamatan Blimbing (kelurahan Blimbing, Bunulrejo, dan Purwantoro), Kecamatan Kedungkandang (Kelurahan Bumiayu, Cemorokandang, Lesanpuro, Sawojajar), Kecamatan Klojen (Kelurahan Rampal Celaket), Kecamatan Lowokwaru (Kelurahan Ketawanggede, Merjosari, dan Jatimulyo), dan Kecamatan Sukun (Kelurahan Bandung Rejosari, Gadang, Karang Besuki, Kebonsari, dan Sukun).Tidak ada nama Jalan Basuki Rahmat yang berada di Kelurahan Kiduldalem dalam dokumen target program KOTAKU.

Adapun kriteria permukiman kumuh sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2018 di antaranya: ketidakteraturan bangunan, kualitas bangunan yang tigak memenuhi syarat, kualitas permukaan jalan lingkungan buruk, akses aman air minum tidak tersedia, drainase lingkungan tidak tersedia atau kualitas drainase lingkungan buruk, sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis, prasarana dan sarana air limbah tidak memenuhi syarat teknis, sarana dan prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia, dan lainnya.

Tujuan umum program KOTAKU ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Berdasarkan kriteria tersebut tentu dapat kita simpulkan bahwa kawasan Kajoetangan tidak memenuhi kriteria.

Kedua, Cermin Ketidakadilan Pemkot Malang. Melihat kawasan lain seperti di sepanjang sungai Brantas Muharto jelas lebih sesuai kriteria dan membutuhkan program KOTAKU. Sebagaimana kita ketahui pasca banjir yang terjadi di permukiman warga sepanjang aliran sungai Brantas Muharto, ada banyak rumah warga terkena longsor akibat plengsengan sungai yang rusak bahkan hancur, akan tetapi hingga saat ini tak kunjung mendapat perhatian serius dari Pemkot Malang memberi perlindungan sosial bagi rakyatnya.

Kebijakan Pemkot Malang dalam pembangunan kawasan Kajoetangan dari program KOTAKU tersebut terlalu dipaksakan Pemkot Malang. Sekaligus memperlihatkan tidak ada keberpihakan Pemkot bagi masyarakat yang lebih membutuhkan, sering kita sebut dengan keadilan sosial (Baca: Sila ke-5 Pancasila). MCW mendesak Pemkot Malang agar menggunakan uang rakyat untuk kepentingan publik yang menerapkan asas keadilan sosial. Blunder pembangunan ini menunjukkan jika Pemkot Malang tidak melibatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan. Akibatnya kebijakan tidak sesuai kebutuhan masyarakat dan terkesan hanya demi memenuhi ambisi Pemkot dalam memenuhi target pembangunan daerah bahkan dengan menyalahi peraturan yang berlaku. Untuk itu ke depan, masyarakat harus terus mengawal penyelenggaraan pemerintahan Kota Malang. Terkhusus mendorong Pemkot Malang segera memberi perhatian serius pada masyarakat terdampak banjir dan longsor di kawasan sepanjang sungai Brantas di wilayah Muharto Kota Malang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.