Beranda Suara Rakyat Rilis Pers PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TIDAK SERIUS UNTUK MEMPERBAIKI KUALITAS PENGADAAN BARANG/ JASA

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TIDAK SERIUS UNTUK MEMPERBAIKI KUALITAS PENGADAAN BARANG/ JASA

60
0
BERBAGI

Pada awal 2018 hingga saat ini, Malang Corruption Watch (MCW) melakukan monitoring Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Kabupaten Malang. Salah satu yang terus diperhatikan MCW adalah lelang PBJ melaui Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau biasa disingkat LPSE.

Di LPSE Kabupaten Malang kali ini, MCW menyoroti soal Daftar Hitam/Blacklist yang kosong. Padahal dalam rilis MCW sebelumnya, sudah ada nama-nama Penyedia Barang dan Jasa yang layak masuk dalam Daftar Hitam di LPSE Kabupaten Malang.

Tidak adanya daftar hitam ini, cukup meyakinkan untuk mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang tidak serius untuk memperbaiki kualitas PBJ. Padahal buruknya kualitas infrastruktur daerah, salah satunya jalan, dipengaruhi oleh proses pengadaan.

Pertama, perlu disampaikan dahulu apa itu Daftar Hitam dan sebab-sebabnya. Istilah Daftar Hitam terdapat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian diatur lebih rinci dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Daftar Hitam adalah daftar yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I dan/atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sebab-sebab Daftar Hitam terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam apabila:

  1. Berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
  3. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasayang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
  4. Mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
  5. Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPK;
  6. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;
  7. Berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri;
  8. Ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa;
  9. Dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;
  10. Tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir pekerjaan;
  11. Terbukti terlibat kecurangan dalam pengumuman pelelangan;
  12. Dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, dan/atau peserta dengan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/PPK;
  13. Dalam klarifikasi kewajaran harga, Penyedia Barang/Jasa menolak menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran di bawah 80% HPS;
  14. Hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data;
  15. Menolak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK;
  16. Mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK;
  17. Menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
  18. Tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan;
  19. Tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit Badan Pemeriksa Keuangan/APIP yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara; dan/atau
  20. Terbukti melakukan penyimpangan prosedur, KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Dari 20 sebab diatas, setidaknya kontraktor bermasalah yang disampaikan MCW sebelumnya (TPA, SP, WP, KIM, KJAC) terindikasi masuk dalam sebab huruf f yaitu “Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab”. Hal itu karena ditemukannya kekurangan volume pekerjaan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya.

Oleh sebab itu, MCW mendesak Pemerintah Kabupaten Malang untuk:

  1. Memperbaiki kualitas Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Kabupaten Malang.
  2. Memberlakukan sanksi tegas kepada Penyedia Barang dan Jasa yang bermasalah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.