Beranda Suara Rakyat Pemilu dan Sisi Gelap Calon Pemimpin

Pemilu dan Sisi Gelap Calon Pemimpin

88
0
BERBAGI

Masyarakat Indonesia telah menunaikan kewajibannya untuk memberikan suara pada pemilihan umum 9 april yang lalu, dimana masyarakat memilih anggota legislatif dan dewan perwakilan daerah dari semua tingkatan. Pemilu legislatif merupakan instrumen memilih wakil rakyat yang nantinya akan menghasilkan pemimpin yang secara politik adalah representasi publik, yaitu mereka yang mewakili masyarakat untuk menentukan kebijakan bersama eksekutif atas nama rakyat, sehingga posisi anggota DPR dan DPD merupakan puncak perwakilan rakyat di dalam negara yang menganut sistem demokrasi.

Disisi lain, pemilu adalah instrumen pergantian pemimpin dalam negara yang menganut sistem demokrasi, sehingga dengan adanya pemilihan umum pergantian pemimpin tidak memerlukan cara-cara anarkis, melihat urgensi pemilu legislatif dan hasil yang akan dicapai, tentunya partisipasi kritis masyarakat adalah kunci utama melahirkan pemimpin yang berkualitas. Tahapan demi tahapan untuk menuju pemilu legislatif dilakukan oleh semua pihak, pihak-pihak yang mempunyai peran sentral dalam mensukseskan pemilu legislatif adalah penyelenggara pemilu, partai politik peserta pemilu, calon anggota legislatif, dan masyarakat Indonesia.

Pihak-pihak di atas mempunyai peran strategis dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu legislatif, penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) adalah pihak yang secara hukum mendapat tugas untuk menyelenggarakan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, partai politik sebagai wadah para calon untuk masuk dan menjadi kontestan calon anggota DPR, calon anggota legislatif adalah perseorangan yang menjadi kandidat, dan masyarakat adalah warga negara yang mempunyai hak untuk memilih.

Distorsi Pemilu dan Politik Dosa

Akan tetapi, pemilu legislatif yang telah kita lalui sebenarnya bukan hanya bagaimana penyelenggaran pemilu sukses dalam aspek pelaksanaan, bukan karna semua rakyat Indonesia berpartisipasi untuk memilih. Namun, hal penting yang perlu diketahui dan dipahami adalah bahwa pelaksanaan pemilu 9 April masih menyisakan banyak persoalan, persoalan yang dimaksud adalah persoalan yang menyandra penyelenggara pemilu, partai politik, kandidat dan masyarakat.

Penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Penyelengara Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu adalah pihak yang paling bertanggungjawab untuk mensukseskan pemilu yang berpedoman pada integritas, kejujuran, profesionalitas, akuntabilitas dan aspek yang paling penting adalah bagaimana penyelenggara pemilu menjaga integritas dan independensi dalam menyikapi segala macam pelanggaran pemilu. Namun, penyelenggaraan pemilu yang bersih, akuntable dan berintegritas masih sulit untuk dicapai jikalau penyelenggaranya masih tersandra dengan masalah nilai-nilai diatas yang tidak bisa diinternalisasikan secara individu maupun kelembagaan penyelenggara. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memutuskan bahwa 17 penyelenggara pemilu dinyatakan telah melanggar kode etik (Baca: putusan DKPP 9/5), dan 104 pengaduan yang masuk ke DKPP mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Artinya penyelenggara pemilu masih belum mempunyai iktikad dan komitmen untuk menjaga profesionalitas sebagai penyelenggara.

Selain itu, partai politik peserta pemilu masih juga disandra dengan berbagai macam persoalan seperti kurangnya transparansi pengelolaan keuangan partai politik, redupnya ideologi partai dan lemahnya kaderisasi partai politik. Dalam hal transparansi dana partai, Malang Corruption Watch dari hasil uji akses keterbukaan dana partai politik di tingkat Provinsi Jawa Timur terhadap 9 partai politik peserta pemilu (PKS, Golkar, Demokrat, Hanura, PAN, PDIP, PKB dan Gerindra), menemukan bahwa hanya ada 2 partai politik yang mempunyai tingkat transparansi yaitu partai PKS dan Golkar sesuai undang-undang partai politik dan keterbukaan informasi publik. Sedangkan partai-partai yang lain masih belum memberikan informasi yang diminta. Artinya, secara kelembagaan partai politik kita masih belum bisa memberikan contoh yang baik tentang transparansi dan akuntabilitas hal ini tentunya akan mempengaruhi perwakilan partai yang nantinya menjadi wakil rakyat maupun menjadi penyelengara pemerintahan.

Bahkan kandidat anggota parlemen juga tersandra dengan masalah politisi minus negarawan, hal ini ditandai dengan pragmatisme untuk menjadi pejabat negara melalui cara-cara yang tidak terpuji, ketidakterpujian meraka dapat dilihat dari cara menkampanyakan diri mereka kepada publik, sebagai contohnya, kandidat banyak melakukan praktek politik uang/money politik untuk menuai dukungan suara dari publik dan ironisnya partai politik tidak bisa memberikan pengawasan,alih-alih pengawasan partaipun malah menjadi dalang. Sebagaimana data yang dimiliki oleh Malang Corruption Watch bersama Jaringan Antikorupsi Jawa Timur, menemukan 74 temuan praktek money politik yang dilakukan oleh para kandidat secara masif kepada masyarakat, berbagai macam modus politik uang yang ditemukan dari hasil monitoring MCW, modus-modus paling banyak ditemukan seperti pemberian uang, pemberian barang, penyalahgunaan kekuasaan (politisasi dan Bansos dan Hibah) dan Ziarah Wali. Cara-cara pragmatatis seperti di atas adalah bentuk distorsi terhadap demokrasi  dan esensi seorang negarawan. Padahal perilaku mereka sudah jelas bertentangan dengan norma agama, hukum positif dan moral sosial.

Masyarakat adalah elemen penting yang seharusnya menjadi benteng pertahanan, akan tetapi untuk menjadi benteng tersebut ternyata sangat sulit dicapai ketika masyarakat membuka pintu lebar-lebar untuk menerima politik uang, memilih partai tidak transparan dan membiarkan penyelenggara yang bermasalah. Artinya, masyarakat masih bersifat permisif untuk menjadi agen yang bisa melakukan koreksi dan kontrol terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya tidak terjadi ternyata lolos tanpa ada kontrol dari masyarakat. Hasil monitoring MCW terhadap pelaksanaan pemilu legislatif di Malang Raya, ternyata masyarakat masih berharap dan menerima calon yang memberikan uang dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, tidak sepatutnya kita menyalahkan masyarakat, karena sebenarnya masyarakat mempunyai tingkah laku seperti di atas tidak lepas dari lemahnya profesionalitas kinerja penyelenggara untuk melakukan sosialisasi, penegakan hukum serta tidak berfungsinya pendidikan politik yang seharusnya dilakukan oleh partai politik.

Refleksi atas Dosa Calon pemimpin

Berangkat dari ulasan dan realitas pelaksanaan pemilu sebulan yang lalu, ternyata masih banyak menyisakan masalah terutama masalah yang menyandra penyelenggara pemilu, partai politik, kandidat dan masyarakat.Masalah tersebut sudah pasti akan berdampak pada hasil penyelenggaraan pemilu, dampak-dampak yang bisa terjadi bisa berupa sengketa hasil pemilu, pemimpin tidak berkualitas dan kebijakan publik asal-asalan.

Kita sulit membayangkan pemimpin yang nantinya menjadi panutan masyarakat adalah orang-orang yang ketika menjadi kandidat melakukan pelanggaran terhadap etika, hukum dan moral sosial yang berkenaan dengan penyelenggaran pemilu, bahkan mereka yang menjadi pemimpin berlabuh di dalam partai yang tersandra dengan prilaku kelambagaan yang tidak akuntable dan tidak transparan. Padahal kemimpinan dan kekuasaan kedepan banyak menyangkut persoalan publik (kebaikan dan kesejahteraan umum). Meminjam bahasa Plato dalam bukunya Republic,” Tujuan negara bukanlah untuk kebaikan individu atau kelas tertentu melainkan untuk kebaikan dan kesejahteraan umum”.

Maka, hal terpenting yang perlu dilakukan kita dan masyarakat secara umum adalah bagaimana mengaktifkan organisasi masyarakat sipil yang berada dalam sektor-sektor seperti NGO, perguruan tinggi, ORMAS dan organisasi profesi agar bisa menjadi kekuatan untuk mendampingi masyarakat dan melakukan pemberdayaan ketika negara, kekuasaan dan birokrasi dipimpin oleh pemimpin yang tersandra oleh dosa dan distorsi pada pemilu yang telah kita tunaikan.

Lebih jauh dari itu, masyarakat perlu kiranya untuk mendapat pembelajaran guna menyongsong pemilihan presiden yang sudah menunggu hari, agar kejadian-kejadian seperti diatas bisa kita minimalisir, paling tidak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas untuk memilih pemimpin tertinggi dan mempunyai kewenangan luar bisa untuk menentukan kebijakan yang berkenaan degan hajat orang banyak. Semoga masyarakat bisa mengambil pembelajaran untuk menyongsong pemimpin yang benar-benar memperhatikan nasib bangsa dan negara.

Oleh Zainuddin, Koordinator Malang Corruption Watch

*Tulisan ini pernah dimuat di harian Malang Post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.