Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Pemkab Malang Setengah Hati Tangani Covid-19

Pemkab Malang Setengah Hati Tangani Covid-19

38
0
BERBAGI
Ilustrasi Covid-19, Sumber Liputan6.com

Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Malang telah menyandang zona merah. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa timur, 8 orang telah positif terinfeksi Covid-19, 49 orang sebagai PDP dan 131 orang telah menjadi ODP. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Malang yang notabenenya memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang tinggi.

Dalam menanggulangi perkembangan virus ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah mengeluarkan Surat Himbauan (SE) tentang upaya pencegahan berkelanjutan Covid-19 per tanggal 30 Maret 2020. Poin utama dari isi surat tersebut adalah menghimbau masyarakat yang masuk ke Kabupaten Malang untuk melakukan isolasi diri selama 14 hari, dan bagi masyarakat yang bekerja di luar Kabupaten Malang agar melakukan pekerjaanya dari rumah. Artinya Pemerintah Kabupaten Malang wajib menjamin kehidupan warganya, hal ini Merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, bahwa “Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan hidup sehari-hari lainnya selama Karantina.”.

Kabupaten Malang, Potensi penyebaran Covid-19 Tinggi, tapi Anggaran Penanggulangan Kecil.

Sejauh ini, Pemkab Malang baru mengalokasikan anggaran sekitar Rp 28 M untuk menanggulangi wabah Covid-19. Anggaran tersebut tergolong kecil jika dibandingkan dengan pekerjaan yang harus diselesaikan. Jika dibandingkan dengan daerah Malang Raya lainnya, dana yang dialokasikan Kota Malang jauh lebih besar yakni Rp37 M. Padahal jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Malang jauh lebih besar dari Kota Malang.

Daerah Anggaran Sumber Anggaran Penduduk (Jiwa)
Kota Malang 37 M Bantuan Sosial, belanja Dinas Kesehatan dan BTT. 874.890
Kabupaten Malang 28 M Perjalanan Dinas, dan anggaran Ujian Nasional. 2.619.975

Sumber: APBD Kabupaten Malang, 2020. (diolah MCW)

Dari total anggaran 28 M, dialokasikan untuk bantuan sosial senilai 21 M berupa pemberian sembako 10 kg beras dan 1 kg telur untuk 90 ribu per KK. MCW menilai bahwa anggaran tersebut masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari hitungan di bawah ini:

Harga untuk satu paket sembako:

Jika 1 kg beras Rp 11.000 * 10 kg = Rp 110.000

Jika 1kg telur Rp 20.000

Totalnya = Rp 130.000

130.000 * 90.000 KK = Rp 11.700.000.000

Apabila Pemerintah Kabupaten Malang memberikan sembako terhadap masyarakat dalam kategori miskin dalam  3 kali selama masa tanggap, maka kebutuhan anggaran yang mesti disediakan adalah Rp 35.100.000.000.

Selain cara diatas, jika pemberian dana bantuan sosial diberikan kepada penduduk Miskin di Kabupaten Malang yang berjumlah 246.600 jiwa (BPS, 2019) per orang. Maka kalkulasinya sebagai berikut:

Sarapan 6.000
Makan siang 7.000
Makan Malam 7.000
Total 20.000/hari

Maka selama 3 bulan pemerintah Kab Malang wajib mengalokasikan anggaran sebesar Rp 442.800.000.000.

Untuk saat ini, MCW menilai bahwa dalam situasi mendesak seperti ini beberapa anggaran mega proyek Kabupaten Malang yang dapat digeser untuk membiayai kebutuhan masyarakat akibat Covid-19 adalah sebgaia berikut:

Tabel Anggaran Mega Proyek Kabupaten Malang tahun 2020

Nama Proyek Anggaran Belanja
Mall Pelayanan Terpadu Rp90 M
Alun-alun Kepanjen Rp25 M
Jalan Tembus Kepanjen Rp15 M
Kepanjen Kovention Center (KCC) Rp20 M
Total Rp150 M

Sumber: APBD Kabupaten Malang, 2020. (diolah MCW)

Berangkat dari kondisi saat ini disertai pondasi hukum yang berlaku, maka Malang Corruption Watch (MCW) mendesak Pemerintah Kabupaten Malang untuk:

  1. Melakukan pemetaan terhadap masyarakat Kabupaten Malang terdampak Covid-19 akibat keluarnya Surat Himbauan Pemkab Malang sehingga tidak dapat bekerja dan terganggu keberlangsungan hidupnya;
  2. Pemerintah Kabupaten Malang serius dan totalitas melakukan realokasi anggaran belanja Kabupaten Malang tahun 2020 dari pos anggaran mega proyek untuk melakukan upaya pencegahan maksimal penyebaran Covid-19, dan bukan sekedar pencitraan politik;
  3. Mewujudkan penegakan hukum sesuai amanat Pasal 8 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, bahwa “Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan hidup sehari-hari lainnya selama Karantina”; dan
  4. Pemerintah Kabupaten Malang melaksanakan program pecegahan dan penanganan Covid-19 ini dengan prinsip yang transparan dan akuntabel.

 Oleh, Tarigan Janwan, Relawan Unit Informasi dan Dokumentasi MCW,081330661715

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.