Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Pemkot Malang Lambat Jalankan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020

Pemkot Malang Lambat Jalankan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020

96
0
BERBAGI

Pandemi yang telah mengguncang dunia, dan telah melahirkan beragam dampak,  baik sector kesehatan, sector ekonomi, sector pengelolaan pemerintahan dan yang tidak kalah penting sector pendidikan. Pandemi Covid-19 turut mengubah konsep pendidikan tatap muka dikelas menjadi pendidikan berbasisi online atau daring.

Perubahan itu Nampak dari hadirnya Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, yang pasal 9A ayat (1) huruf a mengatur tentang selama pandemi Covid-19, Dana Bos Reguler dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dana atau layanan pendidikan dari berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pembelajaran dari rumah dan di Pasal 9A huruf b pembiayaan adminitrasi kegiatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf e dapat digunakan untuk pembelian cairan atau dapat digunakan sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker atau penunjang kebersihan lainnya. Oleh karena itu, akibat hukum dari terbitnya Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 ini adalah mewajibkan masing-masing sekolah penerima Dana Bos reguler untuk melakukan realokasi anggaran sekolah.

Meski demikian, implementasi atas perubahan kebijakan itu tidak lantas menjawab problem pembelajaran siswa,  Sebaliknya  terseok-seok, pemerintah Kota Malang terkesan “membangkang” terhadap permendikbud dengan tidak segera menyediakan dan mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi hak belajar siswa/siswa di setiap satuan sekolah.

Pertama, MCW menilai bahwa, sense of crisis terhadap situasi pendidikan di masa covid-19, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak belajar siswa. Hal Nampak dari hasil survey yang dilakukan oleh MCW tentang implementasi Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 terdapat 43 aduan warga Kota Malang yang menyatakan bahwa Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 tidak berjalan efektif di sekolah, yakni :

  1. Banyak warga yang tidak mendapatkan dana bos untuk pembelian pulsa/paket data untuk proses pembelajaran peserta didik di sekolah.
  2. Ada beberapa warga sejak bulan april sampai bulan agustus ini mendapatkan pulsa/paket data dari sekolah satu kali pembelian.

Perlu kita ketahuai bahwa Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 sampai saat ini belum dicabut. Artinya permendikbud tersebut harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Jika tidak, Pemkot Malang Khusunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ atau Sekolah dengan sengaja diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kedua, Pemkot Malang diduga dengan sengaja tidak melakukan realokasi dan refocusing terhadap anggaran pembiayaan sekolah selama masa covid-19. Hal itu Nampak dari argumentasi yang dikemukakan oleh pemerintah daerah terkait tidak berjalannya Permendikbud Tahun 19 tahun 2020, bahwa Realokasi RKAS membutuhkan waktu, karena memerlukan keterlibatan antar tim BOS sekolah, komite dan pihak yang terkait.

MCW menilai argumentasi tersebut hanyalah sebuah alasan untuk membenarkan tindakan pemkot malang yang bertentangan dengan permendikbud tersebut. Sebab:

  1. jika alasannya adalah masalah prosedur/mekanisme, sebetulnya telah terjawab melalui  Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah sangat mudah melakukan realokasi APBD dengan alasan kedaruratan. Dasar hukum yang seringkali digunakan oleh Pemkot Malang untuk menampik intervensi dan pengawasan DPRD Kota Malang dalam hal Realokasi dan refocusing anggaran (APBD) untuk penangan covid-19. Hal ini mengindikasi bahwa sekolah, Dinas Pendidikan, maupun Pemerintah daerah Kota Malang dengan sengaja (Opzet) membiarkan warganya untuk menderita secara ekonomi akibat Covid-19. Karena tidak melaksanakan Permendikbud sama halnya melimpahkan beban pembiayaan pulsa data kepada orang tua/wali siswa.
  2. Bahwa, Implementasi Permendikbud pun sudah berjalan hampir 5 bulan. Artinya, sejak awal Permendikbud ini dikeluarkan hingga hari ini, belum ada upaya memadai dan serius untuk mendorong realokasi anggaran Pendapatan dan belanja sekolah agar dapat mengakomodir hak peserta didik selama proses belajar daring berlangsung.
  3. Bahwa Pemkot Malang sebetulnya masih memiliki pos sumberdaya anggaran lain yang cukup untuk menjawab problem di atas. Artinya, apabila dana Bos Reguler tidak cukup untuk  pembelian paket data/pulsa bagi peserta didik warga Kota Malang, Pemerintah Daerah Kota Malang dapat menggunakan Dana APBDnya yakni Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) untuk memberikan paket data/pulsa bagi peserta didik warga Kota Malang. tentu Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 pasal 3 ayat (1).

Oleh karenanya, MCW mendesak Kepada Pemkot Malang Untuk:

  1. Dengan demikian maka, Wali Kota Malang harus melakukan evaluasi dan audit kinerja terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dalam menjalankan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 ini.
  2. Bahwa, Walikota Malang untuk segera menerbitkan Surat Edaran kepada masing-masing sekolah di Kota Malang untuk menjalankan Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 ini dengan optimal, dengan skema atau perencanaan yang jelas.
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat dengan mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena DPRD memiliki fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. walaupun pada Pasal 1 mendefinisikan bahwa DPRD termasuk Pemerintah daerah. Artinya DPRD merupakan unsur pemerintah daerah, memiliki kedudukan yang sama dengan Walikota. Akan tetapi, DPRD tetap memiliki fungsi melekat sebagai representasi rakyat, oleh karenanya DPRD berkewajiban mengontrol kinerja Pemerintah Kota Malang, terutama Dinas pendidikan dan Kebudayaan. Jika tidak, patut diduga DPRD turut terlibat menjadi dalang dari sengkarut Permasalahan ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.