Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Penahanan Tersangka Korupsi Kabupaten Malang, Ada Aktor Lain yang Belum ditetapkan Sebagai...

Penahanan Tersangka Korupsi Kabupaten Malang, Ada Aktor Lain yang Belum ditetapkan Sebagai Tersangka

99
0
BERBAGI
sumber : PGK’s Blog

Kemarin, 30 Juli 2020, KPK melakukan penahanan terhadap Eryck Ermando Talla, yang terduga terlibat dalam kasus korupsi Dana Peningkatan Mutu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Dengan ditahannya EAT Membuka adanya semangat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kasus Korupsi di Kabupaten Malang tidak berhenti di RK, AM, dan EAT. Dari fakta-fakta persidangan Ali Murtopo dan Persidangan Rendra Kresna yang tertulis dalam putusan pengadilan justru terlihat beberapa peran aktor lain yang sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, dari fakta persidangan dapat kita ketahui bahwa korupsi besar tidak hanya terjadi di Dinas Pendidikan, namun juga di Dinas-Dinas yang lain, berikut rinciannya:

Pertama, MCW menduga bahwa terdapat dugaan keterlibatan aktor lain yang belum ditetapkan sebagai tersangka. Diantaranya sebagai berikut:

  1. IK (Direktur PT. ACA) dan beberapa Pengusaha. IK merupakan pemberi pinjaman kepada RK dan AS selaku calon Bupati dan Wakil Bupati. IK memberi pinjaman sebesar 1,9 M dan beberapa Pengusaha lain sebesar 20 M. Pengembalian hutang tersebut diambilkan dari fee beberapa proyek saat RK dan AS menjadi Bupati dan Wakil Bupati.
  2. HT (Kepala Bagian PDE-LPSE Kabupaten Malang). HT mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE, agar proyek-proyek di Pemda Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses RK.
  3. TD (Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik). Turut serta mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE, agar proyek-proyek di Pemda Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses RK.
  4. SU (Kepala Dinas Pendidikan). Turut serta mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE, agar proyek-proyek di Pemda Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses RK dengan fee sebesar 17,5% – 20% untuk masing-masing proyek.
  5. MA (Kepala Dinas Pekerjaan Umum). Turut serta mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE, agar proyek-proyek di Pemda Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses RK dengan fee sebesar 15% – 17,5% untuk masing-masing proyek.
  6. S (Kepala Dinas Peternakan). Turut serta mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE, agar proyek-proyek di Pemda Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses RK dengan fee sebesar 17,5% – 20% untuk masing-masing proyek.
  7. WPS (Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah). Turut serta mengatur keuangan di Pemda Kabupaten Malang untuk memuluskan praktik korupsi.
  8. Beberapa Kepala Dinas yang lain. Turut serta mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE, agar proyek-proyek di Pemda Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses RK dengan fee sebesar 17,5% – 20% untuk masing-masing proyek.

Kedua, ladang korupsi bukan hanya Dinas Pendidikan, namun juga di Dinas lain. KPK baru mendalami dan menetapkan tersangka korupsi di Dinas Pendidikan saja. Padahal, Berdasarkan Dokumen Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur, korupsi juga terjadi di Dinas-dinas yang lain. Beberapa Dinas tersebut antara lain sebagai berikut:

  1. Dinas Pekerjaan Umum
  2. Dinas Peternakan
  3. Dinas Pengairan
  4. Dinas Peternakan
  5. Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
  6. Beberapa Dinas yang lain dengan fee untuk pengadaan di masing-masing Dinas sebesar 17,5% – 20%.

Ketiga, Peran aparat penegak hukum di daerah, kejaksaan Kabupaten Malang dan Kepolisian seharusnya mampu mendalami secara aktif untuk mendalami kasus korupsi ini, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime).

Cp. Ibnu Syamsu (Wakil Koordinator MCW) – 082228682201

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.