Beranda Suara Rakyat Penanganan Ujaran Kebencian dan Kebebasan Berpendapat

Penanganan Ujaran Kebencian dan Kebebasan Berpendapat

285
0
BERBAGI

dont_speak_by_pelenguino

Pada awal oktober lalu Kapolri Badrodin Haiti menerbitkan surat edaran polri tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech). Dapat dengan mudah diduga, kebijakan ini direspon dengan berbagai sikap oleh masyarakat. Sebagian menilai surat edaran ini merupakan angin segar serta bukti komitmen kepolisian untuk menindak segala bentuk pelanggaran HAM. Akan tetapi, tidak sedikit yang menilai himbauan ini sebagai ancaman untuk kehidupan demokratis yang sangat mengedepankan kebebasan berbicara.

Prof. Mahfud MD melalui opininya menerangkan bahwa secara substansial Surat edaran a quo tidaklah memiliki masalah. Bahkan terdapat terobosan-terobosan yang terakomodir di dalamnya (Jawapos, 5 November 2015). Setidaknya secara substansial normatif (legal substance), surat ini sama sekali tidak bermasalah. Akan tetapi, perlu diperhatikan dampak yang akan terjadi bila surat ini disalah artikan oleh para aparat kepolisian. Mengingat kapasitas serta kualitas penegak hukum kita seringkali mencederai rasa keadilan masyarakat.

Bila merujuk pada kovenan hak sipil dan politik, penggunaan istilah ujaran kebencian dialamatkan kepada segala bentuk advokasi yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan (any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence). Dari rumusan tersebut, dapat diketahui ujaran kebencian selalu merupakan praktik yang terstruktur dan terencana (advokasi), bukan sekedar ucapan yang dihasilkan oleh emosi sesaat. Advokasi yang disampaikan pun bukan sekedar merendahkan maupun menghina, namun juga mengajak serta menghasut para pendengarnya untuk memusuhi, melakukan tindakan diskriminatif atau kekerasan terhadap individu ataupun kelompok tertentu. Bila mengacu pada kovenan hak sipil dan politik, untuk dapat dikategorikan sebagai hate speech, ujaran tersebut haruslah berkaitan dengan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama.

Instrument Pembungkam Kritik

Respon negatif atas kebijakan ini sejatinya sangat mudah dimaklumi. Mengingat beberapa waktu yang lalu muncul wacana untuk menghidupkan kembali pasal larangan penghinaan presiden. Ditambah sebelumnya terdapat rentetan penangkapan atas beberapa aktivis serta pegiat sosial yang getol mengkritik kinerja pemerintah. Kemunculan surat edaran ini seakan menjadi penanada dimulainya babak baru pembungkaman Negara atas kritik masyarakat.

Kasus dugaan pencemaran nama baik atas nama Ronny Maryanto yang merupakan aktivis anti korupsi pelapor Fadzli Dzon dalam kasus dugaan politik uang pada pemilu 2014 lalu, serta Imelda Syahrul seorang office boy yang dilaporkan akibat meme tentang polisi yang Ia unggah, sejatinya menunjukkan pemahaman sesat yang dianut oleh para penyidik kepolisian tentang surat a quo. Dalam kasus pertama, surat edaran kapolri nyatanya diabaikan, mekanisme perdamaian yang dianjurkan tidak terlaksana. Barulah pada kasus kedua proses perdamaian dilakukan, pun setelah terjadi pemberitaan atas kasus tersebut. Pemidanaan oleh aparat Negara atas upaya protes serta kritik yang dilakukan oleh warga menunjukkan betapa aparat negeri ini masih jauh dari keterbukaan atas kritik.

Para penyidik kepolisian harus memahami bahwa KUHP yang digunakan sebagai rujukan merupakan peninggalan belanda semasa menjajah Indonesia. Beberapa pasal di dalamnya bahkan memang sengaja dibentuk untuk melanggengkan kekuasaan penjajah pada masa tersebut. Seperti pasal 156 dan 157 KUHP tentang penyebaran kebencian yang sebelumnya merupakan satu bagian dengan pasal 154 dan 155 KUHP (telah dibatalkan MK). Pasal-pasal ini biasa dikenal dengan sebutan Haartzai Artikelen, yang maksudnya adalah untuk menjaga ketertiban warga agar tidak terpecah belah akibat pidato, tulisan, maupun gambar yang disampaikan di depan umum. Artinya, pasal ini dimunculkan kala itu demi mencegah penyebaran hasutan untuk melawan penjajah. Pasal-pasal ini sejatinya tidaklah tepat diterapkan sebagai bentuk perbuatan pidana di sebuah Negara merdeka yang menjunjung tinggi demokrasi. Bahkan, menteri kehakiman Belanda sendiri mengakui bahwa pasal ini hanya cocok untuk diberlakukan di Negara jajahan.

Tentu saja, mengkritik serta memprotes tindakan para penjajah adalah hal yang tabu di sbuah Negara jajahan. Berbeda dengan negeri merdeka yang berdiri karena para rakyat mempercayakan kedaulatannya, kritik adalah hal lumrah yang justru wajib dilakukan. Kritik terhadap kinerja pemerintah secara institusional maupun personal merupakan hak asasi setiap warga Negara. Bila penerapan hate speech didasarkan pada pasal 20 rativikasi kovenan hak sipil dan politik, maka kritik serta partisipasi warga sangat dilegalkan berdasar pada pasal 25 rativikasi a quo. Kesadaran inilah yang wajib dimiliki oleh seluruh penyidik kepolisian ketika memproses dan menghadapi laporan-laporan terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian.

Mencegah Kriminalisasi

Mengingat masih maraknya praktik kekerasan atas nama agama serta ras, maka penegakan hukum atas pengujaran kebencian sejatinya sangat penting untuk dilakukan. Akan tetapi beban kerja kepolisian yang sangat besar, sumber daya manusia yang minim baik secara kualitas maupun kuantitas, ditambah catatan-catatan buruk atas perilaku oknum polisi dalam menindak beberapa kasus tentu menimbulkan kekhawatiran adanya praktik kriminalisasi terhadap masyarakat. Oleh karenanya, perlu dibentuk satuan tugas khusus untuk menangani laporan-laporan terkait ujaran kebencian. Satuan ini selain diisi oleh para penegak hukum dan tokoh masyarakat, juga harus beranggotakan ahli hak asasi manusia. Hal ini penting mengingat beberapa instrument HAM menjadi rujukan dalam surat edaran a quo. Harapannya para ahli ini dapat memberi petunjuk untuk membedakan antara sebuah ujaran kebencian dengan kritik ataupun protes yang merupakan hak warga untuk berpartisipasi dan berekspresi.

Pada akhirnya surat edaran ini bagaikan pedang bermata dua. Pada satu sisi berpeluang menjadi peredam praktik kekerasan berbasis kebencian ras, agama, serta kebangsaan. Namun, di sisi lainnya berpotensi menjadi legalitas pembungkaman partisipasi warga dalam mengawal proses bernegara. Oleh karenanya, penerbitan surat ini perlu diikuti dengan peningkatan serta pengawasan penyidik. Sehingga, salah kaprah atas pelaksanaan surat edaran ini tidaklah terjadi.

Oleh: Akmal Adi Cahya (Badan Pekerja Malang Corrption Watch)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.