Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Pengelolaan Informasi Publik Kota Malang Buruk Selama Pandemi

Pengelolaan Informasi Publik Kota Malang Buruk Selama Pandemi

63
0
BERBAGI

Kasus Covid-19 di Kota Malang semakin meningkat pasca Kota Malang melaksanakan program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berdasarkan data di Website Resmi Pemkot Malang, per 30 Mei 2020, jumlah warga kota malang yang positif Covid-19 pada hari terakhir pemberlakuan PSBB sebanyak 41 orang.

Idealnya, pasca diberlakukannya pembatasan social berskala besar, orang yang positif covid-19 di Kota Malang menurun. Sebaliknya, jumlah kasus positif Covid-19 justru meningkat signifikan. Per 24 Juni 2020, 169 orang positif Covid-19. Dalam 3 pekan pasca PSBB terdapat 128 kasus positif covid-19. Artinya, beragam kebijakan pemkot malang dalam upaya memotong rantai penyebaran virus sejauh ini tak berdampak signifikan bagi perlindungan masyakarat. Sebaliknya justru memperlihatkan kontradiksi yang mengarah pada kegagalan.

Salah satu kontradiksi yang sangat menonjol adalah tingginya alokasi anggaran covid-19 (86 Milliyar) tidak berbanding lurus dengan upaya pemkot malang dalam mencegah penyebaran virus dan menekan angka positif di Kota Malang. Sebaliknya justru meningkat. Selain itu, masalah lain yang juga penting disoroti adalah buruknya pengelolaan dokumen dan informasi public oleh pemkot malang, utamanya berkaitan dengan anggaran. Dokumen RAK dan DPA tidak pernah dipublis, Dokumen refocusing yang hingga hari ini tidak dapat diakses publik, bahkan kabarnya DPRD pun belum menerima, serta pemkot Malang tidak menanggapi permohonan informasi perihal anggaran covid-19 yang diajukan MCW.

Padahal, dalam Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, dijelaskan di bab IV tentang Pengawasan dan Pelayanan Hukum, di poin 4.1 ayat (3) dijelaskan bahwa “dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan anggaran Pengadaan Barang dan Jasa dalam penangganan keadaan darurat, masyarakat dapat melakukan pengawasan untuk memantau pelaksanaan Barang dan Jasa”. Selain itu, didalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tidak suatu hal yang melarang pemerintah daerah untuk tidak membuka dokumen realokasi APBD. Dengan demikian maka, beberapa kejanggalan di atas menjadi indikasi, pemkot malang sangat buruk dalam pengelolaan informasi publik selama pandemi.

Selain itu, MCW menilai bahwa kinerja DPRD Kota Malang masih buruk dalam penanganan Covid-19 ini, DPRD Kota Malang lemah dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kota Malang dalam upaya pencegahan Covid-19 ini. Padahal secara konsep, DPRD Kota Malang dapat melakukan kewenangannya politiknya untuk mengajak rapat kerja untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari pemerintah daerah Kota Malang atas pelaksanaan recofusing kegiatan APBD dalam penanganan Covid-19.

Untuk dokumennya silahkan unduh disini dan apabila ingin menonton, silahkan klik disini

Narahubung : Nursasi Atha, Koordinator Malang Corruption Watch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.