Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Pengelolaan Informasi Publik Kota Malang Masih Buruk

Pengelolaan Informasi Publik Kota Malang Masih Buruk

22
0
BERBAGI
Sumber foto: Dokumentasi MCW

Kasus Covid – 19 masih belum memiliki tanda – tanda akan berakhir, tak terkecuali di Kota Malang. Hal tersebut dapat dilihat melalui website resmi Provinsi Jawa Timur. Jumlah warga Kota Malang yang positif Covid-19 pada tanggal 12 Oktober 2021 adalah sebanyak 22 orang. Idealnya, beragam kebijakan Pemkot Malang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memotong rantai penyebaran virus. Meskipun berbagai upaya dan kebijakan telah pemkot lakukan, hal tersebut belum sepenuhnya efektif. Sebaliknya, justru memperlihatkan kontradiksi yang mengarah pada ketidakjelasan penangan. Salah satu indikator kontradiksi yang tampak adalah tindakan para pejabat daerah, termasuk Walikota yang melanggar aturan prokes dengan berkunjung ke pantai pada masa PKKM. Selain itu, terdapat hal penting lain untuk disoroti yakni buruknya pengelolaan dokumen dan informasi publik oleh Pemkot Malang selama menangani wabah Covid-19 yang berimplikasi terhadap kesulitan publik dalam mengakses Dokumen Data Petugas Pemakaman Covid–19, Dokumen Mekanisme Pemakaman Covid–19, serta Dokumen Anggaran Pemakaman Covid–19.

Malang Corruption Watch telah beberapa kali mengajukan permintaan informasi atas dokumen tersebut serta keberatan atasnya karena Pemkot Malang dalam waktu 10 hari kerja tidak memberikan keterangan sama sekali. Sayangnya Pemkot Malang dalam merespon keberatan kami, tetap tidak mau memenuhi permohonan sebagaimana yang kami ajukan dengan dalih masih dalam pemeriksaan Polresta Kota Malang. Padahal, Pemkot Malang sebagai badan pubik memiliki kewajiban sebagai mana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi “Setiap Informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya, ringan, dan cara sederhana”.  Lebih lanjut pasal 9 ayat 1 dan ayat 3 yang pada pokoknya menyebutkan “Setiap Badan Publik wajib memberikan dokumen dan informasi publik secara berkala dan pertanggung jawabannya dilakukan paling singkat 6 bulan sekali”.

Mengacu pada penjelasan pada pasal di atas, maka Pemkot Malang tidak memiliki alasan untuk tidak memberikan dokumen dan informasi sebagaimana dimohonkan. Terlebih, beberapa dokumen tersebut merupakan dokumen publik sebagaimana telah diatur pada pasal 9 ayat 2. Perlu diketahui bahwa dokumen yang dikecualikan menurut Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin a “1. Menghambat proses peyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. Mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana–rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau; 5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum”. Sehingga, dalih pemkot tentang pemeriksaan kapolres sebagai alasan tidak memenuhi permohonan informasi yang diajukan pemohon tidak memliki relevansi. Sebab, konteks pengajuan permohonan atas tiga dokumen di atas adalah untuk keperluan monitoring serta mendorong perubahan tata kelola dokumen dan informasi publik sebagaimana dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan. Artinya, permohonan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai upaya menghambat dan menganggu proses penyelidikan dan penyidikan oleh Polresta. Oleh karena itu, MCW mendesak kepada Pemkot Malang untuk:

  1. Membuka segala dokumen dan informasi tentang kebijakan dan anggaran penangan Covid-19 secara umum termasuk anggaran pemakaman.
  2. Mendesak adanya perbaikan sistem dan tata kelola dokumen dan informasi pubik sebagaimana dimandatkan oleh peraturan yang berlaku; serta,
  3. Mendorong penegak hukum untuk mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus dugaan pungli anggaran pemakaman covid – 19 guna menciptakan keadilan dan kesetaraan hukum bagi seluruh warga negara.

Ahmad Adi (Kepala Divisi Advokasi MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.