Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Pengerjaan Kontraktor Bermasalah, Memicu Terjadinya Korupsi

Pengerjaan Kontraktor Bermasalah, Memicu Terjadinya Korupsi

693
0
BERBAGI

Malang , 23 Mei 2015 – Selama tahun 2012-2015 Malang Corruption Watch melakukan monitoring pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh penyedia pekerjaan kontruksi. Dari hasil temuan tersebut, MCW menemukan beberapa  problem yakni permasalahan proyek yang dilelang maupun melalui mekanisme penunjukan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

Bahkan para penyedia pekerjaan konstruksi (kontraktor) tersebut seringkali melakukan pengerjaan dari pemerintah Kabupaten Malang. Akan tetapi berulang kali muncul permasalahan hingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Perihal tersebut dapat kita lihat sebagai berikut:

Pertama, Adanya kontraktor yang menjadi langganan proyek-proyek Pemkab Malang.

Sejak tahun 2012-2015, berdasarkan monitoring dan kajian MCW, ditemukan adanya sepuluh kontraktor yang sering mengerjakan proyek barang maupun konstruksi di Pemkab Malang. Adapun berdasarkan hasil audit BPK, kesepuluh CV dan PT dibawah paling banyak masalah selama  empat tahun tersebut.

Hasil audit BPK menemukan, 10 Kontraktor yang sering bermasalah, yaitu Cv. DP dan Cv. Sp. Selain itu, dari sepuluh kontraktor tersebut yang setiap tahunnya selalu  bermasalah yaitu cv. PM, PT.TPA, Cv.AJA, Cv. Rj, dan Cv. Dp.  Oleh karena itu pentingnya Pemkab Malang dalam menentukan penyedia pekerjaan konstruksi atau barang juga harus detail.

Dalam audit BPK selama tahun 2012-2015, 10 kontraktor tersebut selalu diberi tanda merah. Hal ini menunjukkan pengawasan di internal Pemkab dan DPRD sangat lemah. Seharusnya, kontraktor yang telah bermasalah harus diberi sanksi, misalnya tidak diperrbolehkan mengikuti tender.

Kedua, modus  yang sering digunakan untuk mengambil keuntungan lebih beraneka ragam. Sehingga perlu pengawasan oleh masyarakat yang terkena dampak pembangunan tersebut.

Hasil temuan MCW di tahun 2012-2015 menemukan banyaknya modus pengerjaan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang nakal.

         Pertama: Modus dalam mengurangi volume atau spesifikasi pengerjaan.

         Kedua: Modus keterlambatan dalam melakukan pekerjaan.

Akibat dari kecurangan tersebut adalah hasil pengerjaan yang tidak maksimal, sehingga masyarakat tidak dapat menikmatinya. Hal itu dapat dilihat pada proyek pemeliharaan yang dilakukan  terus menerus namun tidak pernah sesuai dengan spesifikasi serta keingingan masyarakat. Permasalahan yang terjadi juga diakibatkan oleh pemerintah melalui Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan yang tidak tegas dalam melakukan monitoring proyek-proyek tersebut.

Padahal total proyek yang dikerjakan cukup besar pagunya. Berikut ini tabel total proyek yang dikerjakan.

Tabel. Total Pagu Anggaran kontraktor

No Nama Pekerjaan Jenis Pengadaan Total anggaran 2012-2015
1 Cv St Pengadaan konstruksi Rp. 1,171,474,000.00
2 Cv Ag Pengadaan konstruksi Rp. 590,250,000.00
3 Cv Tk Pengadaan konstruksi Rp2,972,233,000.00
4 Cv Ab Pengadaan konstruksi Rp.2,758,876,000.00
5 cv Sp Pengadaan konstruksi Rp. 5,427,207,000.00
6 Cv Pm Pengadaan konstruksi Rp.1,950,000,000.00
7 PT Tpa Pengadaan konstruksi Rp. 6,887,522,000.00
8 cv Aja Pengadaan konstruksi Rp. 1,935,000,000.00
9 cv rj Pengadaan konstruksi Rp.1,812,441,000.00
10 cv dp Pengadaan konstruksi Rp.3,052,450,000.00

 

Ketiga,  keterlambatan serta kurangnya volume pengerjaan dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Hal ini diperkuat oleh hasil audit BPK selama tahun 2012-2015 menunjukkan bahwa pengerjaan proyek yang asal-asalan telah mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp.3.008.852.836.81. Total kerugian daerah tersebut  muncul menurut hasil audit BPK karena denda keterlambatan pekerjaan serta kekurangan nilai pekerjaan yang setiap tahun muncul. hal itu dapat dilihat dari grafik berikut ini.

Tabel. Denda dan kekurangan nilai proyek

No

Nama Pekerjaan

Jenis Pengadaan Total anggaran 2012-2015
1 Cv St Pengadaan konstruksi Rp. 1,171,474,000.00
2 Cv Ag Pengadaan konstruksi Rp. 590,250,000.00
3 Cv Tk Pengadaan konstruksi Rp2,972,233,000.00
4 Cv Ab Pengadaan konstruksi Rp.2,758,876,000.00
5 cv Sp Pengadaan konstruksi Rp. 5,427,207,000.00
6 Cv Pm Pengadaan konstruksi Rp.1,950,000,000.00
7 PT Tpa Pengadaan konstruksi Rp. 6,887,522,000.00
8 cv Aja Pengadaan konstruksi Rp. 1,935,000,000.00
9 cv rj Pengadaan konstruksi Rp.1,812,441,000.00
10 cv dp Pengadaan konstruksi Rp.3,052,450,000.00

Dari uraian diatas dapat kita lihat kekurangan serta denda keterlambatan terbanyak yaitu PT.Tpa, Cv.Aja, Cv. Sp, Cv.Pm, Cv.Dp, Cv St, Cv.Ag, Cv. Tk, dan Cv.Rj.  Sepuluh kontraktor tersebut seharusnya segera diberikan sanksi tegas oleh pemerintah maupun penegak hukum.

Rekomendasi :

  1. Pemerintah Kabupaten Malang harus lebih detail dalam memilih kontraktor dalam mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Malang. Jangan sampai publik menilai bahwa ada unsur kesengajaan antara Pemkab Malang dengan kontraktor untuk memainkan suatu proyek pemerintahan. Apalagi, jika dikemudian hari ditemukan bahwa proyek-proyek pemerintah dikerjakan oleh rekanan yang punya relasi dan kekerabatan dengan pejabat di eksekutif maupun legislatif.
  2. Dewan perwakilan yang memiliki fungsi pengawasan juga harus ikut mengawasi proyek-proyek yang dibuat oleh eksekutif agar tepat sasaran serta sesuai spesifikasi yang tertera dalam kontrak
  3. Pemerintah Kabupaten Malang harus memberikan sanksi tegas kepada kontraktor yang dari tahun ketahun diberikan tanda merah oleh BPK
  4. Polres dan kejaksaan juga harus ikut menindaklanjuti hasil audit BPK terkait dengan munculnya kerugian keuangan daerah yang ditimbulkan oleh para kontraktor tersebut.
  5. MCW membuka ruang partisipasi publik untuk turut memantau proyek-proyek pemerintah. Salah satunya dengan membuka pos pengaduan kasus korupsi.

CP : M. Dzikirullah (Divisi Advokasi) ) 085646170224

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.