Beranda Suara Rakyat Opini Penggunaan DBHCHT Rawan Tidak Tepat Sasaran

Penggunaan DBHCHT Rawan Tidak Tepat Sasaran

183
0
BERBAGI

nastsillustrated1872nast_0074

Malang, 6/10/2015. Salah satu dana bagi hasil yang ditransfer pusat ke daerah adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dana ini diperoleh dari cukai yang didapatkan dari produk yang berasal dari tembakau dan diatur dalam UU nomor 37 tahun 2007 tentang cukai. Sementara penggunaan DBHCHT diatur dalam Permenkeu Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 20/PMK.07/2009. Penggunaan DBHCHT dibatasi pada lima penggunaan yaitu Peningkatan kualitas bahan baku, Pembinaan industri, Pembinaan lingkungan sosial, Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan Pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sehingga dana ini tidak bisa digunakan secara sembarangan karena diatur peruntukan belanjanya.

Kota Malang mendapatkan DBHCHT yang cukup besar setiap tahunnya. Sebagai sample Pada TA 2014 bagaimana yang tercatat di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kota malang mendapat bagi hasil sebesar Rp. 28,784,206,347 pada tahun 2013 sebesar Rp 28,731,309,031 (http://www.djpk.kemenkeu.go.id/itd/). Di tahun anggaran 2015 ini MCW mencatat terdapat anggaran belanja yang bersumber dari DBHCHT kurang lebih Rp. 91.768.386.955. anggaran tersebut dibelanjakan melalui beberapa SKPD seperti RSUD, bappeda, BLH, DKP, BKBPM, dinsos, disnakertans, dinkop UMKM, bagian hukum dan disperindag (APBD-P 2015).

Terdapat catatan khusus yang diberikan MCW terkait dengan belanja yang bersumber dari DBHCHT. Yang pertama, proporsi anggaran yang digunakan lebih banyak untuk pelatihan dan pembinaan keterampilan masyarakat serta bantuan peralatan produksi. Setidaknya terdapat 141 paket kegiatan pembinaan keterampilan dan bantuan peralatan produksi, anggaran tersebut kebanyakan muncul setelah PAK.

Pembinaan keterampilan ini ditujukan untuk masyarakat agar memiliki keterampilan dan kapasitas untuk melakukan usaha. Namun MCW melihat hal tersebut hanya sebatas agar terlaksana saja. Peserta setelah itu tidak dibina dan didorong untuk melakukan usaha produksi. Jadi pelatihan hanya dilaksanakan satu hari dan setelah itu selesai tidak ada tindak lanjut untuk mendorong ekonomi masyarakat.

MCW menilai cara seperti tidak dapat memberikan dampak untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. MCW telah melakukan sampling di 2 kecamatan yaitu di Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Sukun dengan cara wawancara kepada beberapa warga. Ternyata cara pemilihan peserta pelatihan serampangan, tidak ada filter apakah orang tersebut memiliki usaha yang berkaitan dengan pelatihan atau setidaknya berminat/berpotensi untuk membuka usaha. Undangan hanya disebarkan kepada RW dan berdasarkan siapa yang mau ikut, atau lebih parah lagi undangan ini dimonopoli oleh beberapa orang saja dengan motif mendapatkan uang transport.

Dapat diilustrasikan disalah satu SKPD terkait keserampangan tersebut. Sasaran peserta pelatihan yang tercantum dalam dokumen PAK dari 27 kegiatan pelatihan terdapat target peserta 7.225 orang atau rata-rata 267 orang per kegiatan. Ini sangat tidak masuk akal dan akan terjadi pemborosan anggaran karena tidak tepat sasaran. Anggaran akan menguap dalam satu hari saja tanpa ada kejelasan output untuk memperkuat ekonomi rakyat.

Kedua, MCW mencatat bahwa pengeluaran paling besar dari dana DBHCHT ini adalah untuk membangun instalasi fasilitas kesehatan akibat asap rokok sebesar 29,25 Milyar. Pada tahun anggaran 2014 lalu hal ini sudah direncanakan dalam anggaran sebesar 34,5 M namun tidak terlaksana dan menjadi SILPA. Hal ini dikarenakan RSUD Kota Malang belum bisa beroperasi. Perlu dicermati apakah pembuatan fasilitas tersebut akan tertunda lagi tahun ini dan kembali menjadi SILPA.

Secara administratif tidak salah penganggaran di kegiatan ini, namun hal ini berpotensi tidak tepat sasaran sehingga anggaran diumbar tanpa kejelasan output. MCW menyadari dengan adanya pembatasan penggunaan DBHCHT pemerintah harus mencari kegiatan yang sesuai dengan peraturan namun bukan mengedepankan habisnya anggaran. MCW sudah memberikan informasi ini kepada DPRD secara informal namun kurang direspon oleh DPRD.

Saat ini program sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Padahal sebenarnya melalui DBHCHT dapat saja digunakan untuk pembangunan fasilitas kawasan tanpa asap rokok. Pemerintah Kota dapat memanfaatkan anggaran tersebut untuk membangun taman-taman kota, program penghijauan, pembuatan jalur hijau, dll dengan dana DBHCHT, dengan justifikasi tempat-tempat tersebut adalah kawasan tanpa asap rokok.

Jika anggaran tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik maka Pemerintah Kota Malang tidak perlu mengandalkan CSR untuk program-program pembangunan di Kota Malang yang mengandung kontroversi. Rekomendasi MCW agar pelatihan keterampilan yang dimaksudkan untuk penguatan ekonomi dapat diawasi secara lebih cermat lagi karena ini sudah berjalan. Pemerintah Kota dan DPRD harus mengawal secara bersama agar program pelatihan tersebut dapat mendorong penguatan ekonomi masyarakat. Pada anggaran tahun depan Pemerintah Kota Malang harus lebih berhati-hati lagi dalam penggunaan DBHCHT agar dapat digunakan tepat sasaran dan tepat guna.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.