Beranda Suara Rakyat Penggusuran PKL : Jejak Kekejaman Rezim Tanpa Keberpihakan

Penggusuran PKL : Jejak Kekejaman Rezim Tanpa Keberpihakan

122
0
BERBAGI

P_20150710_191853

“Kalau kemanusiaan tersinggung, semua orang yang berperasaan dan berfikiran waras ikut tersinggung, kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal, biarpun dia sarjana”
― 
Pramoedya Ananta ToerBumi Manusia

Setiap tanggal 17 bulan Agustus, mereka turut bersuka cita. Mereka kibarkan bendera merah-putih di depan rumah dan sepanjang jalan masuk kampung. Lagu-lagu kebangsaan secara spontan dilafalkan dengan penuh penghayatan. Tanpa diperintah, mereka berkumpul mengadakan upacara kemerdekaan. Ada yang berperan sebagai inspektur upacara, ada yang bertugas membaca teks proklamasi, ada yang menjadi pengibar bendera, pun juga ada yang memberi sambutan pesan-pesan perjuangan paska kemerdekaan. Tidak hanya satu minggu. Hampir satu bulan penuh mereka larut menenggelamkan diri dalam samudra kegembiraan peringatan hari kemerdekaan bangsa. Menandai hari lahirnya Negara Indonesia yang ditebus dengan nyawa, darah, dan air mata orang-tua serta moyang mereka.

Tidak ada secuilpun keraguan bagi mereka untuk menjadi bagian dalam satu kapal besar bernama Indonesia. Juga tak ada sedikitpun penyesalan telah terlahir di tanah air bernama Indonesia ini. Betapa tulusnya mereka mencintai bangsa ini. Betapa ikhlasnya mereka menyerahkan tanah air orang-tua serta moyangnya untuk di kelola pemerintah Indonesia. Mereka percaya bahwa pemerintah lebih punya kemampuan untuk mengelolanya. Toh, pada akhirnya juga digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran mereka. Meski kenyataannya tidak demikian. Lalu, masihkah kalian meragukan nasionalisme mereka sehingga perlu kalian bikinkan program Bela Negara? Dengan congkak lalu kalian sampaikan bahwa nasionalisme rakyat mulai luntur. Karakter kebangsaan kita mulai loyo. Omong kosong.

Adalah kesalahan fatal juga dosa tak termaafkan bagi kalian yang menganggap rakyat hari ini pada posisi yang patut dipertanyakan jiwa nasionalismenya, patut dicurigai loyalitasnya pada Negara. Sehingga mereka kalian anggap sebagai entitas yang wajib untuk mendapat materi Bela Negara di tengah menguatnya radikalisme dan aksi-aksi teror. Sudahlah, simpan mitos-mitos kalian di bawah kolong tempat tidur dan jangan kalian bawa keluar kamar. Kalian lah yang sepatutnya memperoleh materi Bela Negara dari rakyat yang selama ini pada posisi yang butuh dibela. Termasuk dari rakyat yang kebetulan berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selalu jadi korban penggusuran dan perampasan. Mereka dalam tulisan ini adalah para PKL yang menjadi sasaran penggusuran kalian.

Tulisan ini lahir dengan dibayangi tangis serta jerit para Pedagang Kaki Lima yang baru saja kalian gusur. Iya kalian, wahai Pemerintah Kabupaten Malang yang dengan bangga unjuk kekuatan dan memaksa kalah para PKL yang lemah. Pemerintah Kabupaten Malang dengan pongah dan jumawa merobokan kios-kios PKL yang ringkih. Bayangkan, hanya menghadapi 18 PKL saja mereka menerjunkan 250 lebih personil gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP. Seolah PKL adalah penjahat yang patut diperangi dengan kekuatan penuh. Sungguh logika yang keblinger.

Melalui Dinas Pengairan, Pemerintah Kabupaten Malang, dengan tanpa rasa bersalah sedikitpun melabeli PKL tersebut dengan kata-kata ilegal, menggunakan aset Pemkab, membuat tata ruang jadi semrawut-kotor, dan label-label negatif lainnya. Seolah, PKL adalah jenis spesies menjijikkan yang harus segera diberangus dalam hitungan bulan. Mereka lupa dan hilang ingatan kalau para PKL itu adalah rakyat yang selama ini memeras keringat untuk menggaji pemerintah. Pajak, retribusi, dan sumberdaya alam mereka percayakan untuk dikelola pemerintah dan dikembalikan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Jika kebetulan rakyat itu berprofesi sebagai PKL, maka dalam bentuk tempat jualan dan modal, misalnya. Tidak malah diperlakukan seperti borok yang pantas diamputasi.

Setelah mereka berkirim surat pemberitahuan yang pertama pada Bulan Oktober 2015, PKL ini segera saja dikuyo-kuyo untuk segera membongkar lapaknya. Mereka ditakut-takuti dengan aturan hukum yang akan menyeret PKL ke ranah pidana karena telah membangun lapak diatas saluran irigasi milik Dinas Pengairan. Kalaupun PKL diajak bertemu, itu hanyalah forum sosialisasi dan “intimidasi” verbal agar mereka segera mengukuti lapaknya. Tidak ada satupun diskusi serius yang mengarah pada pencarian solusi serta alternatif bagi keberlanjutan hidup para PKL, relokasi misalnya. Pemerintah menistai aturan yang mereka buat sendiri, Perda N0 15 Tahun 2013, yang dengan gamblang menyebut bahwa PKL yang menempati tempat yang bukan peruntukannya maka wajib direlokasi ke tempat yang lebih layak dan adil. Bukan dibongkar paksa dan digusur.

Tentu, dengan segala keterbatasan para PKL ini merasa bingung. Mereka telah belasan tahun berjualan disitu dan menggantungkan hidup dari sektor informal tersebut. Sehingga, Mereka tidak membongkar lapak sebelum ada kepastian kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang yang memproteksi keberlanjutan sumber ekonomi mereka. Sejak bulan Oktober, hari demi hari aktivitas kerja mereka selalu dibayangi ketakutan dan kecemasan. Takut sewaktu-waktu lapak mereka digaruk. Cemas dengan hari esok yang menganggur. Puncaknya, ketakutan itu menjadi kenyataan. Dua alat berat dan 250 personil meratakan lapak mereka. Entah, apakah esok hari uang saku anak masih ada dan dapur masih mengepul?

Siapa sebenarnya yang tengah sakit dan bermasalah jiwa nasionalismenya? Dan siapa kalau sudah begini yang pantas dicekoki materi bela negara? Masihkah mau menyalahkan rakyat?

Penggusuran dan Problem Kewarganegaraan Kita

Penggusuran masyarakat marjinal bukanlah cerita baru. Ia selalu saja berulang-ulang dipertontonkan macam pementasan yang menarik. Bermacam-macam dalih digunakan oleh Negara (baca: Pemerintah) untuk menormalisasi praktik penggusuran terhadap rakyatnya. Atas nama pembangunan, penataan kota, estetika, ruang terbuka hijau, dsb, penggusuran demi penggusuran mencari legitimasinya. Sepertinya, penggusuran adalah sesuatu yang benar sejak dalam pikiran, perkataan dan perbuatan mereka.

Dalam salah satu wawancaranya bersama redaksi Islam Bergerak, Romo Sandyawan Soemardi, seorang pendamping masyarakat miskin kota mengatakan bahwa Indonesia pernah mendapatkan award dari COHRE, organisasi internasional yang fokus terhadap pengungsi dalam negeri, Internal Displace Persons, karena Indonesia memiliki jumlah pengungsi tertinggi dalam negeri akibat penggusuran-penggusuran. Hal ini sebenarnya menjadi tamparan yang keras bagi pemerintah, ketika rakyat menjadi orang asing dan pengungsi di Negerinya sendiri.

Mereka terasing di Negerinya sendiri karena banyak faktor ; bisa kemiskinan, ketimpangan struktural, ketiadaan akses, kesulitan mengakses modal, stigma-stigma sosial-politik, juga keterbatasan pengetahuan. Jika melihat akar-akar masalahnya, maka penggusuran bukan dari solusi (part of solution). Malah, penggusuran akan menjadi bagian dari masalah (part of problem) dan memicu munculnya masalah baru ; pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas.

Penggusuran yang diderita oleh kawan-kawan PKL di Kabupaten Malang, jika ditelisik lebih jauh menggunakan perspektif kewarganegaraan akan dapat menggambarkan problem akut yang diidap oleh Pemerintah kita. Kewarganegaraan menurut Bryan S. Turner, dapat dirumuskan sebagai seperangkat tindakan (yuridis, politis, ekonomis, kebudayaan) yang mendefinisikan seseorang sebagai anggota kompeten dari suatau masyarakat, yang sebagai akibatnya turut membentuk aliran sumber daya ke individu ke kelompok-kelompok sosial. Berdasarkan penjelasan itu, kewarganegaraan bukanlah seperangkat hak-kewajiban yang pasif dan terberi. Melainkan sesuatu yang aktif dan ada peran keaktoran di dalamnya. Selain itu, konsepsi yang ditawarkan Turner juga berimplikasi pada meluasnya persoalan kewarganegaraan seperti distribusi kekuasaan, ketaksetaraan, dan perbedaan dalam kelas-kelas sosial di masyarakat. Pada poin ini, selain institusi-institusi politik dan pemerintahan, rakyat adalah sentrum dari pilihan kebijakan dari politik demokratis.

Berbeda dengan Turner, Karl Marx malah melihat kewaganegaraan seringkali dipakai untuk mengaburkan dan menyembunyikan ketidaksetaraan dalam masyarakat di balik konsep kesetaraan. Konsepsi kewarganegaraan Marx disimpulkan dengan memanusiakan manusia dengan memberikan ruang dalam pengembangan dimensi individual dan sosial dengan lebih baik. Sehingga, tidak ada manusia yang dialienasi baik oleh seperangkat aturan yang dibuat oleh Negaranya.

Dalam konteks penggusuran PKL Banjararum Kabupaten Malang, kita dapat menemukan adanya satu kebijakan yang sifatnya terberi. Mereka sama sekali tidak memberi pilihan bagi aktor (baca: PKL) untuk turut merumuskan keberlanjutan aktivitas ekonominya. PKL hanya ditempatkan sebagai warga pasif yang harus tunduk pada keputusan penggusuran dengan dalil perda pengairan. Selain itu, jika dirunut lebih jauh maka atribusi sebagai warga negara yang baik telah mengaburkan kondisi rill mereka yang mengalami ketertindasan seorang pekerja di sektor informal.

Brutalnya, Pemerintah Kabupaten Malang dengan tega menyebut para PKL ini dengan identitas “PKL Ilegal.” Dalam kondisi dan situasi di mana suatu kelompok masyarakat telah diidentifikasi dengan sebutan ilegal, maka disaat itu juga mereka dieksklusi dari hak-hak yang seharusnya mereka terima. Sehingga, para PKL yang sudah disebut ilegal oleh Pemerintah Kabupaten Malang ini, seolah bukan lagi bagian dari warga dan patut diperlakukan seenaknya. Penggusuran tanpa pertimbangan relokasi, misalnya.

Padahal, masa lampau pemimpin-pemimpin bangsa kita telah memberikan label yang emansipatif dan filosofis bagi mereka yang papa dan sengsara. Soekarno menyebut rakyat kecil yang bekerja dengan modal kecil dengan sebutan Marhaen, lalu Tan Malaka menyebut rakyat kecil dengan sebutan Murba, kaum proletar dan buruh-tani bagi gerakan komunis, begitu juga Hatta dan Syahrir menyebut yang papa dengan rakyat terdidik. Tengoklah, hari ini pemerintah kita dengan tanpa dosa menyebut rakyatnya yang Marhaen dengan sebutan ilegal (misal ; PKL Ilegal). Sehingga, proses identifikasi yang dilakukan oleh pemerintah ini merupakan bagian dari persoalan kewarganegaraan.

Orang miskin, pekerja sektor informal (misal : PKL) yang secara legal dituduh melanggar dan berbeda dengan yang lain, tidak secara otomatis menghapus serta menghanguskan status mereka sebagai warga. Dimana hal ini mengandaikan ruang bagi mereka untuk memperoleh hak dan kesetaraan untuk mengakses keutamaan umum (commen good). Penggusuran atas nama aturan terhadap PKL tanpa diikuti dengan pertimbangan-pertimbangan bagi keberlanjutan hidup mereka, haruslah dipandang sebagai penghancuran sendi-sendi yang mendasar bagi status kewarganegaraan seseorang. Meminjam bahasanya Robertus Robet dan Hendrik Boli Tobi, dalam buku mereka “Pengantar Sosiologi Kewargaanegaraan : Dari Marx Sampai Agamben,” di titik inilah kita menemukan bahwa konstruksi politik kewargaan yang dilakukan Negara terbatas pada bentuk “kewargaan politik” bukan “kewargaan sosial.” Dengan ataupun tanpa KTP, PKL tetaplah digusur. Dengan ataupun tanpa KTP, PKL berjuang sendirian mencapai semakmurannya. Penggusuran berarti kegagalan Negara dalam mentransformasi status kewarganegaraan PKL menuju status kesejahteraan.

“Tuhan, jika pemimpin yang adil adalah ujian, dan pemimpin yang dzalim juga ujian. Maka ujilah bangsa kami dengan pemimpin yang adil.”

Kali Metro, 21 Maret 2016

Hayyik Ali M.M (Penikmat Kopi di Pedagang Kaki Lima)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.