Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Penyematan Opini WTP BPK terhadap Pemerintah Kota Batu Tidak Menjamin Bersihnya Penyelenggaraan...

Penyematan Opini WTP BPK terhadap Pemerintah Kota Batu Tidak Menjamin Bersihnya Penyelenggaraan Pemerintahan

101
0
BERBAGI

Malang, 27 Mei 2018 Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada Jumat, 25 Mei 2018, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur mengumumkan pemberiaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 38 Kab/Kota di Jawa Timur, salah satunya adalah pemerintah daerah Kota Batu. Sebagai badan yang berkewajiban melakukan audit terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tentu pemberian opini tersebut didasrkan pada beberapa kriteria sebagai indikator penilaiannya.  Pertama adalah laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan, kedua mengenai kelengkapan bukti yang memadai, ketiga Pengendalian intern harus baik, dan yang keempat penyusunan harus sesuai undang-undang, (baca : PP Nomor 60 tahun 2008).

Artinya, kriteria diatas merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan lainnya menjadi penentu pengintegrasian penilaian sebuah opini oleh BPK. Oleh karenanya, membaca kerangka penilaian tersebut menjadi hal penting dilakukan untuk mengevaluasi kembali kewajaran opini WTP oleh BPK terhadap pemerintah Kota Batu. Selain itu, publik perlu mengetahui bahwa, penyematan Opini WTP oleh BPK terhadap pemerintah Kota Batu bukanlah jaminan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih di Kota Batu. Karena dalam banyak kasus dan terkhusus Kota Batu, dua tahun sebelumnya juga memperoleh Status opini yang sama, namun kenyataannya prestrasi itu justru  dengan cepatnya mengungkap maraknya praktek korupsi di Kota Batu yang dibuktikan dengan OTT KPK terhadap mantan wali Kota Batu (ER).

Malang Corruption Watch pada tahun 2017 telah melakukan riset korelasi antara pemberian opini BPK dengan kasus korupsi yang ditangani KPK di daerah. Pada 8 daerah yang terjerat kasus korupsi, terdapat 3 status daerah dengan opini Wajar Dengan Pengecualian. Sementara itu 5 status daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini membuktikan, status opini Wajar tanpa pengecualian tidak menjamin suatu daerah terbebas dari korupsi.

Berangkat dari hal tersesebut diatas, Malang Corroption Watch (MCW) selakau organisasi masyarakat sipil di Malang raya menyampaikan beberapa hal sebagai catatan atas pemberian opini WTP BPK terhadap Pemerintah Kota Batu sebagai berikut.

  1. Lemahnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kota Batu.

Pada dasarnya sistem pengendalian internal telah diatur melalui permendagri nomor 4 tahun 2008. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa, SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Jika mengacu pada peraturan diatas maka, dalam konteks pengendalian internal pemerintah Kota Batu justeru jauh dari spirit peraturan yang berlaku. Selama beberapa tahun belakangan (khusus tahun 2017) terdapat berbagai persoalan yang muncul akibat lemahnya pengendalian internal,dan ketidak patuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku:

  1. Bahwa pemerintah Kota Batu selama dua tahun terakhir dinilai buruk dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses perencanaan APBD tahun anggaran 2016 mengalami penurunan pendapatan. Setidaknya terdapat empat sektor pendapatan daerah yang mengalami penuruan yakni; pertama, Pertama, Menurunnya Dana lain-lain pendapatan yang sah (-Rp35,284,643) ; kedua, Menurunnya Dana Alokasi Khusus (-Rp35,492,893,379) ; ketiga, Menurunnya Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi & Pemda Lainnya (-Rp113); dan keempat, Menurunnya Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemda Lainnya (-Rp200,000,000).

Selain itu, dalam proses penetapan APBD juga mengalami keterlambatan sehingga syarat cacat prosedur dan tentunya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Serta, dalam dokumen RAPBD tahun 2016 ditemukan adanya kepincangan dalam proses pengalokasian dana khusunya pada sektor belanja. Dari total belanja daerah sebesar 842.3 Miliyar, untuk belanja tidak langsung dianggarkan sebesar 449.4 Miliyar (lebih dari 50%) sementara alokasi belanja langsung (belanja untuk kepentingan rakyat) justeru hanya dialokasikan sebesar 392.9 Miliyar. maka, seisih belanja tidak langsung sebesar 56.5 Miliyar. kondisi demikian menggambarkan adanya ketidak cermatan dalam pengelolaan anggaran berbasis kebutuhan rakyat.

  1. Secara umum APBD Kota Batu tahun 2017 menggambarkan beberapa hal seperti; penuruan pendapatan daerah sebesar 21.9 Miliyar, komposisi belanja daerah tidak proporsional atau alokasi belanja tidak langsung masih menjadi prioritas dibandingkan belanja langsung (belanja kepenting rakyat). Dari total belanja daerah sebesar 8 Miliyar, komposisi belanja langsung dianggarkan sebesar 429 Miliyar, sementara alokasi untuk belanja langsung masih berkisar 412.7 Miliyar. artinya terdapat selisih untuk belanja tidak langsung pada tahun 2017 sebesar 13.2 Miliyar. tidak hanya itu, buruknya perencanaan anggaran seperti ini sudah tentu berimplikasi pada tidak tercapainya alokasi belanja pendidikan dan kesehatan sebagai mana diamanatkan undang-undang.

Dari total belanja pendidikan sebesar Rp171,5, alokasi belanja tidak langsungnya sebesar 135.2 Miliyar, sementara untuk belanja langsung hanya 36.2 Miliyar. Lebih parahnya terdapat pembiayaan untuk belanja pegawai yang diambil dari belanja langsung sebesar Rp.7,488 Milliar. Pun demikian dengan belanja Dinas Kesehatan yang hanya dialokasikan sebesar 27.9 Miliyar, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2.3 Miliyar dan Dinas Koperasi, UKM, Perdangan 8.4 Miliyar. Tentu hal demikian menunjukan adanya ketimpangan dalam perencanaan anggaran, Mengharapkan kesejahteraan bagi warga tapi justeru menekan belanja untuk kebutuhan dasar warga.

  1. Tentunya, penyelenggaraan PAK yang terburu-buru sudah pasti berdampak pada berbagai komponen penting dalam postur APBD seperti belanja untuk sektor layanan dasar (pendidiakn dan kesehatan) yang sampai hari ini belum mampu diintegrasikan dengan peraturan yang berlaku. Alokasi anggaran belanja langsung untuk Dinas pendidikan baru mencapai 12% dan untuk anggaran belanja kesehatan baru berkisar 4%. Selanjutnya, untuk anggaran belanja langsung pada sektor pertanian malah justru dipangkas. Alokasi belanja langsung untuk dinas pertanian sebesar 1.1 Miliyar. Tapi jumlah ini tidak sebanding dengan tahun sebelumnya (2016) yang dianggarkan sebesar 12 Miliyar. kondisi seperti ini menggambarkan perencanaan anggaran tidak berbasis pada potensi sumberdaya local. Artinya, tidak ada prinsip integrasi antara sumberdaya pertanian yang dimiliki dengan pembiayaan yang dianggarkan.
  2. Pemborosan Anggaran. Pemerintah Kota Batu melalui perencanaan APBD menganggarkan belanja untuk kepentingan internalnya lebih tinggi diantaranya; – protokoler dan rumah tangga sebesar Rp.7,615.2, Miliar, Humas sebesar Rp. 036.6, M dan BKD sebesar 56.8.
  3. Bahwa, pada proses perubahan anggaran tahun 2017, Pemerintah Kota Batu dinilai tidak patuh terhadap prosedur dan cenderung memaksakan. Terbuki ketika, pada momentum PAK APBD, pemerintah daerah bersama DPRD hanya menyelesaikannya dalam waktu kurang lebih dua (2) minggu). Selain itu, masalah pengelolaan pajak yang tidak efektif dan efisien juga semakin memperjelas buruknya pengendalian internal pemerintah.
  4. Dalam audit BPK disebutkan bahwa Realisasi pendapatan pajak hiburan tahun 2016 hanya 10 M, padahal masih ada 14 M pajak hiburan yang masih mengendap sebagai piutang pajak hiburan Pemkot Batu, belum lagi ditambah dengan kewajiban pajak di tahun anggaran berjalan. Dalam P-APBD 2017, target pajak daerah hanya meningkat 6 M. Belum lagi piutang retribusi yang cukup besar pada retribusi pasar. Kondisi demikian menjadi bukti bahwa, pemerintah Kota Batu tidak akuntabel dalam hal pengelolaan pajak, atau patut diduga bahwa pengawasan internal tidak berjalan secara maksimal sehingga berdampak pada indikasi pembiaran terhadap piutang pajak hiburan.
  5. Indicator lain dari ketidak-efesiensi dan efektifan pengelolaan keuangan daerah adalah penyertaan modal pada PT. BWR sebagai BUMD yang hingga hari ini belum mampu memberi kontribusi terhadap PAD. Padahal, nilai penyertaan modalnya selama dua (2) tahun terakhir (2016-2017) rata-rata adalah 3 Miliyar. sehingga total investasi pemerintah pada PT. BWR sejauh ini mencapai angka 6 Miliyar. Selain itu, dalam proses legitimasi PT BWR, pun dinilai terburu-buru sehingga kepentingannya semata-mata untuk mempercepat penyertaan modalnya dan bisa beroperasi kembali dari sebelumnya mengalami permasalah internal.
  6. Ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Perlu diingat bahwa, kategori kepatuhan terhadap undang-undang adalah poin penting dalam menentukan pemberian opini WTP oleh BPK. Oleh karena itu, jika dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ditemukan banyak kasus yang berkaitan dengan ketidak patuhan dalam segala proses tindakan pemerintah, itu artinya potensi tidak akuntabelnya penyelenggaraan pemerintah daerah semakain besar terjadi. Bahkan kondisi tersebut mensyaratkan ketidak pantasan pemerintah daerah dalam memperoleh status WTP dari opini BPK. Dalam konteks Kota Batu, terdapat bebera hal yang mengindikasikan ketidak patuhan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah.

  1. Pemkot Batu dan DPRD Kota Batu Molor. Proses penetapan RAPBD tahun 2016 tidak berdasarkan pada prosedur sebagaimana dijelaskan dalam pasal 34,35, 43, dan 45 PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan anggaran, dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. hal tersebut dikarenakan pemerintah bersama DPRD Kota Batu molor melakukan penetapan RAPBD tahun anggaran 2016.
  2. Perencanaan anggaran belanja langsung pada Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Pertanian tidak berdasarkan pada peraturan yang berlaku, Dimana, selama dua tahun (2) tahun terakhir, alokasi anggaran untuk dinas pendidikan baru mencapai 12% sementara, dalam perda Kota Batu nomor 17 tahun 2013 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan pasal 57 yang mewajibkan alokasi belanja langsung sebesar 20% diluar gaji guru. dan untuk dinas kesehatan baru mencapai 4 %. Sementara dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 171 mewajibkan besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Pun demikian untuk dinas pertanian justeru dipangkas pada tahun anggaran 2017, dari tahun sebelum sebesar 12 Miliyar menjadi 1.1 Miliyar pada tahun 2017. Hal ini bertentangan dengan RKPD Kota batu tahun 2017 tentang Sasaran prioritas pembangunan pada Sektor Pertanian,Ketahanan Pangan, dan Lingkungan Hidup (baca RKPD 2017).
  3. Pengadaan barang dan jasa (kasus pengadaan meubelair) yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan dan berakibat pada praktek suap yang dilakukan oleh mantan walikota Batu ER.
  4. Kasus pengadaan barang dan jasa seperti pembangunan TPA tlekung yang melanggar kontrak kerja dan bahkan sempat terjadi konflik antara pemerintah dan pengembang karena sempat ambruk. Belum lagi temuan BPK terhadap beberapa proyek pengadaan di Balai Kota Among Tani yang merugikan keuangan negara.
  5. Dugaan kasus korupsi lainnya seperti, Kasus dugaan Korupsi dalam proses pembebesan lahan tanah untuk pembanguan taman Blockoffice, dugaan perbuatan melawan hukum dalam proyek pembanguan taman alun-alun, pembanguanan guest house pemerintah Kota Batu di jalan Ijen Nirwana Kota Malang dengan luas 472 M, diduga merupakan tanah milik ER dan pembangunan Gor Gajamada yang diduga pembangunannya tidak dilunasi oleh pemerintah Kota Batu.

Oleh karenanya, beberapa kasus diatas menunjukan ketidak patuhan pemerintah Kota Batu terhadap peraturan perundang-undangan menjadi indikator buruknya kinerja dan akuntabilitas pemerintah Kota Batu dalam penyelenggaraaan pemerintahan daerah, sekaligus menjadi pertanyaan bagi publik tentang kepantasan penyematan status WTP BPK terhadap Pemerintah Kota Batu. karena, berbagai kasus diatas sudah tentu berimplikasi terhadap potensi kerugian keuangan Negara/daerah.

  1. Rekomendasi.

Berangkat dari persoalan tersebut maka, Malang Corruption Watch merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

  1. Bahwa, pemerintah Kota Batu dalam hal pengelolaan anggaran masih jauh dari prinsip penyesuaian dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.
  2. Meminta BPK segera melakukan verifikasi ulang dengan pertimbangan terhadap kondisi riil yang terjadi di Pemerintahan Kota Batu.
  3. Mendorong masyarakat untuk terus mengawal dan mengkritisi jalannya pemerintahan di Kota Batu

CP : Atha Nursasi (082335405068) Badan Pekerja MCW

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.