Penyerahan Surat Terbuka Untuk Ibu Wali Kota; Kota Batu Menuju Kehancuran Ekologis, Hentikan Revisi Perda RTRW Yang Pro Investor

25
0
BERBAGI
Sumber gambar: Dokumentasi Aliansi Selamatkan Malang Raya (9/12/2021)

Kerusakan lingkungan di Kota Batu akibat penyempitan ruang hidup mengakibatkan problematika yang timbul secara simultan. Mulai dari gentrifikasi, kemiskinan, bencana alam, hingga pencerabutan hak hidup masyarakat. Area terbuka hijau yang berkurang secara signifikan, berganti wujud menjadi jejeran beton gedung hotel dan wisata. Di sisi lain, masyarakat yang bergantung dengan alam untuk kehidupan sehari-harinya, seperti sumber mata air, tanah pertanian, dan juga sungai, terancam kehilangan sumber hidupnya.

Terbaru, Pemkot Batu melakukan revisi atas Perda RTRW yang kini muatannya tidak lagi menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dan lingkungan Kota Batu. Dengan melakukan perombakan rencana tata ruang, Pemkot Batu akan mengutamakan arus wisata demi mendapatkan PAD.

Dalam proses revisinya pun, Pemkot Batu hingga hari ini masih tertutup. Bahkan, dokumen KLHS yang menjadi syarat adanya perubahan aturan tata ruang, masih belum jelas ada dan tidaknya. Hal ini menguatkan dugaan bahwa dalam prosesnya juga terdapat relasi koruptif.

Bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM Sedunia, yaitu pada tanggal 9 Desember lalu, Aliansi Selamatkan Malang Raya kembali melakukan aksi simbolik.

Aksi simbolik ini dilakukan dengan menyerahkan surat terbuka kepada Wali Kota Batu terkait kondisi ekologis Kota Batu yang akan semakin diperparah jika Revisi Perda RTRW dilanjutkan.

Sayangnya, Wali Kota Batu tidak dapat menerima langsung surat yang diberikan. Alasannya karena Wali Kota Batu sedang menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi bersama Kejaksaan Batu. Cukup mengecewakan memang. Alih-alih menerima secara langsung keluhan masyarakat, Wali Kota Batu lebih memilih menghadiri seremoni semu yang sifatnya hanya formalitas. Padahal, isi dari surat terbuka itu juga memuat persoalan korupsi di Kota Batu.

Pada akhirnya, Abdillah Al Kaf yang merupakan Asisten III Setda Kota Batu mewakili Wali Kota Batu untuk menerima surat terbuka itu. Serah terima ini dilakukan di lobby gedung Among Tani.

Serah terima surat terbuka/Dokumentasi Aliansi Selamatkan Malang Raya

Pasca dilakukannya serah terima, Aliansi Selamatkan Malang Raya melakukan pembacaan rilis press tepat di halaman depan gedung Among Tani.

Pembacaan rilis/Dokumentasi Aliansi Selamatkan Malang Raya (9/12/2021)

Adapun, tuntutan yang diajukan oleh Aliansi Selamatkan Malang Raya ini meliputi 3 aspek yang saling berkait-kelindan: Korupsi, Kerusakan Lingkungan, dan Pelanggaran HAM.

Tuntutannya merunut dari skala nasional hingga daerah. Ditujukan secara khusus kepada Presiden RI, DPR RI, Wali Kota Batu, DPRD Kota Batu, hingga KPK. Berikut adalah tuntutan lengkapnya:

  1. Melaksanakan dan menjalankan perjanjian internasional tentang perlindungan dan penghormatan terhadap HAM secara universal, adil dan setara bagi semua berdasarkan tanpa diskriminatif sebagaimana perintah undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan lain yang mengaturnya. Presiden dan seluruh pimpinan daerah di tanah air memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak setiap orang dan kelompok dalam melaksanakan setiap aktivitas sosial, ekonomi, politik dan menjamin kebebasan berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat di muka umum. Khusunya merekognisi hak SIPOL dan EKOSOB secara penuh.
  2. Presiden dan seluruh Pemerintahan Daerah di tanah air segera menghentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap aktivis HAM, Lingkungan, Anti korupsi, Perempuan Pembela HAM dan Komunitas Warga Pejuang HAM pada umumnya. Sebab, keterlibatannya dalam menegakan keadilan HAM adalah wujud kongkrit partisipasi rakyat dalam pembangunan yang mesti dilindungi.
  3. Mendesak kepada DPR RI untuk segera mengesahkan RUU PKS dan menuntut pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di kampus sebagai upaya pencegahan, penindakan dan perlindungan terhadap perempuan di seluruh tanah air.
  4. Mendesak kepada KPK untuk mengusut para pihak yang diduga telah memberi gratifikasi kepada Mantan Walikota Batu sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan JPU KPK pada pengadial Tipikor Jatim.
  5. Mendesak kepada DPRD dan Walikota Batu untuk menghentikan segala bentuk pembangunan infrastruktur dan investasi yang syarat koruptif dan mengancam ekologis di Kota Batu. hentikan Revisi Perda RTRW yang pro Investasi dan semakin memperparah keretakan ekologis di Kota Batu.

Aksi ini dilakukan untuk menarik perhatian pemerintah Kota Batu, DPRD Kota Batu, hingga masyarakat yang akan menjadi korban jika kebijakan pro investor terus dilakukan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.