Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Perda Parkir, Perda Bodong!

Perda Parkir, Perda Bodong!

308
0
BERBAGI
sumber: www.heathresidentscardiff.org.uk
sumber: www.heathresidentscardiff.org.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh Koalisi Anti Perda Tidak Pro Rakyat

(MCW, Pusat Pengkajian Konstitusi Univ. Widyagama Malang, Intrans Institute, dan Praktisi Hukum Kota Malang)

Pengantar

Pemerintah kota Malang telah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi jasa umum, peraturan yang dimaksud adalah peraturan no 1 tahun 2011. Peraturan daerah yang dimaksud mempunyai peran strategis untuk meningkatkan APBD kota Malang yang bersumber dari pendapatan asli daerah, sehingga masyarakat yang mengunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah akan dikenakan pungutan atas penggunaan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah kota Malang. Sebagai produk kebijakan, peraturan daerah yang dimaksud sangat bersentuhan dengan publik sehingga menjadi sangat penting untuk dilakukan satu analisa atas rencana pemerintah daerah, yang akan mengubah perda tersebut dengan perda yang baru, karna jika tidak dilakukan satu analisa dari berbagai aspek (filosofis, yuridis dan sosiologis) ada ke khawatiran produk legislasi yang dibuat oleh pemeritah daerah hanya menguntungkan pihak tertentu tetapi merugikan masyarakat umum.

Secara umum, peraturan daerah kota malang nomor 1 tahun 2011 yang akan dirubah dengan peraturan daerah nomor…tahun 2015, mengatur beberapa jenis retribusi jasa umum yaitu; (i) retribusi pelayanan kesehatan,(ii)retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,(iii)retribusi parkir tepi jalan umum, (iv) retribusi pelayanan pasar, (v) retribusi pengujian kendaraan bermotor,(vi) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, (vii)retribusi pengolahan limbah cair (viii) retribusi menara telekomunikasi. Semua bentuk jenis retribusi jasa umum di atas adalah jenis retribusi yang objek penarikan atau pungutannya adalah kepada publik atau masyarakat, sehingga peran dan partisipasi public menjadi syarat utama untuk mengatakan bahwa perda retribusi tersebut sudah sesuai dengan harapan dan kepentingan umum.

Undang -undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, adalah landasan utama yang harus dijadikan acuan oleh para pemangku kebijakan di dalam pembuatan segala bentuk aturan perundang-undangan yang akan mengatur hajat masyarakat umum, sehingga produk kebijakan yang akan dihasilkan adalah produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya, produk hukum yang dibuat tidak hanya semata-mata untuk mengatur masyarakat secara konstitusional yang relasinya hanya hukum semata, akan tetapi produk hukum tersebut juga mengamodir dan mengajak masyarakat untuk menjadi bagian yang nantinya akan menjadi objek dari produk hukum tersebut

Produk hukum yang ideal menurut undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, adalah produk hukum yang memuat beberapa asas, sebagaimana tercantum dalam pasal 5 dan 6 uu no 12 tahun 2011;

  1. kejelasan tujuan;
  2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
  3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
  4. dapat dilaksanakan;
  5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  6. kejelasan rumusan; dan
  7. keterbukaan.
  8. pengayoman;
  9. kemanusiaan;
  10. kebangsaan;
  11. kekeluargaan;
  12. kenusantaraan;
  13. bhinneka tunggal ika;
  14. keadilan;
  15. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  16. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  17. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Bahkan secara rinci uu no 12 tahun 11, menekankan pentingnya satu kajian yang diwujudkan dalam bentuk naskah akademik, yang mana naskah akademik ini berfungsi untuk (i) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut, (ii) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat,(iii)Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah, (iv) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah

Berdasarkan gambaran umum tentang bagimana dan untuk apa sebenarnya peraturan dibuat, yang secara khusus yaitu tentang perubahan peraturan daerah kota malang mengenai retribusi jasa umum, kami koalisi yang tergabung koalisi advokasi perda tidak pro rakyat ingin mengurai beberapa persoalan substantif yang dalam pandangan kami, peraturan daerah ini terindikasi belum memenuhi aspek yang seharus dimuat sesuai dengan amanat undang-undang di atasnya. Hal tersebut dapat dilihat dari problematika yang tergambar di bawah ini :

Temuan-temuan

  1. Kerangka Peraturan     
  • Landasan Pertimbangan

Kerangka peraturan yang bagus sudah tentu menjadi satu prasyarat utama bagaimana peraturan digambarkan dalam bentuk yang sesuai dengan amanat undang-undang no 12 tahun 2011, dalam kajian yang kami lakukan ditemukan bahwa point konsideran yang dipakai pemerintah kota malang menyebutkan, bahwa perda yang dibuat ini adalah perda baru, artinya mengenyampingkan bahwa sebenarnya kota malang telah memiliki perda retribusi. Hal ini sangat tidak sesuai dengan perintah uu no 12 tahun 2011, yang menekankan adanya kejelasan mengapa perda ini dibuat oleh pemerintah kota malang, padahal sudah jelas bahwa pasal 5 ada point yang mengatur bahwa peraturan yang dibuat harus mempunyai kejelasan dan kesesuaian secara jenis, hirarki dan materi muatan yang akan dibuat oleh pemerintah daerah

  • Landasan mengingat

Substansi yang mengatur point di dalam peraturan daerah yang akan dirubah tidak konsisten untuk mengunakan kesesuaian dengan materi peraturan di atasnya, yang seharusnya dijadikan pokok pikiran untuk mengisi dan menjelaskan hal-hal yang nantinya akan mengatur proses implementasi dari peraturan yang telah. Sebagai contohnya, draft perda ini mencantumkan point mengenai kitab undang-undang hukum acara pidana, akan tetapi landasan yuridis yang dipakai dalam point menimbang tidak mencantumkan uu tentang KUHAP, tetapi yang dicantumkan hanya peraturan pemerintah. Artinya, peraturan daerah yang dibuat ini tidak mengikuti semangat tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang sejatinya adalah landasan utama untuk dipakai oleh para pembuat kebijakan

  1. Materi Perda

Kota malang telah mempunyai perda no 1 tahun 2011, yang saat ini akan dirubah dengan perda yang masih diserahkan kepada Gubernur. Perda nomor 1 tahun 2011 akan dirubah dengan perda yang baru, yang tentu perubahan tersebut harus mengacu kepada semangat dari uu no 11 tahun 2012. Sebagai perubahan yang pertama sudah seharusnya perda memuat alasan-alasan yang logis mengapa perda ini harus dirubah, akan tetapi dari telaah yang dibuat oleh koalisi draft perda ini sangat rancu karna tidak memperhatikan keselarasan atas peraturan di atasnya yang harus dijadikan sebagai pokok-pokok pikiran untuk mengubah perda ini. Sebagai contohnya adalah perda ini akan mengatur beberapa jenis retribusi yang akan dibebankan kepada public yang telah mengunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

  • Retribusi jasa parkir tepi jalan umum, pada point ini pemerintah kota malang tidak menjelaskan dalam konsideran tentang apa landasan yang dipakai untuk menentukan besaran tarif yang akan dibebankan kepada public. Padahal sudah seharusnya peraturan-peraturan (uu, pp, peraturan menteri) dijadikan acuan secara hirarkis untuk menentukan tarif maupun tata cara pelayanan dalam retribusi tersebut. Sebagai contohnya, Uu no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pasal 7 tentang pendapatan asli daerah disebutkan bahwa, Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:
  1. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
  2. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Jika mengacu pada uu tersebut, maka ketentuan dalam perda yang akan dirubah sudah jelas bertentang dengan peraturan di atasnya, karna tarif yang akan ditentukan tersebut akan menimbulkan gejolak dari masyarakat. Parahnya lagi uu no 33 tahun 2004 tidak masuk dalam kerangka pertimbangan dari peraturan daerah yang dibuat

  • Retribusi pelayanan kesehatan, kota malang telah membangun rumah sakit daerah mulai tahun 2012. Rumah sakit ini bertujuan sebagai fasilitas daerah yang dibangun menggunakan APBD kota Malang, salah satu peruntukannya adalah untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu. Akan tetapi dalam perda ini tidak mencantumkan pertimbangan yuridis tentang uu (SJSN dan UU JKN, PP dan peraturan menteri), yang seharusnya dijadikan landasan untuk mengatur tata cara pemanfaatan layanan bagi orang-orang yang tidak mampu di kota Malang. Artinya, pemerintah kota Malang tidak memperhatikan semangat adanya jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat kurang mampu

Dua contoh jenis retribusi yang akan diatur dalam perda perubahan tersebut, jelas-jelas menunjukkan bahwa perda yang mau diatur mengalami segelintir kerancuan.

 

  1. Keberadaan Naskah Akademik

Perda yang bagus adalah perda yang tidak hanya memuat tentang aturan, tetapi perda tersebut menjadi media untuk belajar dan untuk mencipatkan kondisi masyarakat yang harmonis, taat hukum dan kondusif. Hal tersebut tercermin dari keberadaan naskah akademik yang sejatinya menjadi satu basis penelitian yang mengakomudir landasan filosofis, yuridis dan sosialogis. Penelitian tersebut harus meliputi penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. Jika melihat draft perda yang dibuat oleh pemerintah kota Malang, kami mensinyalir perda tersebut tidak melalui naskah akademik yang baik, yaitu sesuai dengan kaidah –kaidah penelitian yabg telah diatur di peraturan-undangan. Bahkan kami menduga perda yang dibuat tidak memiliki naskah akademik, apalagi hasil pemantau kita, proses penyusunannya tidak menganut asas transparansi dan keterbukaan yang biasanya diwujudkan dengan uji public kepada masyarakat

 

Rekomendasi

  1. Gubernur tidak menyetujui perda yang telah dihasilkan oleh pemerintah kota malang (Eksekutif dan legislative )
  2. Pemerintah kota Malang harus mengubah total substansi dari peraturan daerah yang telah diserahkan ke Gubernur, DPRD wajib memanggil pihak eksekutif mengenai kerancuan perda yang diinisasi oleh eksekutif
  3. Pemerintah kota Malang harus memahami esensi politik hukum yang akan berdampak kepada public, artinya alasan untuk meningkatkan PAD kota Malang belum tepat dari segi susbtansi yang diatur dalam perda tersebut

Jika rekomendasi tidak dilakukan, koalisi anti perda abal-abal akan;

  1. Menempuh jalur hukum untuk melakukan judicial review kepada mahkamah agung agar perda tersebut dibatalkan
  2. Menyampaikan kepada public DPRD dan Eksekutif telah melakukan pelanggaran konstitusional yang memberatkan masyarakat kota Malang
  3. Koalisi menerima pengaduan dan keberatan public atas implementasi dari perda retribusi

Koalisi:

Zainuddin|Malang Corruption Watch

Afwith Freastoni| Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Univ Widyagama Malang

Aris Budi Cahyono |Praktisi Hukum

In’amul Mushoffa’|Intrans Institute

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.