Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Perjalanan Dinas Kabupaten Malang Bermasalah Lagi: Korupsi Gaya Baru!

Perjalanan Dinas Kabupaten Malang Bermasalah Lagi: Korupsi Gaya Baru!

18
0
BERBAGI
Sumber foto: jojonomic.com

Ada temuan menarik dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Jatim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020. Dua di antaranya temuan terkait Belanja Perjalanan Dinas yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

  1. Kebijakan pengaturan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam Provinsi Jawa Timur tidak selaras dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019. Mengakibatkan Pemkab Malang kehilangan kesempatan untuk berhemat dari anggaran biaya transportasi yang dibayarkan secara lumpsum (riil; bayar sekaligus). Perjalanan dinas tersebut tidak dilengkapi dengan bukti perjalanan sebesar Rp1.528.944.569;
  2. Pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas pada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp177.143.000 tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pada lima OPD terdapat ketidaksesuaian realisasinya, yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan Ngajum. Temuan ini sudah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp133.228.000.

Masih hangat dalam ingatan terkait temuan serupa dalam LHP BPK tahun 2019. Temuan BPK menunjukkan realisasi biaya perjalanan dinas luar negeri tidak sesuai ketentuan sebesar Rp140.000.000. Paska temuan BPK tersebut Pemkab Malang mengembalikan ke kas daerah.

Temuan BPK dalam dua tahun berturut-turut tersebut memperlihatkan pola penyebabnya, yakni karena faktor kelalaian dan faktor kesengajaan. Faktor kelalaian terjadi karena pejabat terkait belum mengetahui aturan yang berlaku sehingga menyebabkan potensi kerugian negara. Sementara faktor kesengajaan terjadi dengan tujuan meraup keuntungan dari anggaran publik. Publik bertanya, apakah temuan yang terjadi berulang  pada belanja perjalanan dinas disebabkan faktor kelalaian atau ada unsur kesengajaan? Jika karena kelalaian tentu tidak akan terjadi berulang. Adanya temuan berulang ini menunjukkan Pemkab Malang tidak belajar dan berbenah atas catatan BPK pada tahun sebelumnya.

Fenomena lainnya, saat ada temuan BPK, maka OPD terkait akan mengembalikan kerugian negara ke kas daerah. Seolah “diselewengkan dulu, jika ditemukan BPK ya dikembalikan. Toh juga tidak ada sanksi hukumnya. Atau setidaknya uangnya dipakai dulu sebelum dikembalikan bertahap”.

Sektor perjalanan dinas jadi pos yang rawan diselewengkan untuk kepentingan pejabat semata. Padahal belanja perjalanan dinas ini tidak langsung berhubungan dengan kepentingan rakyat. Data APBD Kab Malang juga menunjukkan bahwa anggaran belanja perjalanan dinas selalu tinggi, yakni pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp179.583.522.064, tahun 2020 Rp127.519.676.578, dan tahun 2021 Rp138.531.348.750. Terkesan “uang rakyat” dipermainkan, sementara pelayanan publik dasar dan penanganan pandemi yang membutuhkan prioritas anggaran terabaikan.

MCW menduga cara ini dipakai sebagai modus baru korupsi yang seringkali luput dari jeratan hukum. Padahal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tegas mengamanatkan bahwa “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana”.  

Berdasarkan catatan tersebut, MCW menilai:

  1. Pemkab Malang harus menindaklanjuti temuan BPK Jatim yang menyebabkan potensi kerugian keuangan Negara ke kas daerah, dan memastikan tidak terjadi pada tahun berikutnya;
  2. Mendorong Kejaksaan Negeri dan Polres Kabupaten Malang untuk mendalami temuan-temuan BPK Jatim atas pengelolaan keuangan daerah dan mengungkap modus-modus baru korupsi anggaran publik.

Janwan Tarigan (Kepala Divisi Risdoksi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.