Beranda Suara Rakyat Opini Perjuangan Munir; Keberislaman yang memihak Kaum Mustad’afin

Perjuangan Munir; Keberislaman yang memihak Kaum Mustad’afin

80
0
BERBAGI
Sumber gambar: IDNTimes

Ketika saya berani shalat, konsekuensinya saya harus berani memihak yang miskin dan mengambil pilihan hidup yang sulit untuk memeriahkan perintah-perintah itu, seperti membela korban. Tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak berpihak kepada yang tertindas.”

— Munir Said Thalib

Tepat 17 tahun lalu, 7 September 2004 salah seorang dari sekian mujahid Hak Asasi Manusia (HAM) dibunuh saat mengudara. Sepak terjang perjuangannya disinyalir menjadi penyebab pembunuhan. Kendati rezim Orde Baru telah runtuh berkat reformasi namun tidak berarti bagi pejuang Hak Asasi Manusia yang memperjuangkan kaum Mustad’afin (tertindas) dan cenderung vocal mengkritisi kebijakan pemerintahan.

Tanpa menafikkan pejuang HAM selain Munir Said Thalib, kontribusinya memperjuangkan HAM sebagai wujud keganasan rezim saat itu pada kasus hilangnya 24 aktivis dan mahasiswa di Jakarta (1997-1998), pembunuhan besar-besaran terhadap masyarakat sipil di Tanjung Priok (1984 hingga 1998), dan penembakan mahasiswa di Semanggi, Tragedi I dan II (1998-1999) patut diteladani. Sepak terjangnya menggugurkan keraguan keberpihakan Sang Mujahid terhadap kaum Mustad’afin.

Hingga detik ini seolah ia menolak mati, nama dan gambar wajahnya selalu mewarnai setiap perjuangan mengkritisi kebijakan Negara. Mengutip “Menulis Munir, Merawat Ingatan” , menulis sosok Munir adalah salah satu cara menyampaikan kesadaran, keyakinan dan keterlibatan dalam perjuangannya yang belum usai. Pembunuhannya adalah ilustrasi penegakan hukum dan hak asasi di negera yang terus “bersembunyi” dari kewajibannya.

Sebagai refleksi sekaligus penyempurna romantisme kisah perjuangan “Sang Mujahid”, meneruskan perjuangannya merupakan wujud nyata dari keberislaman kita.  Islam sebagai agama Rahmatan lil ‘Alamin menjunjung tinggi pemenuhan hak asasi manusia serta upaya perlindungan atas pelanggaran oleh subjek hukumnya. Sebagai bukti, beberapa ulama Mutaqaddimin-Mutaakhirin menekankan bahwa hukum Syara’ dalam Islam tidak bisa dijalankan oleh setiap individu mukalaf (orang yang terbebani hukum taklifi) jika pemenuhan hak dasarnya abstain.

Bahkan Allah SWT. turut memuliakan manusia dalam QS. Al-Isra: 70 yang seyogyanya berimplikasi pada jaminan penegakan Hak Asasi Manusia oleh Negara. Hujjatul Islam Imam Al Ghozali menyatakan “kita menolak seluruh pemahaman Islam yang berjauhan dengan logika dan fitrah manusia”.

Hal yang logis tentunya, sebagai gambaran jika tanpa perlindungan terhadap nyawa (hifz nafs) lalu bagaimana kita (Muslim) menjalankan kewajiban-kewajiban sholat, zakat, shodaqoh kita?. Dr. Yusuf Qardhawi berusaha mengulas Fikih Prioritas (Aulawiyat) sebagai dasar mendahulukan hal lebih yang utama berlandaskan pertimbangan syar’i yang benar. Kemaslahatan bersama menjadi cita-cita besar hukum Islam meniscayakan perjuangan setiap pemeluknya sebagai bentuk ibadah sosial hablum minannas.

Dalam perspektif Maqashid Syariah pada konteks Fikih Aulawiyat, kewajiban Negara dalam pemenuhan hak asasi adalah hal yang utama (dlaruriyah). Penjagaan/perlindungan atas nyawa dalam al-kulliyat al-khamsah Maqashid Syari’ah menjamin keutuhan hak manusia secara universal dengan tindakan preventif terhadap segala hal yang berpotensi mengganggu keutuhan hak. Dr. Imara dalam Al-Islam Wa As- Siyasah menyebut salah satu hal yang dapat mengancam hak asasi manusia adalah imperialisme (penjajahan) terhadap suatu daerah baik pada aspek geografisnya maupun ekonomi.

Keteladanan perjuangan Munir tak bisa berhenti pada setiap kata pada tulisan amatir ini. Keberislamannya yang terang bercahaya memberikan setapak arah Hak Asasi Manusia. Maka melanjutkan perjuangannya adalah upaya nyata manusia menuju Insan Cita.

Penulis: Mas Maula Loh Maula Al Ghozali (Relawan MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.