BERBAGI

Penyelenggaraan layanan kesehatan di Indonesia menjadi tugas pemerintah sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar 1945. Secara yuridis penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 34 Ayat 3 “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Salah satu bentuk program pemerintah dalam penyelenggaraan kesehatan nasional ialah dengan meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kemunculan JKN merupakan manifestasi dari adanya Undang – Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan ini bertujuan menjamin agar peserta (masyarakat) memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan berdasarkan prinsip asuransi sosial.

Namun dalam implementasinya program jaminan JKN terdapat beberapa permasalahan. Sejak ditetapkan pada 1 Januari 2014, implementasi program JKN tidak berpihak pada warga miskin. Pada Oktober 2016, Malang Corruption Watch (MCW) menemukan enam daftar masalah pada pelaksanaan JKN di Kota Malang. Pertama, kebijakan anggaran kesehatan belum mencapai minimal 10% APBD; kedua, lemahnya kontrol Dinas Kesehatan (Dinkes) terhadap unit pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas); ketiga, lemahnya pendataan terhadap penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI); keempat, infrastruktur kesehatan tidak memadai dan tidak merata; kelima instansi terkait (Dinsos, Dinkes dan BPJS) tidak maksimal memberikan sosialisasi kepada masyarakat; keenam, minimnya akuntabilitas dan tranparansi terhadap anggaran kesehatan, sehingga memunculkan potensi terjadinya korupsi.

Pada tahun 2017, MCW menyikapi permasalahan tersebut dengan cara melakukan penguatan gerakan masyarakat guna mewujudkan implementasi program JKN di Kota Malang dengan mendorong pemerintah dan pemberi jasa layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. MCW bersama jaringan warga Malang Raya membentuk kelompok masyarakat bernama Forum Masyarakat Peduli Kesehatan (FMPK) yang mendorong pelayanan kesehatan di Kota Malang. Salah satu temuan penting dalam implementasi program JKN di ialah permasalahan akses jaminan kesehatan bagi warga miskin di Kota Malang.

Selengkapnya dapat diunduh disiniPermasalahan Akses Kesehatan di Kota Malang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.