Beranda Suara Rakyat Rilis Pers PERNYATAAN SIKAP #TolakPengadaanKendaraanPimpinanDPRDKotaMalang

PERNYATAAN SIKAP #TolakPengadaanKendaraanPimpinanDPRDKotaMalang

49
0
BERBAGI

Malang, 13 Februari 2019. Penetapan tersangka oleh KPK terhadap 41 DPRD Kota Malang memberikan peringatan luar biasa kepada publik. Namun, pada awal tahun 2019 kejadian serupa yang mengecewakan publik Kota Malang kembali terulang, yaitu dengan adanya anggaran yang cukup fantastis dalam pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD Kota Malang. Malang Corruption Watch bersama dengan masyarakat Kota Malang menolak pengadaan kendaraan pimpinan DPRD Kota Malang sebesar Rp5.8 Milliyar. Hal tersebut didasarkan oleh beberapa hal.

  1. MCW menilai sejauh ini peran DPRD Kota Malang tidak berjalan secara optimal dalam menjalankan fungsinya (legislasi, budgeting, dan pengawasan). Keberadaan DPRD hasil PAW ini seharusnya mampu memberikan pelayanan kepada rakyat secara maksimal, tidak demkian dengan pengadaan mobil dinas untuk pemborosan anggaran APBD.
  2. Bahwa MCW menilai Kendaraan pimpinan DPRD hari ini masih layak untuk digunakan dalam menjalankan aktivitas sebagai pimpinan DPRD. Sehingga pengadaan di tahun 2019 seharusnya tidak dilakukan.
  3. Banyak kebutuhan dasar masyarakat kota Malang yang belum terfasilitasi melalui APBD tahun 2019. Misalnya, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
  4. Bahwa pengadaan kendaraan tersebut telah mencederai kepentingan publik Kota Malang

Oleh karena itu, MCW bersama masyarakat Kota Malang mendesak:

  1. DPRD Kota Malang segera membatalkan pengadaan kendaraan pimpinan dan mengalihkan anggaran tersebut untuk semata-mata kepentingan masyarakat Kota Malang melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2019 mendatang.
  2. DPRD Kota Malang harus fokus melakukan optimalisasi terhadap peran dan fungsinya (legislasi, Budgeting, dan pengawasan) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  3. DPRD Kota Malang wajib Menyampaikan Laporan kinerjanya kepada Publik secara rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran publick (APBD).
  4. DPRD Kota Malang harus mengedepankan kebutuhan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam melakukan penganggaran.

Atha Nursasi/Wakil Koordinator MCW (082335405068/082142795203)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.