Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Persepsi Masyarakat Terhadap Korupsi di Kota Malang Tahun 2020

Persepsi Masyarakat Terhadap Korupsi di Kota Malang Tahun 2020

52
0
BERBAGI
Foto diambil dari nasional.kompas.com
Ilustrator Lucky Pransiska

Malang, 29 Juli 2021. Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari penindakan hingga pencegahan. Termasuk dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) sebagai acuan bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan upaya pencegahan korupsi. Namun, nyatanya hingga hari ini korupsi belum dapat diselesaikan. Hal tersebut juga berlaku di Kota Malang. Tsunami Korupsi yang terjadi beberapa tahun lalu tidak merubah secara fundamental bagaimana pemerintah daerah harus merubah cara pandang tentang pentinganya transparansi, akuntabelitas dan partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi.

Malang Corruption Watch bersama dengan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang telah melakukan penelitian untuk mengukur sejauhmana persepsi masyarakat Kota Malang terhadap implementasi Stranas PK yang sekaligus mengukur sejauh mana potensi korupsi yang terjadi. Terdapat 3 Fokus sektor yang diteliti, Pertama, Perizinan Daerah. Kedua, Keuangan Daerah. Ketiga, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dan, Keempat, penindakan dan pencegahan korupsi di Kota Malang. Responden terdiri dari 400 orang yang tersebar di seluruh kecamatan. Penilaian menggunakan skor nilai 0-4 (0=sangat buruk, 1=buruk, 2=Sedang, 3=baik, dan 4=sangat baik). Berikut temuannya:

  1. Perizinan Daerah
  1. Prosentase pelibatan masyarakat dalam forum konsultasi Publik perencanaan kebijakan perizinan sebesar 27% menilai sangat buruk, 19% menilai buruk, 31% sedang, 19% menilai baik dan 4% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.6 yang berarti buruk.
  2. Prosentase Masyarakat dapat mengakses perizinan sesuai dengan regulasi sebesar 20% menilai sangat buruk, 19% menilai buruk, 33% menilai sedang, 20% menilai baik dan 8% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.8 yang berarti buruk.
  3. Prosentase Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan perizinan sebesar 28% menilai sangat buruk, 26% menilai buruk, 31% menilai sedang, 11% menilai baik, dan 4% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.4 yang berarti buruk.
  4. Prosentase Masyarakat dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaan perizinan sebesar 31% menilai sangat buruk, 26% menilai buruk, 28% menilai sedang, 12% menilai baik, dan 3% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang berarti buruk.

Kesimpulan Skor Persepsi Korupsi disektor perizinan adalah 1.5 yang berarti buruk.

  1. Keuangan Daerah
  1. Prosentase Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan penganggaran keuangan daerah (Misanya dalam Musrenbang) sebesar 25% menilai sangat buruk, 27% menilai buruk, 29% menilai sedang, 12% menilai baik, dan 7% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.5 yang berarti buruk.
  2. Prosentase Masyarakat dapat dengan mudah mengakss informasi pengelolaan keuangan daerah (misalanya: dokumen APBD, RKA, DPA) sebesar 26% menilai sangat buruk, 24% menilai buruk, 31% menilai sedang, 14% menilai baik, dan 5% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.5 yang berarti buruk.
  3. Prosentase Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan atau pelaksanaan pendapatan dan belanja keuangan daerah (Misalnya: Pengawasan terhadap Pendapatan Pajak, Retribusi Daerah dan Penggunaan Anggaran) sebesar 30% menilai sangat buruk, 27% menilai buruk, 29% menilai sedang, 11% menilai baik, dan 3% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang berarti buruk.
  4. Prosentase Masyarakat dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaan keuangan daerah (Misalnya: dalam forum Laporan Keternagan Pertanggungjawaban (LKPJ), dapat mengakses Laporan Keuangan Daerah) sebesar 28% menilai sangat buruk, 28% menilai buruk, 30% menilai sedang, 10% menilai baik, dan 4% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang berarti buruk.
  5. Prosentase masyarakat dilibatkan dalam perencanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa (misalnya: sosialisasi tentang konsolidasi pengadaan, e-catalog, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)) sebesar 28% menilai sangat buruk, 27% menilai buruk, 31% menilai sedang, 11% menilai baik, dan 3% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang berarti buruk.
  6. Prosentase masyarakat dapat mengakses dokumen pengadaan barang dan jasa (Misalnya: dokumen kontrak dengan pihak ketiga) sebesar 31% menilai sangat buruk, 26% menilai buruk, 30% menilai sedang, 10% menilai baik, dan 3% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang berarti buruk.
  7. Prosentase masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa sebesar 12% menilai sangat buruk, 37% menilai buruk, 36% menilai sedang, 3% menilai baik, dan 12% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.6 yang berarti buruk.
  8. Prosentase masyarakat dilibatkan dalam evaluasi pengadaan barang dan jasa sebesar 30% menilai sangat buruk, 27% menilai buruk, 30% menilai sedang, 10% menilai baik, dan 3% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang berarti buruk.
  9. Prosentase masyarakat dilibatkan dalam perencanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah sebesar 29% menilai sangat buruk, 27% menilai buruk, 32% menilai sedang, 9% menilai baik, dan 3% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang berarti buruk.

Kesimpulan Skor Persepsi Korupsi di sektor keuangan daerah adalah 1.4 yang berarti buruk

  1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
  1. Prosentase masyarakat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik (Pendidikan, Kesehatan dan Administrasi Kependudukan) sebesar 24% menilai sangat buruk, 25% menilai buruk, 31% menilai sedang, 15% menilai baik, dan 5% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.5 yang berarti buruk.
  2. Prosentase masyarakat dilibatkan dalam perencanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Maklumat Pelayanan (Pendidikan, Kesehatan dan Administrasi Kependudukan) sebesar 21% menilai sangat buruk, 28% menilai buruk, 33% menilai sedang, 15% menilai baik, dan 3% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.5 yang berarti buruk.
  3. Prosentase masyarakat dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik (Pendidikan, Kesehatan dan Administrasi Kependudukan) sebesar 22% menilai sangat buruk, 28% menilai buruk, 31% menilai sedang, 16% menilai baik, dan 3% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.5 yang berarti buruk.
  4. Prosentase masyarakat dilibatkan dalam evaluasi kinerja aparatur sipil negara (misalnya: melalui survei kepuasan masyaarakat) sebesar 25% menilai sangat buruk, 30% menilai buruk, 27% menilai sedang, 14% menilai baik, dan 4% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.4 yang berarti buruk.

Kesimpulan Skor Persepsi Korupsi di sektor Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi adalah 1.5 yang berarti buruk.

  1. Pencegahan dan Pemberantasan koruspi di Kota Malang
  1. Prosentase penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polres Kota Malang sebesar 20% menilai sangat buruk, 25% menilai buruk, 32% menilai sedang, 17% menilai baik, dan 6% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.6 yang berarti buruk.
  2. Prosentase penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang sebesar 20% menilai sangat buruk, 22% menilai buruk, 36% menilai sedang, 16% menilai baik, dan 6% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.7 yang berarti buruk.
  3. Prosentase Pencegahan Korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebesar 19% menilai sangat buruk, 29% menilai buruk, 29% menilai sedang, 16% menilai baik, dan 7% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.6 yang berarti buruk.
  4. Prosentase pencegahan korupsi yang dilakukan oleh DPRD sebesar 25% menilai sangat buruk, 32% menilai buruk, 25% menilai sedang, 13% menilai baik, dan 5% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.4 yang berarti buruk.

Kesimpulan Skor Persepsi Korupsi pemberantasan dan pencegahan korupsi di kota malang adalah 1.6 yang berarti buruk. Dengan peringkat skor terbesar adalah Kejaksaan dengan skor 1.7, kepolisian dan pemerintah daerah memiliki skor yang sama 1.6 dan yang terendah adalah DPRD dengan skor 1.4

Kesimpulan

Secara umum tingkat korupsi di kota Malang masuk dalam kategori tinggi dengan rata-rata skor 1.5 (buruk), dengan masing-masing skor 1.5 pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik dan reformasi birokrasi serta skor 1.4 pada sektor keuangan daerah. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kota Malang masuk dalam kategori buruk dengan skor 1.6. Peringkat skor terbesar adalah Kejaksaan dengan skor 1.7, kepolisian dan pemerintah daerah memiliki skor yang sama 1.6 dan yang terendah adalah DPRD dengan skor 1.4

CP:

  1. M. Fahrudin Andriyansyah, SH..MH (Peniliti FH UNISMA/081554633373)
  2. Janwan Tarigan (Badan Pekerja MCW/081360331715)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.