Beranda Suara Rakyat Rilis Pers PERSIAPAN PPDB KOTA MALANG 2018 HARUS LIBATKAN PERAN MASYARAKAT

PERSIAPAN PPDB KOTA MALANG 2018 HARUS LIBATKAN PERAN MASYARAKAT

457
0
BERBAGI

Malang, 25 Mei 2018 – Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 akan segera dimulai pada awal Bulan Juni yang meliputi penerimaan pendidikan dasar, yaitu: TK, SD, dan SMP. Malalui mekanisme penjaringan peserta didik baru ini pintu awal pengelolaan pendidikan. Jika awal dari penerimaan peserta didik sudah tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan dan berkeadilan, tentu pelaksanaan pendidikan selanjutnya akan berlangsung tidak baik. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, mekanisme PPDB akan dilakukan dengan 2 sistem (online dan offline).  Sistem penerimaan demikian tentu memiliki nilai postif dan negatif, salah satunya melalui sistem online yang akan dilakukan untuk penerimaan peserta didik SMP diberlakukan 3 jalur: jalur prestasi, jalur zona/wilayah, dan jalur reguler.

Sistem penerimaan yang telah dirancang tersebut tujuannya adalah melakukan pemerataan pendidikan di Kota Malang. Namun, kenyataan yang terjadi dilapangan proses PPDB masih banyak ditemukan penyelewengan. Dalam rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Perbuahan Peraturan Walikota No 16 tahun 2017 tentang PPDB, Malang Corruption Watch (MCW) bersama Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) memberikan catatan sebagai berikut:

Pertama, Perlu ditambahkannya konsideran Permendikbud No 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Dengan mendorong komite sekolah untuk terlibat dalam proses PPDB, hal ini menjadi penting agar proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya pungutan dan/atau sumbangan. Karena sesuai dengan Permendikbud No 14 tahun 2018 jelas tidak diperbolehkan menarik pungutan dan/atau sumbangan ketika proses PPDB berlangsung.  Hal ini juga diperkuat dalam rancangan perubahan peraturan walikota tentang PPDB pasal 25 yang menjelaskan “Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik”.

Kedua, Pemerintah Daerah harus memberikan proteksi kepada orang tidak mampu untuk mengakses pendidikan pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Karena jika tidak, potensi orang tidak mampu untuk putus sekolah akan lebih besar. Dengan demikian, dalam proses PPDB bagi pendaftar dari keluarga kurang mampu harus menjadi prioritas, dengan tidak melakukan pembatasan kuota untuk peserta didik kurang mampu. Tentu dalam proses verifikasi dan validasi data harus dilakukan secara ketat, agar tidak ada modus penyalahgunaan dari pendaftar.

Ketiga, Perubahan proporsi penerimaan melalui jalur wilayah dan non wilayah dari perbandingan 60:40 pada tahun 2017 menjadi 40:60 pada tahun 2018 dinilai masyarakat terlalu drastis. MCW menampung aspirasi masyarakat, setidaknya perubahan itu bisa dilakukan dengan presentase 50:50 agar porsinya dapat memperoleh kesempatan yang sama. Hal ini tentu dengan catatan setiap tahun harus terus ada perbaikan dan pemerataan kualitas pendidikan.

Keempat, dalam Putusan Kepada Dinas Pendidikan mengenai juklak dan juknis PPDB perlu ditambahkan daftar sekolah yang dapat menerima peserta didik inklusi. Selain itu, proses penerimaan untuk peserta didik inklusi masih ada seleksi untuk peserta didik inklusi yang melebihi kuota. Seharusnya Dinas Pendidikan tidak menginstruksikan demikian, namun ada pendekatan metode lain yang digunakan, seperti: memberikan rekomendasi peserta didik inklusi yang melebihi kuota ke sekolah lain.

Kelima, keterlibatan aktif masyarakat sangat penting. Melihat proses PPBD yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya banyak pelanggaran, salah satunya adalah persoalan pungli. Pihak sekolah akan meminta dana dengan nominal tertentu kepada orang tua murid dengan dalih membayar uang meja/kursi. Padahal kegiatan yang demikian tidak dibenarkan dalam proses PPDB. Oleh karena itu pentingnya keterlibatan masyarakat Kota Malang untuk mengawasi pelaksanaan PPBD di Kota Malang sehingga dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Dengan demikian Malang Corruption Watch (MCW) bersama Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) memberikan beberapa rekomendasi terkait pelaksanaan PPDB Kota Malang yang akan berlangsung, sebagai berikut:

  1. Dinas Pendidikan harus segera memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan JUKNIS penyelenggaraan PPDB 2018-2019.
  2. Dinas Pendidikan membuka pos pengaduan pelaksanaan PPDB 2018-2019.
  3. Dinas Pendidikan harus segera memberikan surat Edaran kepada Kepala Sekolah untuk tidak melakukan pungutan dan/atau sumbangan pada saat pelaksanaan PPDB, termasuk tidak boleh meminta biaya Daftar Ulang.
  4. Dinas Pendidikan melibatkan Komite Sekolah dalam Pelaksanaan PPDB di sekolah Masing-masing.
  5. MCW dan FMPP akan membuka pos pengaduan selama kegiatan PPDB
Narahubung:     Suafendi, FMPP (+62 838-3456-1819)

Arifin, FMPP (+62 896-0905-2488)

Ardan, MCW (081216834368)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.