Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Perubahan Status Pegawai KPK, Puncak Pelemahan Upaya Pemberantasan Korupsi

Perubahan Status Pegawai KPK, Puncak Pelemahan Upaya Pemberantasan Korupsi

87
0
BERBAGI
Ilustrasi dari alenia.id

Malang, 12 Maret 2021. Saat ini publik sedang membincangkan ribuan pegawai KPK yang assement dalam rangkaian peralihan menjadi ASN. Banyak yang menilai bahwa ini akan memberikan dampak yang besar pada proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Malang Corruption Watch sebagai organ masyarakat sipil yang bergerak dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menilai bahwa perubahan pegawai KPK menjadi ASN ini merupakan bukti nyata bahwa revisi UU KPK memang benar-benar melemahkan upaya KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pertama, Kedudukan KPK sebagai lembaga eksekutif akibat Putusan MK, kemudian ditegaskan dengan melakukan Revisi UU KPK ( UU 19 Tahun 2019) bahwa KPK merupakan lembaga Negara rumpun eksekutif ini jelas menyalahi konsep Komisi Negara Independen. Karena Komisi Negara Independen ini adalah organ Negara (State Organ) yang berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif dan komisi Negara independen memiliki wewenang mengeluarkan aturan sendiri (self regulatory bodies). Dalam konteks Kepegawaian, seharusnya KPK tetap memiliki self regulated dalam arti memiliki kewenangan mengeluarkan aturan sendiri terkait kepegawaian.

Kedua, Perubahan status KPK ini akan memiliki potensi terganggunya penanganan kasus di KPK, sifat ASN yang didalam aturannya (UU ASN) harus tunduk pada atasan dan ASN harus siap dimutasi di lembaga Negara manapun.  Pertanyaanya, Bagaimana ketika tim penyelidik atau penyidik di masa mendatang yang sedang menangani perkara lalu kemudian di pindah begitu saja ke lembaga Negara lain ?

Ketiga, menilai bahwa status pegawai KPK dapat berpotensi memunculkan konflik kepentingan pada saat menangani perkara nantinya. Perubahan pegawai KPK menjadi ASN ini kedepan akan mempersulit KPK melakukan penindakan terhadap ASN. MCW menilai bahwa menurut pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa PNS dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasn kepolisian.

Keempat, perubahan status pegawai KPK akibat menjalankan Peraturan Nomor 41 Tahun 2020 ini memiliki potensi bahwa kinerja KPK nanti tidak akan efisien dan tidak tepat sasaran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena sifat ASN Indonesia yang masih berorientasi pada penyerapan anggaran, bukan pada hasil suatu program masih melekat di hati mereka.

Oleh karena itu, sebagai penutup, mari kuatkan barisan rakyat, karena kekuatan sejati dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ini adalah kekuatan rakyat yang sadar akan perampasan hak-haknya yang berujung gerakan bersama melawan korupsi.

Narahubung : Ibnu Syamsu. Divisi Advokasi MCW Malang,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.