Beranda Suara Rakyat Opini Pilkada dan Korupsi; Potret Calon Petahana Kabupaten Malang

Pilkada dan Korupsi; Potret Calon Petahana Kabupaten Malang

122
0
BERBAGI
Sumber : Kumparan.com

Dalam sejarah pemberantasan korupsi, pertalian antara korupsi dan Pilkada selalu mewarnai jagat pemerintahan. Nyaris tak terlewatkan setiap tahunnya publik di suguhkan sejumlah pemberitaan perihal korupsi Kepala Daerah. Jawa Timur merupakan salah satu daerah dengan tingkat korupsi kepala daerah cukup tinggi. Dalam rentan beberapa tahun belakangan terdapat kurang lebih 12 kepala daerah yang terjerat korupsi suap dan gratifikasi menjadi modus dominan, sementara sektor paling banyak di korupsi adalah pengadaan barang dan jasa. Korupsi kepala daerah di Malang Raya adalah contoh kasus yang paling fenomenal. Dalam putusan Pengadilan Tipikor Jatim menyebutkan dengan terang, hampir dari ketiga kepala daerah yang terlibat korupsi erat kaitannya dengan proses politik. Kota batu dan kabupaten malang berkaitan dengan politik pilkada, sementara kota malang berkaitan dengan politik anggaran.

Fenomena semacam ini mengingatkan kita pada pendapat Hadiz dan Robinson (2003), menurut mereka, salah satu dampak dari desentralisasi adalah alih-alih melenyapkan korupsi, malah memindah lokus perilaku predatoris ke bawah, yaitu dari agen-agen di pusat keagen-agen di daerah, yang memungkinkan terjadinya pelipat-gandaan situs-situs korupsi dan pembuat kesepakatan yang informal.

Proses Pilkada yang kental dengan praktik korupsi juga Nampak dari kasus mantan Bupati Malang. aliansi politik –bisnis di representasikan dalam bentuk tim sukses. Dimana, para pengusaha, politisi, partai politik dan sejumlah aktor lainnya yang berkepentingan membangun kesepakatan secara informal dengan tujuan yang sangat pragmatis; menyokong, memenangkan, mengkondisikan dan mengkorupsi sumberdaya publik. seperti halnya kabupaten malang, Kota Batu juga menampilkan fenomena serupa, hanya saja dalam temuan adanya dugaan aliran dana dari sejumlah pengusaha untuk menyokong biaya kampanye istri dari mantan walikota batu tersebut, belum ditindaklanjuti lebih serius oleh aparat penegak Hukum (kejaksaan, Kepolisian dan KPK). Sementara kota Malang, proses pembahasan anggaran diwarnai dengan sejumlah praktik konsolidasi informal. hal ini dilatari oleh benturan kepentingan diantara kedua institusi kekuasaan yang saling menyandera satu-sama lainnya. Untuk mempercepat proses pengesahannya maka, perlu dikomunikasikan dengan cara transaksional.

Persis disini, Jhon Gaventa, dalam teori Power Cube (kubus kekuasaan) menegaskan bahwa, kekuasaan yang tersembunyi merupakan kekuatan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kekuasaan ini muncul dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaan dan privilege dari kepentingan-kepentingan (Halim, 2018: 52).  Para politisi baik legislatif maupun eksekutif selalu saja menyisihkan waktu luang untuk melakukan lobi-lobi politik.

Paraktik semacam ini tidak terjadi begitu saja, namun selalu bertalian dengan agenda pertahanan dan pelipatgandaan kekayaan oleh elit oligark. Sebelumnya, oligarki terpusat pada soeharto dan kerajaannya, era pasca soeharto, oligarki justru beradaptasi sedemikian dalam langgam desentralisasi demokrasi. Menurut Winters (2014), motivasi utama para oligark yang berusaha merebut institusi kekuasaan (formal) melalui jalur electoral politic, tiada lain agar dapat mengontrol lembaga-lembaga publik yang tersedia demi melapangkan kepentingan akumulasi dan pertahanan kekayaan para oligark. Para oligark yang semula tumbuh bersama dengan inkubasi kekuasaan Orba, pasca-lengsernya Soeharto harus menemukan formula baru agar tetap survive. Alhasil, satu-satunya sarana yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan kekayaan (wealth defense), sembari terus mendorong proses akumulasi kekayaan, ialah melalui kontrol langsung terhadap lembaga publik atau bekerja sama dengan para politisi (menjadi bandar politik), bagi para kandidat tertentu yang mereka percayai.   

Pilkada dan Aroma Elektoral dalam Pembahasan Anggaran perubahan.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan suatu mekanisme pertarungan kekuasaan yang selalu diwarnai dengan praktik non-demokratis. politik uang, pemanfaatan sumberdaya publik serta pembiaran pelanggaran oleh institusi penyelenggara adalah praktik umum yang kerap terjadi. Sulit membayangkan suatu pemilu berlangsung tanpa pelanggaran-pelanggaran semacam itu, terlebih electoral demokrasi hanya dijadikan mekanisme perebutan kekuasaan oleh para penguasa di daerah dan bukan sebagai proses pendewasaan demokrasi. Hal ini pula yang menstimulasi para politisi berebut kekuasaan, sekalipun dengan cara membeli. Mengutip pendapat Leo Agustino, bahwa pilkada sering kali tidak sesuai dengan harapan teoritik. Demokrasi seringkali terkhianati oleh pelaku aktor politik yang memanfaatkan momen pilkada sebagai arena bisnis (halim, 2018: 129).

Perubahan Anggran Pendapatan dan belanjad Daerah (P-APBD) merupakan suatu mekanisme penting dalam siklus pengelolaan anggaran publik daerah. meskipun bukan merupakan suatu keharusan, namun kebanyakan dari pemerintah daerah seringkali melakukan penyesuaian kebutuhan belanja program dengan mengajukan perubahan APBD. Perubahan tersebut tentunya dilatari oleh berbagai kondisi serta mengacu pada prosedur dan mekanisme yang berlaku.  dalam hal ini, terdapat beberapa regulasi yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan perubahan terhadap APBD. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 81 peraturan ini misalnya, menjelaskan bahwa, Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; d. keadaan darurat; dan e. keadaan luar biasa.

Ditengah krisis penademi seperti ini, sudah barang tentu perubahan anggaran itu dilakukan oleh pemerintah daerah, terlebih ketika dampak virus yang mempertajam ketimpangan ekonomi, politik, sosial dan budaya di masyarakat. hal ini juga berlaku bagi pemerintah Kabupaten malang. Pemerintah Kabupaten Malang telah mengajukan Ranperda P-APBD Tahun 2020 kepada DPRD untuk di bahas bersama melalui rapat paripurna Dewan pada tanggal 20, Agustus lalu. Dalam kesempatan itu, Bupati Malang telah menyampaikan rancangan umum Perubahan APBD yang terdiri dari Komposisi Belanja, Pendapatan, dan penerimaan. Pada kesempatan yang sama juga Bupati Malang menyampaikan dasar yang melatari Perubahan adalah karena terdapat pembengkakan pada sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2020 yang harus dialokasikan kembali. Termasuk didalamnya terdapat anggaran yang bersifat mandatori dan prioritas pencapaian target pembangunan.

penjelasan ini dapat pula berarti bahwa, keadaan darurat covid-19 beserta dampaknya yang mengancam kesehatan dan keselamatan rakyat kabupaten Malang bukan menjadi alasan pokok perubahan APBD dilakukan, sebaliknya untuk memanfaatkan SILPA guna membiayai sejumlah program kedepan. Kendati demikian, penggunaan SILPA untuk membelanjakan sejumlah program pada P-APBD kali ini juga mesti dipahami sebagai suatu proses politis yang erat kaitannya dengan kepentingan elektabilitas para politisi petahana. Sebagai penguasa di daerah, keduanya memiliki kewenangan lebih dalam memutuskan arah kebijakan anggaran, terlebih keduanya merupakan pasangan calon kepala daerah yang akan berkontestasi di pilkada Kabupaten malang sehingga potensi politisisasi anggaran dengan cara-cara diskresi, sulit dihindari.

Paripurna P-APBD dan Potensi Konflik Kepentingan.

Seharusnya, para pemimpin daerah yang hendak mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala daerah berikutnya tidak lagi terlibat dalam proses pembahasan dan penetapan suatu kebijakan. Utamanya berkaitan dengan pembahasan dan penetepan anggaran daerah. Hal itu dimaksudkan untuk menepis kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dan penyelewengan. Apalagi anggaran adalah sumberdaya publik yang rentan disalahgunakan. Karena selain sebagai pihak yang paling berwenang untuk menetapkan dan mengesahkan Ranperda P-APBD tahun 2020, kehadiran Bupati dan Ketua DPRD dalam sidang paripurna tersebut,  juga merepresentasikan kepentingan elektabilitas pencalonana mereka di pilkada mendatang.

Mengutip Aspinal dan Berenschot (2018: 218), dalam bukunya berjudul Demokrasi for Sale “Pemilu, Klientalisme, dan Negara di Indonesia”, menurut mereka, aparat yang merupakan perwakilan negara atau aparat daerah yang terpilih melalui pemilihan maupun pegawai negeri sipil (PNS), mereka adalah orang yang dapat menggunakan sumberdaya negara seperti program kesejahteraan, dana pembangunan, dan kontrak-kontrak karya dari pemerintah- untuk memengeruhi perilaku pemilih. Lebih lanjut, mereka mengungkapkan bahwa, posis yang paling tinggi dari rantai kekuasaan eksekutif itu adalah bupati/walikota, gubernur dan wakil mereka masing-masing yang memegang kontrol besar atas anggaran pemerintah dalam tata pemerintahan terdesentralisasi baru di Indonesia. Upaya untuk mempengaruhi perilaku pemilih juga sudah nampak dari berbagai agenda yang telah dilakukan oleh kedua pasangan calon ini. Selain melaui sejumlah program bantuan sosial; kampung tangguh; dan terbaru adalah pengadaan fasilitas wifi gratis disetiap pemerintahan desa untuk mendukung proses pembelajaran daring.

Sementara itu, upaya untuk mengontrol anggaran, dana pembangunan, kontrak Proyek dan sejumlah program kesejahteraan sosial lainnya oleh para politisi incumbent menggunakan daya diskresi mereka juga besar kemungkinan terjadi dalam momentum perubahan anggaran kali ini. Anggaran pendidikan yang mengalami peningkatan pada P-APBD adalah salah satu bentuknya. Sebelumnya, Komposisi belanaj Pendidikan pada APBD induk 29,1%, naik menjadi 31,57% pada P-APBD. Meningkatnya komposisi belanja pendidikan pada satu sisi akan menunjang pelayanan di bidang pendidikan, akan tetapi dilain sisi menjadi instrument politik bagi para calon petahana untuk memengaruhi perilaku politik publik; membalasnya dengan memberi dukungan suara kepada para calon petahan di pilkada mendatang. Persis disini, Aspinal dan Berenschot, berpendatap bahwa, seperti yang kita lihat, para pejabat hasil pemilihan rakyat disetiap tingkatan itu memiliki kepentingan dalam menggunakan sumberdaya negara yang mereka kontrol untuk tujuan kemenangan mereka sendiri dalam pemilihan berikutnya (Aspinal dan Berenschot, 2019: 218).

Sebagaimana diketahui, dalam pengelolaan anggaran kepala daerah memiliki peran strategis dalam memutuskan suatu  kebijakan anggaran. Berbagai regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah telah memandatkan peran dan kedudukan kepala daerah dalam konteks anggaran. Misalnya, Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 4 menyebutkan bahwa kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kekuasaan ini juga melingkupi sejumlah kewenangan berkaitan dengan perencanaan, pembahasan, penetapan dan pelaksanaannya. Seperti halnya kepala daerah, Pimpinan lembaga perwakilan rakyat itupun memiliki kewenangan yang sentral dalam pembahasan penetapan dan kontrol terhadap pengelolaan anggaran. Fungsi, Legislasi, Anggaran dan Pengawasan menjadi instrument politik yang digunakan untuk mengontrol kewenangan kepala daerah, justru tidak demikian. Merujuk pada aspinal dan Berenschot (2018), bawha para pejabat eksekutif terpilih di semua tingkatan, serta anggota legislatif, menghadapi dorongan atau godaan yang kuat untuk menggunakan dana pembangunan untuk keuntungan mereka sendiri dalam pemilihan umum. Kepala pemerintahan dearah terpilih, terutama bupati dan walikota adalah pemain kunci, tetapi para anggota legislatif (DPRD) juga memberikan suara lebih banyak dalam memutuskan sejumlah program. artinya, kehadiran apara politisi pada pembahasan dan penetapan P-APBD kali ini tidak hanya sebagai pimpinan dari kedua istitusi pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif), tapi juga kental dengan aroma kepentingan elektabilitas mereka pada pilkada mendatang.

Penulis : Nursasi Atha, Koordinator Malang Corruption Watch Malang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.