Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Pilkades Kabupaten Malang Harus Dievaluasi Total

Pilkades Kabupaten Malang Harus Dievaluasi Total

853
0
BERBAGI

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan pada hak, asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari suatu pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota. Keperluan pengurusan masyarakat tersebut tentu membutuhkan seorang pemimpin yang mampu memimpin jalannya Pemerintahan Desa. Kepala desa merupakan unsur yang terpenting yang harus ada dalam suatu Pemerintahan Desa selain Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa.

Pemilihan kepala desa di Kabupaten Malang akan dilaksanakan secara serentak di 268 desa pada tanggal 30 Juni 2019. Akhir-akhir ini, MCW menerima banyak aduan mengenai proses Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Malang. Modus aduan yang masuk paling banyak adalah soal sumbangan warga untuk pembiayaan pemilihan kepala desa, berikut rinciannya:

No Tempat

Modus

1 Salah satu desa Kecamatan Dau Panitia pemilihan Kepala Desa meminta sumbangan ke warga untuk pembiayaan pemilihan Kepala Desa
2 Salah satu desa di Tajinan Panitia Pemilihan Kepala Desa meminta sumbangan ke warga untuk biaya pemilihan Kepala Desa
3 Salah satu desa di Kecamatan Pakisaji Panitia Pemilihan Kepala Desa meminta sumbangan ke warga untuk pembiayaan pemilihan Kepala Desa

 

Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa

Adapun pembiayaan mengenai penyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa diatur dengan berbagai aturan, diantaranya:  Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Selain itu, terdapat pula dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 48 Ayat (1) menjelaskan bahwa biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia Pemilihan Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada desa dibebankan pada APBD.

Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 18 dijelaskan bahwa biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibiayai oleh APBD dan APB Desa. Adapun penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang dibiayai oleh APBD digunakan untuk:

  1. Pengadaan surat suara.
  2. Biaya pendistribusian pengambilan dan pengembalian kota suara dan bilik.
  3. Kelengkapan dan peralatan lainnya.
  4. Honorarium panitia tingkat desa.
  5. Honorarium panitia pendaftaran pemilih.

Sedangkan, yang dibiayai oleh APB Desa digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara meliputi:

  1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara seperti tinta, perlengkapan alat tulis untuk pemungutan suara.
  2. Biaya konsumsi dalam pemungutan suara.
  3. Biaya keamanan dan kebersihan.
  4. Biaya operasional lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan pemungutan suara.

Regulasi yang tidak jelas

Terdapat temuan MCW yang sangat menarik, yakni terdapat pertentangan regulasi, antara Permendagri dengan Peraturan Bupati soal biaya pemilihan kepala desa. MCW menemukan bahwa Peraturan Bupati Malang tentang Pemilihan Kepala desa masih mengacu pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Padahal secara aturan terdapat aturan baru yang mengatur soal pemilihan kepala desa, yakni Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Menurut Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.

Sehingga apabila melihat pada teori hukum, maka aturan yang baru menghapus aturan yang lama. Sehingga pembiayaan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Malang Tahap Kedua yang akan dilaksanakan pada 30 Juni 2019 hanya dibebankan pada APBD Kabupaten Malang Tahun 2019.

Oleh karena itu, agar proses pemilihan kepala desa di Kabupaten Malang tahap kedua ini bisa berjalan dengan lancar dan kondusif, MCW memberikan rekomendasi sebagai berikut:

  1. Mendorong dan menuntut Pemerintah Kabupaten Malang Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengevaluasi total proses penyelenggaraan Pilkades Tahap Dua Tahun 2019 Kabupaten Malang.
  2. Mendorong Pemerintah Kabupaten Malang untuk membuat Surat Edaran agar tidak ada sumbangan dari masyarakat dalam pembiayaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Malang Tahap Dua ini hanya dibebankan pada ABPD Kabupaten Malang.

Contact Person: Ibnu (082228682201)

Lampiran:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.