Beranda Suara Rakyat Opini Pimpinan KPK : Gaya Hedonis dan Minim Prestasi

Pimpinan KPK : Gaya Hedonis dan Minim Prestasi

139
0
BERBAGI

Upaya terhadap penanganan persebaran virus korona hingga kini tak kunjung menunjukan hasil yang menggembirakan. Seperti halnya virus korona, gencarnya virus korupsi dilawan dengan anti-virus pemberantasan korupsi, akan tetapi virus tak tinggal diam dalam mengembangkan diri untuk melawan anti-virus pemberantasan korupsi itu sendiri. Akhirnya, virus tersebut semakin merebak dan menjalar mengisi ruang-ruang yang kosong. Hasil jajak pendapat Kompas, 22 Juni 2020, mempertontonkan citra KPK berada di titik nadir. Survei yang dikeluarkan lembaga survey Indikator mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara pada Februari hingga Mei 2020 menghasilkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK turun dari 81,3 persen menjadi 74,7 persen. Baru-baru ini, kepercayaan publik semakin pudar terkait laporan bahwa Ketua KPK Firli Bahuri menaiki helikopter mewah saat kunjungan berziarah ke makam orangtuanya di Baturaja, Sumatera Selatan.

Dugaan pelanggaran kode etik tersebut telah diadukan oleh Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) kepada dewan pengawas KPK. Berdasarkan laporan yang dikumpulkan Koran Tempo, bukan hanya menaiki helikopter mewah saja, perjalanan ziarah Firli tersebut diduga menggunakan fasilitas milik sejumlah pengusaha.  Pada Sabtu 20 Juni, Firli sempat menumpang mobil Toyota Alphard bernomor polisi BG-50-NG berwarna putih milik pengusaha kayu di Palembang. Setelah itu, Firli bersama istri dan anaknya juga menginap di sebuah hotel di Palembang yang diduga dimiliki pengusaha tersangka kasus suap. Selepasnya, Firli terbang ke Baturaja menumpang helikopter bercorak hitam dengan kode PK-JTO. Terlepas biaya sewa yang dikeluarkan berasal dari uang pribadi atau sumbangan pengusaha, kunjungan pribadi tersebut akhirnya mengundang kontroversi oleh beberapa kalangan.

Berdasarkan penelusuran dokumen Civil Aircraft Register Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan tahun 2019, helikopter dengan kode itu dioperatori oleh PT Air Pasifik Utama. Penelusuran Tempo menemukan perusahaan itu milik PT Multipolar Tbk, yang merupakan bagian dari Lippo Group. PT Air juga beralamat di kompleks bisnis Cyber Park Lippo Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Salah satu anggota Ombudsman RI mengatakan harga sewa helikopter tersebut sekitar US$ 2.500 per jam atau sekitar Rp 35 Juta jika dikonversi ke rupiah. Artinya, setidaknya total harga 4 jam sewa helikopter selama digunakan Firli adalah sebesar Rp 140 Juta.

Pada akhir tahun 2018, James Riady selaku CEO Lippo Group sendiri pernah diperiksa sebagai saksi dalam pusaran kasus suap terkait pembangunan proyek Meikarta yang diduga pernah bertemu dengan Bupati Neneng Hassanah Yasin yang telah menjadi tersangka dalam kasus ini. Tentunya, seharusnya kasus ini tidak berhenti pada penetapan tersangka Bupati Bekasi, namun juga melibatkan pihak swasta yang juga berperan besar. Berdasarkan deskripsi diatas, semangat pemberantasan korupsi KPK dibawah kepemimpinan Firli ini kembali dipertanyakan karena diduga kuat tersandung konflik kepentingan dengan pebisnis besar.

Menelisik Harta Kekayaan Ketua KPK    

Jika dibandingkan dengan pimpinan KPK yang lain, Firli Bahuri sebagai pimpinan tertinggi KPK memiliki harta kekayaan yang paling tinggi, yaitu senilai 18, 2 M. Melansir data dari Elhkpn.kpk.go.id, harta kekayaan dalam bentuk tanah dan bangunan yang dimiliki pimpinan KPK ini sejumlah Rp. 10.443.500.000 yang tersebar di 8 wilayah yang berbeda. Sedangkan harta kekayaan dalam bentuk kendaraan senilai Rp 1.174.417.000. Nilai tersebut merupakan taksiran dari dua sepeda motor dan empat mobil. Rinciannya, Honda Vario Tahun 2007 senilai Rp 2.500.000 , Yamaha NMAX Tahun 2016 senilai Rp 19.000.000 , Toyota Corolla Altis Tahun 2008 senilai Rp. 70.000.000 , Toyota Land Cruiser Prado 2.700 cc matik Tahun 2010 senilai Rp 400.000.000 , Toyota Innova Venturer 2.0 matik Tahun 2019 senilai Rp 292.917.000 , Toyota Fortuner Tahun 2018 senilai Rp 390.000.000. Sisanya lagi adalah harta kekayaan dalam bentuk kas dan setara kas senilai Rp 6.576.024.265.

Perbandingan harta kekayaan pimpinan KPK per 31 Desember 2019

Nama Pimpinan KPK Jabatan Nominal
Firli Bahuri Ketua KPK Rp 18.193.941.265
Nawawi Pamolango Wakil Ketua KPK Rp 2.037.820.676
Lili Pintaouli Siregar Wakil Ketua KPK Rp 1.563.000.000
Nurul Ghufron Wakil Ketua KPK Rp 9.230.857.661
Alexander Marwata Wakil Ketua KPK Rp 5.293.967.915

Sumber : elhkpn.kpk.go.id (diolah penulis)

Buntut Panjang Pemilihan Pimpinan KPK Bermasalah

Sebelum Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK, ia sempat beberapa kali tersangkut dugaan pelanggaran etik selama bertugas di KPK. Kebijakan ataupun pertemuannya dengan tokoh-tokoh pilitik dianggap tidak pantas dilakukan oleh petinggi lembaga anti rasuah ini.

Dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri

Sebelum menjadi Ketua KPK Saat menjabat sebagai ketua KPK
Pertemuan dengan Zainul Majdi. Pada 12 dan 13 Mei 2018, ketika menjabat Deputi Penindakan KPK, Firli dua kali bertemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi tanpa surat tugas dari pimpinan KPK. Saat itu, Komisi tengah menyelidiki dugaan korupsi kasus divestasi Newmont Nusa Tenggara yang menyinggung nama Zainul. Seperti yang telah disampaikan Saut Situmorang (wakil ketua KPK saat itu), hasil pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal adalah terdapat dugaan pelanggaran berat. Pemulangan penyidik tak sesuai dengan prosedur. Wadah pegawai KPK menuding Firli dan pemimpin Komisi lainnya melanggar prosedur karena memulangkan penyidik Komisaris Rossa Purbo Bekti ke kepolisian pada 2020. Menurut wadah pegawai, pemulangan tersebut berpotensi melanggar etik.  
Pertemuan dengan wakil ketua BPK. Firli terekam bertemu dengan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar di gedung KPK pada 8 Agustus 2018. Ia menjemput Bahrullah di lantai dasar dan membawanya ke ruang kerja. Dia juga memanggil penyidik untuk hadir dalam pertemuan yang berlangsung selama 30 menit. Bahrullah ketika itu diperiksa sebagai kasus mafia anggaran untuk tersangka Yaya Purnomo. Tuduhan tak mengenakan masker. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman, melaporkan Firli ke Dewan Pengawas. Firli sebagai ketua KPK dianggap tak memberi teladan lantaran kedapatan tak mengenakan masker saat berkunjung ke Baturaja, Sumatera Selatan.  
Pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri. Firli mengaku pernah bertemu dengan Ketua Umum PDIP di Hotel Fairmont, Jakarta, pada 1 November 2018. Firli menyatakan pertemuan tersebut tidak disengaja. Penasihat KPK berpendapat pertemuan itu seharusnya dihindari supaya tidak merusak integritas pegawai KPK. Tuduhan bergaya hidup mewah. Firli dilaporkan karena dugaan menumpang helicopter seri PK-JTO dari Palembang ke Baturaja, helikopter itu diduga milik perusahaan swasta.

Sumber : Koran Tempo (diolah penulis)

Sederet dugaan pelanggaran etik yang dilakukan sebelum mencalonkan diri sebagai ketua KPK nyatanya tidak dijadikan pertimbangan sama sekali oleh panitia seleksi. Hingga akhir seleksi pencalonan, Firli tetap mulus melenggang menduduki kursi tertinggi pimpinan KPK, padahal syarat lolos seleksi adalah memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik. Hingga kini, tidak ada tindak lanjut yang jelas terkait dugaan pelanggaran kode etik tersebut. sehingga semakin memperpanjang catatan buruk terhadap lembaga anti rasuah ini.

Seperti yang telah kita ketahui bersama, seorang pimpinan KPK harus mempunyai watak yang baik sehingga dijadikan teladan oleh pegawai KPK lainnya, cakupan lebih luas, perilaku pimpinan bisa menjadi teladan bagi masyarakat luas. Yang terjadi saat ini pimpinan KPK justru tersangkut serangkaian dugaan pelanggaran kode etik yang semakin mencoreng nama baik instansi. Peristiwa ini semakin meragukan integritas pimpinan KPK saat ini.

Urgensi Dewan Pengawas

Setelah revisi Undang-Undang KPK pada 2019, Dewan Pengawas KPK telah menerbitkan aturan baru mengenai kode etik untuk segenap pimpinan dan pegawai. Seorang pimpinan harus mengedepankan hidup yang sederhana sebagaimana tertuang dalam nila-nilai dasar dan pedoman perilaku. Lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK, pada bagian nilai dasar Integritas Nomor 27 disebutkan “Tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama insan Komisi”. Berlandaskan peraturan ini, patut sekali jika penggunaan transportasi helikopter yang dilakukan Firli Bahruri tersebut justru semakin menyakiti hati dan nurani publik karena bersebrangan dengan semangat penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK.

Disamping mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang internal KPK, Dewan Pengawas harus mengawasi tindakan eksternal, terutama berkaitan dengan kode etik yang harus dipatuhi oleh para pimpinan dan pegawai KPK. Disini obyektifitas dewan pengawas diuji. Dewan pengawas wajib menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang KPK itu sendiri. Jangan sampai dewan pengawas tebang pilih dalam menegakkan peraturan yang sebelumnya telah ditetapkan. Jika telah terbukti melanggar kode etik, tanpa memandang apakah pimpinan atau pegawai, dewan pengawas wajib menindaklanjutinya secara tegas.

Jika mau berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, seringkali pengusutan atas dugaan pelanggaran kode etik di KPK berjalan lamban dan tanpa kejelasan. Langkah yang bisa diambil adalah dengan memberi tenggat waktu yang jelas terkait proses pengusutan atas laporan dugaan pelanggaran tersebut. Dewan pengawas juga harus terbuka kepada publik jika memang ditemukan adanya fakta bahwa yang bersangkutan telah melanggar kode etik.

Sejauh ini, dewan pengawas masih mempelajari alat bukti dan mengumpulkan saksi. Dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku dalam  pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa “Pemeriksaan dan persidangan dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Akuntabilitas dalam persidangan juga menjadi asas pemeriksaan dan persidangan. Pada intinya, publik hanya membutuhkan informasi berkaitan tindaklanjut yang jelas dari dewan pengawas. Jangan sampai publik semakin menaruh kecurigaan lantaran dewan pengawas mendiamkan potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan pimpinan KPK.

Ahmad Adi (Unit Pendidikan Publik MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.