Beranda Suara Rakyat Platform Kepemerintahan Baru (Tinjauan Analitis Isu Strategis Lokal Dan Nasional Pasca Pemilu...

Platform Kepemerintahan Baru (Tinjauan Analitis Isu Strategis Lokal Dan Nasional Pasca Pemilu Di Kota Malang)

100
0
BERBAGI

Tahun 2014 menjadi hingar-bingar momentum politik dengan perayaan pesta demokrasi yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden untuk periode 2014-2019. Sebuah hajatan terbesar negara yang tentunya tidak menghabiskan sedikit tenaga dan uang. Semua mata terfokus pada isu tunggal bernama pemilu. Pembicaraan masyarakat di ruang-ruang publik selalu mengaitkan terhadap isu seksi terkait kepemimpinan indonesia. Bahkan tidak dipungkiri terjadi gesekan-gesekan sosial di tataran kaum elit maupun kaum alit. Tentunya hal ini menjadi sinyal positif terkait pembangunan demokrasi indonesia kedepan. Namun kedewasaan masyarakat secara substansi demokrasi masih perlu diperbaiki.

Khusus bagi masyarakat kota malang tidak hanya isu panas terkait pilpres dan pileg yang bergulir, masih segar di ingatan masyarakat tahun 2013 lalu terjadi pula kontestasi politik pemilihan wali kota dan pemilihan gubernur jawa timur. rentetan momentum politik ini tentunya sudah berakhir saat ini. Semua kalangan harus legowo dengan hasil yang ditetapkan.mengutip statement sri sultan hamengkubuwono“sek menang ora oleh umuk sek kalah ora oleh ngamuk”. Bangsa ini harus memiliki mental ksatria. Namun bukan berarti masyarakat tutup mata dan tutup telinga akan kinerja kepemerintahan baru apalagi membangun opini tentang oposisi. Masyarakat harus menjadi subjek pembangunan dengan partisipasi aktif dalam demokrasi.

Ruang-ruang partisipasi masyarakat dengan kepemerintahan baru baik ditataran nasional maupun lokal perlu penyesuaian. Potensi partisipasi masyarakat cukup terbuka lebar sehingga perlu adaptasi dengan isu strategis yang berkembang. Isu-isu strategis yang akan dipaparkan di makalah ini pada dasarnya terdapat pula dalam visi-misi presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla dan juga Walikota Malang. kanal aspirasi melalui badan legislatif yang selama ini macet bisa didorong dengan beberapa usaha karena masyarakat kita sudah mulai melek informasi. namun tidak lupa perlu adanya kalkulasi ancaman  yang berpotensi merusak jalannya pembangunan karena kepentingan segelintir orang.

Demokrasi

Data yang dirilis oleh KPU pusat bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif mencapai 75,11% sementara pilpres pada kisaran 70%. Tentunya berita ini menjadi sebuah indikator yang baik terhadap kondisi demokrasi di indonesia. Namun hal yang perlu didalami kembali adalah faktor apa yang menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi. Karena nyatanya dengan sistem pemilihan legislatif yaitu proporsional terbuka dengan suara terbanyak membuat praktik kecurangan seperti politik uang, kampanye hitam, penyalahgunaan jabatan dan lainnya, malah terjadi kian masif. Begitu pula yang terjadi di pemilihan presiden dua pasang capres dan cawapres beradu sengit dan melempar isu yang sering menggoncang keheningan publik. Terkait kecurangan pileg MCW menemukan 73 indikasi praktik politik uang, begitu pula pada saat pilpres ditemukan 3 indikasi praktik yang sama. Kecurangan yang sama terjadi pula saat Pilwali Kota Malang dan Pilgub Jatim.

Mahalnya ongkos politik menjadi kendala yang harus diselesaikan karena hal ini merupakan akar masalah dari demokrasi di indonesia. Sering kali masyarakat dijadikan objek demokrasi melalui uang. Biaya untuk penyelenggaraan pemilu 2014 saja mencapai 9,1 trilyun. Rumah pemilu.org merilis terkait mahalnya pemilukada di daerah yang mencapai puluhan milyar. Belum lagi ongkos politik yang perlu dikeluarkan oleh calon legislatif, calon walikota, calon gubernur, dan calon presiden. Bank indonesia mentaksir perputaran uang ketika pemilu 2014 meningkat mencapai 100 trilyun. Dan hampir di tiap daerah penarikan uang dan kebutuhan pecahan kecil meningkat.Mahalnya ongkos politik pun belum tentu atau bahkan tidak sama sekali memberikan jaminan terpilihnya sosok pemimpin yang mengakomodir pilihan rakyat, utamanya di badan legislatif.

Partai politik sebagai konsekuensi logis dalam berdemokrasi perlu diperbaiki karena kian pragmatis. Proses pengkaderan dan pendidikan politik pun jarang dilaksanakan. Bisa dilihat dari kapasitas anggota dewan yang kerjanya menghabiskan uang rakyat untuk pendidikan dan pelatihan. Untuk kota malang saja, jumlah anggaran yang digunakan untuk penginkatan kapasitas dewan dalam satu periode mencapai 40 milyar. Anggaran tersebut berimplikasi terbalik dengan dana untuk perda. Koalisi yang dibangun seringkali hanyalah alih-alih kongkalikong untuk menggarong bersama, bagi-bagi kursi menteri dan kepentingan prakmatis lainnya. Di amerika, senator adalah orang yang memiliki kapasitas hukum dan politik. Mereka adalah lulusan dari universitas ternama yang ada di amerika. masyarakat pun tahu siapa yang memiliki kapasitas dan siapa yang tidak. Sehingga ketika menduduki dewan mereka langsung bisa bertarung argumentasi terkait kebijakan yang diusung melalui aspirasi publik. Tentunya sangat kontras dengan yang terjadi di indonesia dimana fungsi badan legislatif menjadi sekolah bagi dewan terpilih yang tidak cakap dan terampil.

Ekses-ekses yang ditimbulkan dari buruknya demokrasi yang substansial sangatlah kompleks. Termasuk hilangnya eksistensi masyarakat dalam untuk bisa menembus tembok penghalang aspirasi yang makin lama makin tebal. Kongkretnya, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kontradiktif dengan kebutuhan masyarakat. Selama ini masyarakat hanya dijadikan objek pembangunan dan tersingkir dari pusaran perencanaan.

Ekonomi

Penguatan sistem ekonomi menjadi penting karena nyatanya pasca proklamasi, kedaulatan sebagai konsekuensi logis dari kemerdekaan tidak tercapai, termasuk di bidang ekonomi. Tamparan keras diutarakan oleh perdana menteri tetangga sebelah, mahatir mohammad, awal tahun 2000 di jakarta dengan mengutip perkataan sukarno “neo-kolonialisme bukanlah istilah fantasi yang dibuat oleh sukarno, hal itu benar-benar ada, dan dilakukan oleh para penjajah lama”. Begitu bodohnya negeri ini menyerahkan kedaulatan ekonomi, pangan dan energi kepada kepentingan asing.

Pada dasarnya telah banyak regulasi yang dibuat untuk pengaturan ekonomi seperti, UU anti monopoli, UU UMKM, UU perpajakan, UU perburuhan, UU penanaman modal dan peraturan turunan yang banyak. Regulasi yang sedemikian rupa dibuat untuk kepentigan pengaturan ekonomi yang seharusnya berasaskan pada keadilan dan sesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Sektor-sektor potensial dan berpengaruh pada hajat hidup orang banyak diserahkan kepada asing demi kepentingann investasi. Sebagai contoh kecil adalah air. Tentunya kita menyadari dengan merek air minum yang kita konsumsi adalah milik asing. Beberapa perusahan air untuk keperluan rumah tangga juga dimiliki asing. Bahan Bakar Minyak yang akhir-akhir ini diributkan pun diserahkan ke asing. Masyarakat hanya diberi informasi bahwa pemerintah bisa terjebak dalam defisit fiskal jika harga tidak dinaikkan. Namun apakah pernah ada transparansi pengelolaan sektor migas dari hulu hingga hilir.

Begitu banyaknya aspek yang dikuasai oleh perusahan multi nasional. Lantas jika dibenturkan dengan konteks UMKM yang ada di indonesia sangatlah jauh dari semua itu. Di semua aspek, baik industri, pengolahan dan pengecer. Lantas apakan mampu orang-orang kecil yang hanya mendapatkan pendapatan subsisten melawan kekuatan korporasi besar semacan ini.

Banyak indikator tentang apakah pemerataan tercapai atau tidak. yang terpenting adalah peran UMKM, karena mereka pencipta lapangan kerja. Kecuali itu, kebijakan yang pro keadilan dan pemerataan hasilnya juga harus tercermin dalam bentuk keadilan dan kewajaran serta kepatutan dalam pembagian kenikmatan dan beban antara perusahaan besar dan UMKM. Jika dilihat angka-angkanya per tahun 2000. Sampai sekarang angka-angka ini tidak banyak berubah, mungkin bahkan memburuk dengan tutupnya begitu banyak industri sangat kecil yang kesulitan BBM, kedelai dan gandum, ditambah dengan saingan dari China yang dahsyat (Gie, 2011)

UMKM adalah pemulih perkekonomian namun dilupakan. Dari sekitar Rp.35,2 triliun tambahan produk domestik bruto (PDB) yang terbentuk selama periode 1998-2001, maka lebih dari separuh kenaikannya (56,2% atau Rp.19,8 triliun) disumbangkan oleh UMKM. Dari total tambahan lapangan kerja yang tercipta selama periode 1998 – 2001, usaha kecil dan usaha menengah masing-masing menyerap 7,9 juta dan 1,0 juta tenaga kerja, sedangkan usaha besar hanya menyerap tambahan tenaga kerja sebesar 41,7 ribu. Secara keseluruhan, dalam periode yang sama produktivitas usaha dari usaha kecil cukup bertahan (tetap di sekitar Rp.4,2 juta per unit usaha), sedangkan produktivitas usaha dari usaha menengah dan besar mengalami penurunan, masing-masing dari Rp.1,24 miliar dan Rp.85,85 miliar di tahun 1998 menjadi Rp.1,23 miliar dan Rp.82,4 miliar per unit usaha di tahun 2001. Sementara itu, produktivitas tenaga kerja di usaha kecil, menengah, maupun besar mengalami penurunan. (Gie, 2011)

Responsifitas pemerintah dalam pembangunan UMKM dapat dikatakan nihil. Pelajaran berharga ketika krisis 1998 tidak mampu diartikulasikan dengan baik untuk membuat kebijakan yang lebih mengakomodir perekonomian rakyat kecil. Pemerintah seringkali menggunakan asumsi pragmatis dalam kebijakan ekonomi untuk mecapai angka pertumbuhan yang tinggi. Singkatnya, perusahaan-perusanhaan besar yang kebanyakan adalah hasil investasi baik domestik maupun asing, memang mampu secara cepat menciptkan produk untuk stimulus perekonomian. Namun berkaca dari Angka-angka tersebut mengungkapkan bahwa yang menggerakkan ekonomi kita selama resesi ini adalah kekuatan ekonomi rakyat yang disebut usaha kecil dan mikro. Memang tingkat pertumbuhan yang diberikan tidak terlalu signifikan. Namun bisa dilihat serapan tenaga kerja yang dihasilkan untuk pembangunan sangatlah besar. Sehingga aspek pemerataan dan distribusi pendapatan tersebar. Penjelasan dibawah ini akan menggambarkan bagaimana timpangnya pendapatan antara usaha besar dan kecil.

Andil UMKM rata-rata secara individual masih sangat kecil dibandingkan dengan usaha besar.Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan bahwa jumlah perusahaan seluruhnya di Indonesia adalah 36,8 juta. Dari jumlah ini yang tergolong UMKM sebesar 99,9%. Jumlah perusahaan-perusahaan besar hanya 1.831 buah atau 0,01%. Tetapi andilnya dalam pembentukan PDB sebesar 40,64%. Yang 99,99% dari jumlah perusahaan bertanggung jawab atas 59,36% dari PDB.Ditinjau dari sudut penampungan angkatan kerja, UMKM menampung 99,44% dari angkatan kerja yang ada.Tetapi kalau andil UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto atau PDB yang diambil, sangat tidak proporsional. UKM yang merupakan 99,9% dari jumlah perusahaan, andilnya dalam pembentukan PDB sebesar 59% atau Rp.638 trilyun. Usaha besar yang merupakan 0,01% dari seluruh jumlah perusahaan memberikan andil sebesar 41% terhadap PDB atau Rp.437 trilyun.Kalau kita ambil rata-ratanya, setiap UKM membentuk PDB senilai Rp.638 trilyun setiap tahunnya, sedangkan Usaha Besar yang hanya 0,01% membentuk PDB sebesar Rp.437 trilyun. Diambil rata-ratanya, andil perusahaan-perusahaan besar dalam pembentukan PDB adalah Rp.238,7 milyar per tahun per perusahaan, sedangkan UKM sebesar rata-rata Rp.17 juta per tahun per perusahaannya. Ini berarti bahwa andil per perusahaan besar dalam pembentukan PDB adalah 13.770 kali lipat dari andil UKM. (Gie, 2011)

Mengapa andil dalam pembentukan PDB begitu penting? Karena andil dalam pembentukan PDB kurang lebihnya mencerminkan pendapatan. Dapat kita bayangkan betapa timpangnya pendapatan rata-rata dari UKM dibandingkan dengan perusahaan berskala besar.

Indek rasio gini yang menerangkan mengenai ketimpangan pendapatan di indonesia sudah mencapai angka psikologis yaitu 0,41 dari skala 0-1. (yustika, 2012) Berarti sudah terjadi ketidakadilan distribusi pendapatan yang terjadi di indonesia. Melihat teori yang dikemukakan oleh John Ralw, bahwa dalam pembuatan kebijakan pemerintah haruslah mempertimbangkan aspek pemerataan pendapatan demi keadilan. founding father negara ini telah menyatakan dalam sila ke-5 pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Operasionalisasi dari sila tersebut tidak dapat dikonkretkan secara nyata.

Pemberantasan korupsi

Isu pemberantasan korupsi adalah hal yang sering kali dibicarakan di kalangan masyarakat semua kelas. Gurita korupsi yang mengakar sejak lama tidak hanya membicarakan penyalahgunaan wewenang dan kerugian atas kekayaan negara yang diambil. Korupsi menjadi penyakit sosial yang kian hebat menjalar, tidak hanya sikap dan perilaku yang terkorup, nalar pikir manusia indonesia kian lama makin terkooptasi dengan virus korupsi. Sehingga kebijakan yang dicetuskan adalah kebijakan yang korup dan berdampak pada kerugian negara. Kebijakan yang dibuahkan dari pikiran yang terkorup lebih menyengsarakan rakyat dan menimbulkan kerugian negara yang lebih besar. Sudah banyak bukti atas argumentasi tersebut. Skandal kasus korupsi BLBI yang hingga kini tidak selesai adalah contohnya.

Sehingga tidak cukup penguatan perangkat hukum, aparat hukum, sistem, prosedur dan transparansi. Karena pada dasarnya pemberantasan korupsi harus didasarkan pada pembangunan manusia yang bebas korupsi dan takut melakukan korupsi. Karena sebaik apapun penguatan yang dilakukan oleh negara otak manusia tetap tidak terbatas untuk mencari celah.

Menilik data yang dimiliki KPK sejak tahun 2004-2014 terjadi pengkatan jumlah kasus korupsi

data opinin zen

 

Di tingkatan lokal hal tersebut sama saja terjadi. Hasil riset MCW tentang korupsi di Jawa timur tidak mengalami penurunan justru meningkat dengan konfigurasi modus dan pelaku yang beragam. Adanya desentralisasi memiliki dampak semakin masifnya korupsi di daerah.

Tentunya fenomena korupsi tidak lagi dapat dilihat dari satu kacamata yaitu hukum. Namun fenomena korupsi harus dilihat dari perspektif yang lebih luas seperti kebudayaan, psikologi, tata negara dan lainnya. Formulasi untuk penanganan korupsi dan pencegahan tidak hanya didasarkan pada penguatan sistem intern dan penguatan instrumen hukum. Formulasi pembangunan moralitas dan etika anak bangsa perlu dirumuskan dengan baik sehingga mata rantai korupsi dapat terputus bagi generasi anak bangsa .

Pelayanan publik

Pada dasarnya berdirinya pemerintah adalah instrumen pengelolaan kekayaan negara dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. pemenuhan itulah yang kemudian melekat pada fungsi negara sebagai pelayan publik. Kebutuhan dasar warga negara yang harus di-cover oleh pemerintah pada dasarnya sangatlah banyak. Terdapat 3 isu strategis yang menjadi pembahasan dalam banyak forum. Yang pertama dalah jaminan sosial bagi masyarakat, yang pada awal tahun ini diimplementasikan dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN). Tentunya masyarakat harus objektif dalam menilai upaya pemerintah untuk melakukan proteksi sosial berupa kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Perlu disadari dalam membuat sistem jaminan sosial sangatlah rumit, mulai dari urusan administratif sampai pada urusan fiskal negara untuk jaminan sosial.

Implementasi program JKN bisa menjadi sistem jaminan sosial yang cukup kredibel. Namun yang perlu dicermati adalah program tersebut tidak diimbangin dengan pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai dari pemerintah. Rasio pengguna program JKN dengan kamar rumah sakit sangatlah timpang walaupun perlu disadari terdapat mekanisme rujukan berjenjang. Terlepas dari hal tersebut upaya Pemerintah dengan Program JKN perlu didukung dan dikawal bersama.

Pelayanan mendasar kedua dan menjadi amanat konstitiusi adalah pendidikan. Dimana masyarakat kita saat ini masih dapat dikatakan sulit dalam mengakses pendidikan. Pada dasarnya pendidikan adalah investasi sosial negara berupa pembanguanan manusia yang mumpuni. Program wajib belajar yang dicetuskan pemerintah masih diiringi dengan adanya pungutan liar, pengelolaan dana yang tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran.

Hal terakhir dan cukup krusial adalah pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Infrastruktur menjadi gambaran utama kemajuan negara. Bagaimana akses-akses ekonomi dapat berjalan dengan baik tercermin dari infrastrukur. Dalam logika ekonomi, infrastruktur adalah penyambung antara daerah produktif menuju daerah konsumtif, Dari desa ke kota. Sering kali pembangunan infrastruktur menjadi lahan basah untuk korupsi sehingga tidak terbangun dengan baik. data KPK menunjukkan pengadaan barang dan jasa menjadi kasus peringkat ke 2 setelah suap.

data opinin zen2

 

Jika ditelusuri lebih lanjut kasus suap yang terjadi seringkali terkait dengan deal dalam pengerjaan proyek pemerintah.

Hal yang paling mengejutkan untuk masalah pelayanan publik bukan pada aspek mekanisme pemenuhan kebutuhan publik. Namun pada urusan penganggaran yang tidak sesuai dengan konstitusi. Pendidikan seharusnya mendapat porsi 20% dari total anggaran diluar belanja langsung. Begitu pula kesehatan yang seharusnya disisihkan 10%. Postur anggaran, baik APBN maupun APBD, hampir mayoritas terbebani dengan gaji pegawai yang banyak. Rata-rata Rasionya hampir 50% di tiap daerah. Tentunya masih santer dipemberitaan terkait beban APBN karena subsidi BBM yang mencapai 300 trilyun. Namun pemberitaan tidak pernah memuat hal kedua yang membebani APBN yaitu gaji pegawai dan berikutnya adalah utang luar negeri yang sudah jatuh tempo. Bila dilihat melalui postur anggaran yang begitu besar kinerja pegawai negeri yang sedemikian besar tidak berimplikasi banyak dengan pelayanan publik yang diberikan.

Kepemerintahan baru

Terpilihanya kepemimpinan baru ditingkatan nasional yaitu Jokowi-Jusuf Kalla dan kepemimpinan baru di Kota Malang yaitu H.M. Anton dan Sutiaji perlu dijadikan momentun untuk menyusun strategi gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tentunya berubahnya kondisi perlu kelihaian dalam membaca peluang dan ancaman yang sama-sama harus dimanfaatkan dan diantisipasi. Empat isu strategis di atas pada dasarnya sudah tertera dalam rencana yang dituangakan dalam visi, misi dan program baik Jokowi-Jk maupun H.M Anton-Sutiaji yang mungkin tak perlu dibicarakan lebih panjang lagi.

Platform yang di gagas dalam kepemerintahan baru sudah cukup menyentuh aspek isu strategi yang telah dibicarakan diatas. Tinggal bagaimana implementasi dari program tersebut dikawal oleh publik agar nantinya pembangunan dapat berjalan dengan ideal. Sebagai contoh dalam program Jokowi-JK mengenai penguatan demokrasi dengan merombak UU partai politik agar dapat melaksanakan program pengkaderan, transparansi laporan keuangan, pengaturan ongkos politik. Hal ini cukup fundamental untuk membangun demokrasi yang lebih baik dan berbiaya murah. mengenai isu ekonomi, presiden terpilih akan melaksanakan ekonomi berbasiskan kerakyatan melalui UMKM. Perlu dikawal apakah formulasi teknis yang akan dibuat sehingga stimulus UMKM dapat tumbuh disertai dengan pemerataan. Janji terkait penguatan hukum dalam pemberantasan korupsi sudah dipuji banyak pihak. Bahkan sampai pada pembangunan karakter bangsa yang lebih dikenal masyarakat dengan revolusi mental. Sampai pada pembanguna pelayanan publik, khusunya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Pemerintah kota malang yang telah berjalan kurang lebih satu tahun memiliki fokus yang hampir sama dengan slogan Kota Malang sebagai kota bermartabat. Menjadi kota BERsih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik. Terdapat catatan penting selama implementasi visi-misi tersebut karena pemerintahan sudah berlajan 1 tahun. Nyatanya era kepemimpinan baru Kota Malang belum menghasilkan hal yang signifikan. Melihat isu strategis yang telah dipaparkan tidak ada upaya pemerintah untuk membangun konstituensi yang baik dengan masyarakat. secara pribadi saya lebih sering menilai apa yang dilakukan oleh walikota hanyalah pencitraan kosong semata. Baik di media massa maupun di masyarakat. aspisari yang didengungkan warga seringkali tidak didengar dengan baik. contoh simpel adalah penetapan jalan satu arah dengan kajian yang sangat minim bahkan hanya bersifat spekulatif. Konstituensi dengan legislatif pun tidak berjalan dengan baik.

Pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan/UMKM tidak direalisasiskan dengan baik. bukti nyata adalah alokasi dana untuk dinas koperasi dan UMKM hanya 2,5 milyar. Hal yang perlu diantisipasi juga adalah rencana pembangunan kawasan industri elektronika dan tembakau. Tentunya rencana pembanguna ekonomi ini adalah sangat prakmatis sebagaimana dijelaskan diatas, hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Tanpa memperhatikan kebutuhan pemerataan pendapatan, potensi daerah dan juga ekses sosial-lingkungan.

Dalam upaya pemberantasan korupsi walikota kurang mampu memberikan instruksi yang tegas. Sangat dimungkinkan dukungan publik kota malang diperlukan agar banyak orang yang mem-backup. Uapaya pemberantasan korupsi telah dilakukan dengan adanya orang-orang lama yang dipangkas kewenangannya.

Pelayanan publik di Kota Malang semakin membaik, khusunya admindukl, kesehatan dan pendidikan. Terbukti dari beberapa survey yang dilakukan MCW menunjukkan perbaikan walaupun kurang signifikan. Seiring berjalan waktu dan tentunya dorongan publik hal tersebut akan membaik. Yang menjadi catatan merah adalah pelayanan berupa infrastruktur yang sangat mencemaskan. Anggaran yang digunakan oleh dinas PU untuk infrastruktur mencapai 227 miyar. Serapan anggaran infrastruktur sangatlah minim. Bahkan belum sampai 15% pada agustus 2014. Belum lagi anggaran yang terserap untuk pelicin proyek. Sehingga infrastruktur yang sampai pada masyarakat sangatlah sedikit.

Strategi Partisipasi Masyarakat

Terlepas dari beberapa catatan yang masih buruk, terdapat peluang yang lebih besar agar masyarakat dapat menjadi subjek yang dilibatkan dalam pembangunan. Jika dianalisis pemerintah yang baru baik di lokal maupun nasional lebih mampu bergaul dengan publik. Disinilah titik tekan yang perlu dimanfaatkan untuk menekan kebijakan yang lebih berpihak. Gaya kepemimpinan memungkinkan yang lebih akomodatif dapat menstimulus rangsangan publik.

Publik perlu membaca, secara psikologis, tekanan publik kepada pemerintah saat ini sangat dipertimbangkan. Walaupun terdapat beberapa ancaman yang perlu diantisipasi. Ditingkatan nasional misalnya, sudah ada itikad baik akan transisi pemerintah yang baik dan bersifat estafet. Namun akhir-akhir ini transisi digoncang dengan isu yang sangat krusial yaitu BBM. Begitu pula dengan pecah konsi di parlemen yang semuanya mengatasnamakan kepentingan rakyat. Di tingkatan lokal, masih adanya orang lama yang mempengaruhi kepemerintahan memperburuk upaya pembangunan untuk kesejahteraan sosial. Rekasaya proyek, titip-menitip kepentingan masih terjadi. Begitu pula tekanan pebisnis terkait kebijakan tertentu.

Melihat konsidi yang semacan ini masyarakat mampu berdemokrasi dengan subtantif bila terus diberi asupan pengetahuand dan informasi. jika masyarakat cerdas demokrasi akan berjalan baik Bukan sebagaimana yang dikatakan oleh francis fukuyama dalam the end of history and the last man “sangat sulit dibayangkan bahwa demokrasi bisa berfungsi dengan baik dalam masyarakat yang mayoritasnya buta aksara (baca : kurang pendidikan dan pengetahuan), di mana rakyatnya tidak dapat mencerna informasi yang tersedia untuk dapat melakukan pilihan yang benar”.

Oleh Zein Ihya Ulumuddin, Kepala Divisi Riset MCW

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.