Beranda Suara Rakyat Rilis Pers PLESIR GATE, ADA INDIKASI PENYALAHGUNAAN ANGGARAN

PLESIR GATE, ADA INDIKASI PENYALAHGUNAAN ANGGARAN

82
0
BERBAGI

Malang/12/09/2014. Malam ini para pejabat kota malang yang berangkat ke lombok dengan judul “Program Acara Peningkatan Dan Pengembangan Sinergi Aparatur Pemerintah Kota Malang Di Nusa Tenggara Barat” akan kembali ke malang. Masyarakat pasti mengunggu oleh-oleh yang dibawa para pejabat yang pulang. Bukan oleh-oleh souvenir atau jajanan khas lombok, masyarakat menunggu kinerja aparatur pemerintah yang sinergis. Namun tampaknya masyarakat akan kembali diberi harapan palsu, jika melihat rundown acara yang dilakukan oleh para petinggi pemkot yang kebanyakan hanya makan, outbond, wisata dan belanja. Hanya ada satu acara in class, lantas peningkatan sinergitas apa yang ingin diraih oleh aparat pemerintahan. Acara para pejabat di lombok ini sudah menjadi konsumsi publik dan menjadi preseden buruk mengenai etika birokrasi pemerintah kota malang.

MCW menilai bahwa buruknya sinergitas antar dinas dalam pembangunan adalah tugas Walikota untuk menyelesaikan. Tapi tentunya bukan dengan acara ke lombok semacan ini. Sebagai kepala daerah tentunya walikota adalah top manajer yang seharusnya menjamin lancarnya mesin birokrasi kota malang. masyarakat pastinya menunggu laporan kegiatan yang dilaksanaka oleh pejabat pemerintah kota malang.

Ada indikasi penyalahgunaan anggaran

Ada dua kemungkinan anggaran yang digunakan oleh pejabat pemkot untuk ke lombok. Yang pertama adalah anggaran di APBD 2014 sebesar Rp. 597.869.500,00 untuk membiayai plesiran tersebut. Dengan beberapa rincian yang lumayan besar misalnya: 1. Tiket sebesar Rp. 110.400.000,00 , 2. Konsumsi Rp. 128.960.000,00 , 3. Sewa Hotel Rp. 132.800.000, 00, 4. Pemateri, Rp. 178.860.000,00. kemungkinan kedua adalah anggaran PAK (Perubahan Anggaran keuangan) APBD 2014 sebesar 650 juta. Keduanya kami lihat di nomenklatur anggaran BKD (Badan Kepegawaian Daerah).

Yang menjadi permasalahan adalah keberangkatan para pejabat ini melalui penyedia (jasa tour and travel) atau swakelola yaitu dikelola sendiri oleh BKD dengan prinsip nirlaba. Hasil investigasi MCW, ada dugaan keberangkatan para pejabat ke lombok ini dilayani oleh salah satu biro tour and travel berinisial Ar. Namun MCW melakukan pemeriksaan di Rencana Umum Pengadaan (RUP) BKD kota malang tidak ada rencana lelang secara elektronik untuk paket plesiran tersebut. Di LPSE juga tidak kami temukan adanya proses lelang. Kami menduga keberangkatan mereka ini tanpa lelang paket dan tentunya menyalahi perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

 

MCW tidak yakin keberangkatan para pejabat ini penyediaannya dilakukan secara swakelola. Sesuai perpres 70 tahun 2012 pasal 26 dimana disebutkan:

“Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/ atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat.”

“Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi: a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I; “

Karena kalau swakelola harus diorganisir sendiri oleh panitia pengadaan dari pesan travel, pesawat, hotel, makan, dan lainnya. Jika memang nyatanya demikian ada unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalan UU tipikor pasal 2 dan 3. Karena jika disediakan oleh penyedia harus dilelang dan pemkot tidak melakukan hal tersebut. Namun jika dilaksanakan secara swakelola mengapa ada indikasi proses pengadaannya dilaksanakan oleh penyedia.

MCW menghimbau masyarakat agar selalu menagih sinergitas kinerja aparatur pemkot malang yang dibungkus dengan rundown plesir, karena anggaran yang dikeluarkan tidak sedikit. Walikota Malang setelah pulang nanti akan kami tagih mengapa dia menjadi bagian dari rombongan ke lombok. Tolong jelaskan kepada publik apa saja yang dia lakukan bersama aparaturnya di lombok. Tentunya disertai dengan transparansi anggaran yang dikeluarkan. Hari ini (12/09/2014) pada pukul 9.00 MCW telah bertemu beberapa anggota DPRD, khusunya fraksi PKB, untuk segera meminta pertanggungjawaban kegiatan plesir pemkot tersebut.

 

Zein Ihya Ulumuddin (085642483170)

Ketua tim investigasi plesir gate pemkot malang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.