Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Plesiran Pejabat Bikin Rakyat Melarat

Plesiran Pejabat Bikin Rakyat Melarat

123
0
BERBAGI
www.illustrationsource.com
www.illustrationsource.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemborosan dana APBD ini seolah menjadi kebiasaan Pemkot Malang setiap tahun. Misalnya di tahun anggaran 2014 pemerintah Kota Malang telah menghabiskan dana APBD senilai Rp. 597 juta untuk plesiran ke Lombok. Sekarang Pemerintah Kota Malang melakukan hal yang sama yaitu Pemerintah Kota Malang melakukan kujungan keluar Negeri dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 809 juta. Kedua hal di atas semakin menunjukan bahwa anggaran publik tidak didistribusikan untuk kesejahteraan masayarakat, akan tetapi dialihkan untuk keperluan lain yaitu plesiran yang seolah dibungkus atas nama kepentingan publik.

Jumlah anggaran yang sangat fantastis di atas, bagi MCW dapat dialokasikan untuk program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya peningkatan dan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, perbaikan pelayanan publik dan pengembangan ekonomi masyarakat. Hasil analisa MCW menunjukan bahwa Pemerintah Kota Malang hanya menyediakan anggaran pengembangan koprasi dan UKM yang relative sangat kecil hanya Rp. 150 juta. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Malang masih belum memperhatikan agenda pengembangan usaha masyarakat. Dapat dikatan bahwa Walikota Malang mengingkari visi-misinya yaitu peduli wong-cilik, dengan demikian “Peduli Wong Cilik” hanya sebatas mimpi yang berada pada angan-angan semata.

Jika Pemerintah Kota Malang lebih mengalokasikan anggaran kepada usaha kecil dan menegah, memperbaiki pelayanan publik maka masyarakat benar-benar akan merasakan kehadiran pemimpin yang katanya peduli wong cilik. Artinya ketika anggaran kunjungan keluar negeri dialokasikan kepada pengembangan usaha menengah maka secara tidak langsung dapat menghidupkan berapa ratus kelompok usaha kecil menengah. Kunjungan ke luar negeri yang dilakukan tidak ada korelasi dengan pengembangan perekonomian rakyat kecil. Karena produk masyarakat masih belum bisa bersaing, lantaran masih belum terbinanya kelompok-kelompok usaha karna minimya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Malang.  MCW menilai bahwa agenda perjalan ke Eropa hanya sebatas jalan-jalan biasa yang tidak mungkin berkontribusi kepada PAD, jangankan berkontribusi, ini adalah bentuk dari praktek pemborosan anggaran publik.

Pemerintah Kota Malang tidak dapat menjadikan alasan bahwa kunjungan kerja ke luar negeri adalah untuk membangunan kota malang, tetapi hal ini dapat menjadi satu rentetan kesengajaan yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan Kota Malang. MCW menduga bahwa anggaran yang digunakan ke Eropa dilakukan dengan cara mengambil dari beberapa SKPD diantaranya Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang seolah diidentikkan memiliki kebutuhan yang sama untuk melakukan pengembangan. Padahal secara realitas, beberapa SKPD terkait masih belum menunjukan kinerja yang efektif. Oleh karena itu MCW memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang harus memberikan perhatian terhadap kunjungan kerja Wali Kota Malang ke Eropa, yaitu:
1. DPRD harus menjalankan fungsi kontrolnya dengan efektif, karena hal ini terjadi karena keteledoran para Wakil Rakyat untuk mengawasi proses peganggaran dan kerja-kerja Wali Kota Malang.
2. BPK perlu melakukan audit investigativ, karena perjalanan tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk menilai bahwa penyelewengan anggaran sudah menjadi kebiasaan pemkot Malang setiap tahunnya.
3. Publik harus menagih hasil dari kunjungan kerja Walikota Malang ke Eropa, tujuannya adalah agar masyarakat memahami bahwa perjalanan ke Eropa tidak ada hubungannya dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan publik
Kepala Divisi Korupsi Politik : M. Taher Bugis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.