Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Polemik Insentif Pemakaman Covid-19 dan dugaan pungli di Kota Malang

Polemik Insentif Pemakaman Covid-19 dan dugaan pungli di Kota Malang

19
0
BERBAGI
Sumber gambar: JawaPos

Polemik para kepala daerah menerima honor pemakaman Covid-19 kembali mencuat. Kasus bupati jember beberapa hari lalu cukup menyita perhatian. Masalahnya, apakah hal ini juga terjadi di daerah lain? Malang Corruption Watcha (MCW), dalam penelusuran atas problem pemakaman di Kota Malang selama bulan juni-agustus, di temukan beberapa hal yang mirip dengan peristiwa di Jember. Bahkan, terdapat dugaan pungli dan penyelewengan terhadap dana insentif para penggali kubur. Berikut temuannya.  

Pertama, adanya dugaan penyelewengan dana insentif petugas penggali kubur yang berakibat pada beberapa penggali kubur tidak memperoleh hak kesejahteraannya secara penuh. Atau nilai insentif tidak diberikan secara proporsional dan adil berdasarkan jumlah aktifitas penggalian kubur yang ia lakukan. Hal ini ditemukan di dua tempat yakni Pemakaman Plaosan Barat dan LA Sucipto Blimbing.

 Berikut rinciannya:

NoPemakamanInsentif PenggalianJumlah PenggalianSemestinya diterimaSudah diterimaBelum dibayar
1LA Sucipto750.0003022.500.0003.000.00019.500.000
 Plaosan Barat750.000118.250.0002.150.0006.100.000
Sumber : (MCW, 2021)

Berdasarkan keterangan salah satu petugas “Satu jenazah diberi uang insentif Rp 750.0000 namun, saya menggali 11 kuburan jenzah Covid-19 baru mendapat tiga kali”. Peristiwa ini juga  terjadi di Pemakaman LA Sucipto Blimbing yang sudah diperkirakan 30 lebih namun, hanya Rp. 3.000.000 yang diberikan.

Kedua, Dugaan pungli dengan modus syarat adminsitarasi. Dimana, dari nilai insentif sebesar 750rb, diduga dipotong oleh petugas Satgas Covid-19 sebesar Rp 100.000 sehingga setiap petugas hanya menerima sebesar Rp 650.000. dan baru tiga kali pembayaran dari total penggalian sebanyak 11 kali.  Sehingga diduga terjadi pemotongan ganda. Mengurangi jumlah insentif dan jumlah penggalian.

Ketiga, tidak adanya edukasi pemahaman perihal protokol pemakanan. Sudah tidak ada regulasi ditambah tidak ada informasi apapun terkait mekanisme terhadap masyarakat utamanya, petugas penggali kubur. Minimal memberi pemahaman kewajiban dan hak yang didapat. Agar masyarakat dapat berdaya untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya. Bukan hanya sekedar dituntut untuk melaksanakan kewajiban tanpa hak yang didapati.

Keempat, Mekanisme penyaluran dana Insentif bagi penggali kubur tumpang tindih. Awalnya diberikan langsung oleh satgas covid-19, kemudian diambil alih oleh Lurah. Hal ini berpotensi melahirkan praktik penyelewengan berupa pungli sebagaimana dijelaskan di atas. Diperparah di kelurahan  diminta menandatangani kwitansi pembayaran insentif, akan tetapi bukti kwitansi tidak diserahkan kepada petugas pemakaman.

Kelima, beberapa persoalan di atas merupakan sebuh konsekuensi dari tidak adanya kebijakan yang secara khusus mengatur perihal pemulasaran dan pemakaman jenazah Covid-19 seperti dilakukan oleh pemerintakan Kota Badung. Akibatanya, beberapa persoalan diatas menjadi sulit dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah Kota Malang. Kasus perselisihan antara petugas penggali kubur (masyarkat) dengan Lurah dalam pengguburan jenazah Covid-19 di Belimbing LA Sucipto, adalah bentuk lain dari ketidakjelasan ini.

Beberapa persoalan di atas mengindikasikan fungsi monitoring dan Pemkot Malang tidak berfungsi secara berjenjang sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4834/2021 tentang Protokol Penatalaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah corona virus disease 2019point F. Monitoring dan Evaluasi “1. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan monitoring secara berjenjang terhadap pelaksaan protokol penatalaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid-19 pada wilayah keerjanya sesuai kewenangan masing-masing 2) Monitoring dan evalusi dilaksanakan dengan melibatkan lintas sektor terkait”.

Berangkat dari kondisi di atas, Malang Corruption Watch (MCW) mendesak pemerintah Malang Raya untuk:

  1. Menuntut Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Malang  membuat regulasi terkait pemulasaran dan pemakaman jenazah Covid-19 (mekasisme pemulasaran, mekanisme pemakaman jenzah, hak dan kewajiban anggota keluaraga jenazah, hak dan keajiban semua petugas pemakann)
  2. Pemerintah Kota Malang  segara melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk membangun mekanisme penanganan bersama secara integratif den gotong royong dalam menyediakan serta menditribusikan anggaran yang tepat khsusunya untuk penggali kubur. Sebagaimana amanat Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4834/2021 tentang Protokol Penatalaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah corona virus disease 2019
  3. Membuka segala dokumen informasi penangan Covid-19 khusunya, anggaran dan struktur satuan tugas dimana yang telah diamanatkan dalam UU keterbukaan Informasi.
  4. Segera memberikan edukasi kepada penggali kubur terjait hak dan kewajiban yang didapati.

Miri Pariyas T (Tim Riset MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.