Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Polemik Korupsi Bansos : Masihkah Ada Rasa Keadilan?

Polemik Korupsi Bansos : Masihkah Ada Rasa Keadilan?

51
0
BERBAGI
Sumber: Liputan6

Sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), tindak pidana korupsi memerlukan upaya yang juga luar biasa dalam memberantasnya (extra ordinary measures). Beberapa saat yang lalu, publik Malang Raya sempat diramaikan dengan adanya penetapan tersangka kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) oleh salah satu Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berinisial PTH (28). Penyidik Satreskrim Polres Malang menjerat PTH dengan Pasal 2 ayat 1, subsider Pasal 3, subsider Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Untuk Pasal 2 ayat 1 ancaman hukuman minimal 4 Tahun dan paling lama 20 Tahun, sementara pasal 3 ancaman maksimalnya seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama 20 Tahun. Pasal 8, maksimal hukuman penjara 15 Tahun dan paling singkat 3 Tahun. MCW sebagai organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu anti korupsi memberikan beberapa catatan terkait hal tersebut, yaitu :

Pertama, kejanggalan muncul setelah sebelumnya Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini menemukan dugaan penyalahgunaan dana Bansos PKH di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hingga akhirnya Mensos menugaskan pejabatnya untuk mengkomunikasikan dengan Bareskrim Mabes Polri, kemudian diminta langsung ke Polres Malang. Hal ini mengindikasikan pasifnya Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menggali tindakan penyelewengan di daerah, namun hanya bersedia bergerak jika hanya ada dorongan dari pejabat dengan struktural tinggi. Hal ini terbukti dengan beberapa kasus selama pandemi yang MCW laporkan, diantaranya dugaan korupsi Bansos Desa Selorejo dan Dugaan Penyelewengan penggunaan Tanah Kas Desa Ampeldento yang masih belum ada kejelasan. Jika hal yang demikian diterus-teruskan, tentu nya kepercayaan publik terhadap lembaga APH di daerah semakin berkurang.

Kedua, ancaman yang diberikan pun tidak tanggung-tanggung. yaitu ancaman maksimal seumur hidup. Hal ini berbeda jauh dengan dakwaan Mantan Mensos Juliari Batubara, terdakwa korupsi Bansos hanya dituntut 11 tahun oleh KPK. Padahal, dalam dakwaan Pasal 12 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang dutuntut KPK, hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan adalah hukuman penjara seumur hidup dan denda Rp. 1 M. Sebelumnya, Juliari Batubara melakukan korupsi Bansos ditengah pandemi senilai Rp. 2,7 Triliun, tapi minta dibebaskan dengan alasan dia dan keluarganya menderita. Hal ini sangat berbeda dengan kasus di Kabupaten Malang dimana tersangka menggelapkan dana bantuan PKH kurang lebih untuk  37 kelompok penerima manfaat (KPM) di Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang dengan nominal sebesar Rp 450 Juta. Jika dibandingkan dengan ancaman penjara tersangka PTH (misalnya 4 tahun), maka harusnya Juliari mendapat hukuman : PTH, Rp. 450 Jt = 4 Tahun, Juliari, Rp 2, 7 T, harusnya dihukum 24.000 tahun.

Ketiga, korupsi Bansos oleh Juliari Batubara seharusnya tidak hanya berhenti dikasus suap (Pasal 12 b), tapi juga korupsi karena melawan hukum merugikan keuangan negara (Pasal 2) dimana membuka peluang pidana mati dalam keadaan tertentu. serta korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan (Pasal 3). Hal ini diperkuat dengan indikasi tim khusus Mensos Juliari Batubara diduga menampung fee dari perusahaan yang ditunjuk untuk mengadakan bansos bahan kebutuhan pokok. Mereka menunjuk perusahaan yang belum lama berdiri sebagai pemenang. Paket bantuan itu disebut-sebut dikuasai sejumlah politikus dan pejabat negara. Sehingga bentuk kejahatan yang dilakukan tersebut sudah bukan hanya “suap” saja melainkan secara sistematis mengarah kepada perbuatan melawan hukum guna kepentingan segelintir orang. Bahkan, uang hasil korupsi tersebut disinyalir mengalir kepada calon kepala daerah dari partai tertentu sebagai pembiayaan Pilkada. Juliari Batubara yang juga merupakan mantan menteri sosial sudah tentu melekat fungsi pejabat publik. Hal tersebut seharusnya dapat menjadi dasar pemberatan pidana sesuai Pasal 52 KUHP. Dimana memberatkan hukuman yang diperoleh yaitu pidana penjara seumur hidup dan denda Rp. 1 M sebagaimana hukuman maksimal dalam Pasal 12 huruf b UU PTPK.

Keempat, tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam situasi darurat seperti pandemi Covid-19 ini begitu melukai nurani publik. Bantuan yang seharusnya disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat justru dikorupsi hanya untuk memenuhi hasrat pribadi atau golongan. Masyarakat yang kesulitan secara ekonomi seharusnya mendapatkan hak pelayanan atau bantuan dari negara malah semakin menderita hidupnya. Dengan kondisi yang serba sulit hingga merambah kepada resesi ekonomi seperti ini sudah sepatutnya pelaku korupsi diberikan hukuman yang setimpal.

Kelima, korupsi selama pandemi tidak dapat dilepaskan dari problem ketertutupan informasi serta minimnya partisipasi masyarakat dikala pandemi. Dimana dalam kondisi darurat non alam seperti ini ditambah akses informasi yang begitu tertutup maka semakin besar pula potensi penyelewengan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Situasi pandemi seharusnya tidak menjadi alasan pamerintah terkait untuk tertutup dalam mengakses layanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jika hal yang demikian diteruskan, maka anggaran negara semakin bocor, negara pun bisa bangkrut.

Kesimpulan dan Rekomendasi :

  1. Aparat penegak hukum di Malang Raya dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan harus pro aktif dalam mencari atau menginvestigasi potensi tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah. MCW meyakini bahwa potensi penyalahgunaan Bansos tidak hanya dilakukan oleh tersangka PTH melainkan banyak aktor lain yang terlibat. Berdasarkan keterangan PTH perbuatan menyimpang yang dilakukannya tersebut karena “diajari senior” dapat menjadi pertanda awal. Selain itu, kasus korupsi yang serupa juga sangat berpotensi terjadi di wilayah lain di wilayah Malang Raya. APH harus mengusut tuntas kasus korupsi serta memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada tersangka yang terbukti bersalah. Selain berbuat melawan hukum, perilaku korup tersebut harus semakin dikecam karena dilakukan selama situasi pandemi.
  2. Pemerintah terkait dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Malang harus melakukan upaya preventif dan edukatif untuk mencegah korupsi oleh Pendamping PKH terjadi kembali.  Mengembalikan marwah PKH sebagai pihak yang dipekerjakan untuk mendampingi Keluarga Penerima Manfaat sebagai peserta PKH, yang bertugas melakukan mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
  3. Korupsi yang dilakukan diranah daerah seperti ini tidak bisa lepas karena faktor tertutupnya informasi serta minimnya pastisipasi publik. Pemerintah Kabupaten Malang dalam merumuskan kebijakannya haruslah mempertimbangkan pastisipasi publik seluas-luasnya. Selain itu pandemi seharusnya bukanlah menjadi alasan untuk tertutup dalam merumuskan kebijakan (misalnya di sektor anggaran). Dengan kehadiran serta kepedulian publik tersebut, maka potensi korupsi lambat laun bisa ditekan.
  4. Problem korupsi baik diranah lokal ataupun nasional tidak bisa dilepaskan dari situasi praktik politik di Indonesia yang didominasi oleh segelintir orang. Fenomena penguasaan sumberdaya material oleh sedikit orang (oligarki) memaksa sistem sosial untuk bertahan pada logika pengumpulan atau pertahanan kekayaan sebanyak mungkin. Pada akhirnya perilaku korupsi semakin menjadi-jadi dan seolah sudah menjadi rahasia umum. Problem relasi kuasa ini menjalar hinga kepada problem teknis hukum dimana hukum hanya menjadi alat kekuasaan dan semakin menggambarkan bahwa hukum memang “tajam ke bawah dan tumpul ke atas”.

Oleh: (Ahmad Adi) Divisi Advokasi MCW

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.